Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Lantik Pejabat Eselon

Jumat 29 Nopember 2019 12:10:0

Menkeu tetap melantik eselon III dan IV meskipun di hari sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan akan memangkas dua jabatan tersebut dan akan menggantinya dengan kecerdasan buatan (artificial intelligent).

JAKARTA, Stabilitas-- Menteri Keuangan (Menkeu) melantik 25 Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Angggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), setelah sebelumnya Sekretaris Jenderal melantik 179 Pejabat Eselon III dan IV serta Fungsional di lingkungan BKF.

Pelantikan ini menjadi wujud nyata reformasi birokrasi di Kemenkeu. Menkeu menyatakan bahwa Presiden telah menyampaikan beberapa prioritas untuk mencapai Indonesia maju yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi sehingga semakin kokoh, kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman.

"Kita sebagai jajaran pegawai negara harus melakukan 2 hal yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Oleh karena itu kita harus merespon program utama tersebut untuk meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan efisien" ujar Menkeu dalam sambutannya di prosesi pelantikan.

Dari 179 pejabat yang dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai Eselon III dan IV beralih menjadi pejabat fungsional Analis Kebijakan. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping namun efektif secara fungsi. Dengan demikian, BKF diharapkan menjadi organisasi yang lebih tangkas dan responsif.

Menkeu mengharapkan pengurangan pejabat Eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik. Para pejabat fungsional ini diharapkan kaya inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga mebawa dampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Adapun 25 orang pejabat Eselon II yang dilantik merupakan pejabat yang berasal dari lintas unit Eselon I melalui pengecekan rekam jejak, integritas dan digital footprint dari 1.681 pejabat Eselon III yang berkompetensi dan berkinerja yang baik di lingkungan Kemenkeu.

Kepada pejabat Eselon II yang baru dilantik, Menkeu menghendaki agar dapat menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam, mengoptimalkan penggunaan aset negara, dan merumuskan kebijakan dengan melibatkan unit teknis agar kebijakan tersebut tersampaikan dengan baik sehingga uang negara dapat disalurkan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Selamat bekerja, menjalankan tugas. Jangan lupa dengan sumpah yang kalian ucapkan hari ini", pungkas Menkeu.

Menkeu: Kepedulian Lingkungan Tanggung Jawab Bersama

Fri, 11 Oct 2019 - Kegiatan bersih-bersih Pantai Tanjung Pasir Tangerang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Oeang ke-73 pada tahun ini.



Non Bank

Dukung Safety Riding, Sequis Life Perkenalkan Asuransi Super Safe Protection

Banyak hal tak terduga yang dapat terjadi saat kita ber

Strategi IKNB Hadapi Tantangan Berat Tahun Depan

Begitu juga dengan asuransi. Unit link diprediksi akan

Aset CNAF Tembus Rp3,3 Triliun pada Sembilan Bulan Pertama 2019

Penyaluran pembiayaan CNAF sebesar Rp2,45 triliun per 3

Allianz Indonesia Lakukan Berbagai Automasi Digital

Hal ini merupakan langkah Allianz Indonesia untuk mempe

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi