Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu: Jadi Tuan Rumah Annual Meeting IMF-WB, Indonesia Tidak Berutang Ke IMF

Senin 8 Oktober 2018 12:23:0

Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 - 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain.

NUSA DUA, Stabilitas -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Padjaitan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memberikan media briefing terkait agenda rangkaian acara Annual Meetings IMF-WBG 2018 di Press Conference Room BICC pada Senin (08/10).

Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 – 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain. "Kita sebagai tuan rumah tidak hanya memfasilitasi. Kita bisa menggunakan agenda tersebut dalam menghadapi isu-isu pembangunan kita," ungkap Menkeu.

Isu penting lainnya, lanjut Menkeu, Bank Dunia akan meluncurkan first version Human Capital Index (HCI) dimana Indonesia telah terpilih sebagai salah satu early adaptor country. Metodologi HCI ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik dalam bagaimana mengukur keberhasilan Pemerintah dalam membangun human capital.

"WB ingin menciptakan antar negara saling belajar. Negara dengan HCI tinggi maka diharapkan negara lain bisa mengejar," tambahnya.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi, terdapat pertemuan kelompok Pathways for prosperity yang diprakarsai oleh Melinda Gates. Pertemuan ini diinisiasi agar negara-negara mampu mengantisipasi serta menyiapkan SDM dalam menghadapi perubahan ekonomi era digital.

Pada kesempatan ini Indonesia juga akan membahas dan mempelajari mekanisme penyiapan asuransi terkait bencana alam. Ia memberi contoh Maroko yang memiliki asuransi UMKM dan rumah ketika terjadi bencana alam. Melihat gempa bumi yang terjadi di beberapa bagian Indonesia, Ia menyebutkan Indonesia perlu memiliki asuransi bencana alam karena masyakarat terdampak bencana akan membangun kembali ekonominya. Dengan demikian pemerintah mampu mengurangi besarnya resiko yang akan ditanggung oleh masyarakat.

Terakhir, menegaskan isu yang berkembang, Menkeu menyatakan bahwa Indonesia tidak akan meminjam kepada IMF. IMF hanya meminjamkan dana kepada negara yang mengalami krisis neraca pembayaran, sedangkan Indonesia tidak mengalami hal tersebut.

"Manfaat AM mampu mempresentasikan Indonesia. Orang menjadi paham dan mengetahui kesempatan Respect pada Indonesia yang memiliki daya tahan juga memberikan simpati pada bencana alam. Indonesia dilihat sebagai negara yang besar sehingga mereka ingin tahu lebih banyak," tegasnya.

Jokowi Ingatkan Pemimpin Ekonomi Dunia Bersatu Hadapi Ancaman Global

Fri, 12 Oct 2018 - Dengan berbagai ancaman tersebut, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi negara-negara untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan. Negara-negara harus saling untuk kerja sama dan kolaborasi.

Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Sepenuhnya Potensi Fintech

Thu, 11 Oct 2018 - Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Thu, 11 Oct 2018 - Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Indonesia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Keuangan Antar-Bank Sentral

Thu, 11 Oct 2018 - Salah satu substansi kerja sama yang disepakati adalah kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (Bilateral Liquidity Management Arrangement-BLMA)

Green Sukuk, Instrumen Investasi Untuk Membangun Lingkungan Hidup

Tue, 09 Oct 2018 - Green Sukuk merupakan cara baik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program lingkungan hidup. Tetapi, hambatan yang mungkin dihadapi adalah rendahnya bagi hasil (yield) yang ditawarkan oleh instrumen ini.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi