Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Jelaskan Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Selasa 5 Mei 2020 12:53:0

Sri Mulyani menjelaskan, Perppu dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized.

JAKARTA, Stabilitas – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan latar belakang terbentuknya Latar Belakang Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Menurutnya, persebaran Covid-19 berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),"ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan agenda Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perpu No 1 2020 secara teleconference.

Ia melanjutkan, fokus kebijakan itu terkait belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat/memadai sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

 "Perpu ini adalah dibuat dengan pilar persis seperti yang merupakan ancaman Covid-19 yaitu ancaman di bidang kesehatan yang menular di bidang sosial dan kemudian juga menciptakan ancaman di bidang ekonomi dan ancaman di sektor keuangan,"jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, Perpu dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized atau paling tidak ancaman ini bisa dimitigasi atau diminimalkan dampaknya. "Mungkin tidak 100 persen namun jangan sampai seluruh bangsa dan negara porak-poranda dari kesehatan sosial ekonomi dan sistem keuangannya. Itulah yang menjadi latar belakang dari konstruksi," terang Menkeu.

Perpu, lanjut Menkeu, diperlukan sesegera mungkin agar Pemerintah dan Otoritas dapat melaksanakan extraordinary actions yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Terdapat dua pilar yang menjadi penyangga yaitu dalam hal kebijakan keuangan negara dan kebijakan sektor keuangan. "Di bidang keuangan negara karena dampak Covid akan menjatuhkan korban jiwa,  korban perusahaan, korban PHK maka kita sudah yakin bahwa ini akan mempengaruhi penerimaan negara," tambah Menkeu.

Sementara, lanjut Menkeu, keuangan negara harus melakukan langkah yang ekstra melindungi masyarakatnya maka defisit pasti akan mengalami penyesuaian dan akan melebihi dari aturan keuangan negara yang selama ini 3 persen.

"Kita juga mengantisipasi bahwa dengan melebarnya defisit sumber pendanaan perlu dibuka alternatifnya dan kita juga ingin membuat penyesuaian mandatory spending sehingga APBN dan APBD bisa lebih fleksibel di dalam menghadapi ancaman yang begitu cepat dan luar biasa,"ungkap Menkeu.

Dalam Perpu, sambung Menkeu, juga diatur mengenai program pemulihan ekonomi sehingga kombinasi antara melakukan proteksi atau perlindungan terhadap shock dan sekaligus menyiapkan bagi pemulihan ekonomi. Pada saat shock atau guncangan terjadi dan pasca shock, lanjut Menkeu, juga untuk mendukung agar implikasi kepada sektor penciptaan kesempatan kerja sektor riil dan ancaman di sektor keuangan bisa tetap dicegah.

"Kalaupun itu akan mengalami tekanan ke sektor keuangan di bidang sistem keuangan maka dilakukan antisipasi KSSK yang memiliki mandat untuk melakukan penanganan sistem keuangan yang mengalami ancaman sistemik yang diberikan perluasan kewenangan termasuk ruang lingkup rapatnya di dalam undang-undang KSSK hanya diperbolehkan rapat secara fisik hadir maka di dalam Perpu diberikan keleluasaan untuk rapat tidak dilakukan secara fisik tapi menggunakan video conference," tandas Menkeu.

Penguatan kewenangan Bank Indonesia (BI), tambah Menkeu, dimasukkan di dalam Perpu di dalam rangka untuk ikut membeli surat berharga negara jangka panjang dalam pendanaan APBN yang mengalami tekanan luar biasa dan di dalam pemulihan ekonomi.

"Penguatan kewenangan OJK dan LPS dalam rangka mereka mampu untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan terutama di bidang perbankan dan perlindungan nasabah perbankan," tutup Menkeu.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April

Thu, 16 Apr 2020 - Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

BKF Luncurkan Buku "Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018"

Wed, 15 Apr 2020 - Buku ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan transparansi publik dalam pengendalian perubahan iklim.

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Fri, 03 Apr 2020 - Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupakan promosi dan mutasi di lingkungan BKF dan LMAN.

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Mon, 17 Feb 2020 - Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Moody's Pertahankan Peringkat Utang Indonesia Pada Baa2 Outlook Stable

Wed, 12 Feb 2020 - Peringkat Baa2 artinya surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia masuk dalam kategori moderate credit risk dan medium grade, sementara stable outlook menggambarkan posisi rating yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan.



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi