Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Jumat 3 April 2020 16:47:0

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupakan promosi dan mutasi di lingkungan BKF dan LMAN.

JAKARTA, Stabilitas-- Menteri Keuangan (Menkeu) melantik Febrio Nathan Kacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggantikan Suahasil Nazara yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden. Selain itu, Menkeu juga melantik Basuki Purwadi sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (Dirut LMAN). Pelantikan dihadiri dengan jumlah undangan terbatas mengikuti aturan protokol keamanan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Kepada Febrio, Menkeu menyampaikan bahwa butuh langkah yang responsif dan antisipatif di dalam situasi extraordinary seperti sekarang ini.

"Responsif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19, dan antisipatif untuk bisa merespon kondisi terkini dengan berbagai bauran kebijakan hingga beberapa tahun ke depan", terang Menkeu.

Menkeu menyebutkan tantangan yang perlu diantisipasi dari tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala BKF yaitu mengenai krisis kesehatan yang mempengaruhi dinamika perekonomian global.

"Hal ini sangat berimbas pada kondisi makro dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika keadaan ekonomi menjadi genting, yang diperlukan adalah pengelolaan kebijakan yang efektif sehingga dampak serta biaya dalam melewati situasi sulit dapat diminimalisasi", ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bagaimana BKF bisa memperkirakan ekonomi ke depan agar APBN tetap berfungsi menjadi katalis bagi kebijakan strategis dalam upaya menjaga perekonomian tetap stabil dan bertahan di tengah kondisi saat ini.

"Di tengah masifnya persoalan kesehatan, kita harus tetap memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi", jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan peran BKF untuk mengoptimalisasikan tax ratio di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha sangat diperlukan. Hal ini menuntut BKF agar inovatif dan kreatif dalam menyelesaikannya.

"Gap dari sisi administrasi perpajakan contohnya merupakan area eksplorasi yang penting di tengah dilakukannya banyak relaksasi kebijakan fiskal. Salah satu elemen administrasi akan dipengaruhi oleh digitalisasi dan terkoneksinya perekonomian seluruh dunia yang menimbulkan tantangan sendiri bagi penerimaan negara", ucap Menkeu.

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga berpesan kepada Dirut LMAN yang baru Basuki Purwadi bahwa aset negara merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting. Apalagi dalam kondisi perekonomian global yang menurun saat ini, diperlukan upaya optimalisasi aset negara yang dilaksanakan dengan cara out of the box, kreatif, mumpuni, untuk dapat memberikan peningkatan nilai tambah aset yang dikelola, tidak hanya dari sisi penerimaan atau manfaat finansial, namun juga harus didorong untuk memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Menkeu meminta kepada kedua pejabat yang baru saja dilantik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan di tengah situasi pandemi Covid-19. "Saya ingin agar anda berdua menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas, kita semua tahu dalam menghadapi situasi dan cobaan yang tidak mudah, baik secara perorangan maupun institusi ataupun dunia. Kita semua akan melakukan tugas kita tanpa kompromi dari sisi profesionalitas, loyalitas, dan integritas. Jaga tingkah laku dan pikiran dalam situasi yang luar biasa ini, selamat bekerja", tutup Menkeu.

Menkeu Jelaskan Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Tue, 05 May 2020 - Sri Mulyani menjelaskan, Perppu dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April

Thu, 16 Apr 2020 - Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

BKF Luncurkan Buku "Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018"

Wed, 15 Apr 2020 - Buku ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan transparansi publik dalam pengendalian perubahan iklim.

Moody's Pertahankan Peringkat Utang Indonesia Pada Baa2 Outlook Stable

Wed, 12 Feb 2020 - Peringkat Baa2 artinya surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia masuk dalam kategori moderate credit risk dan medium grade, sementara stable outlook menggambarkan posisi rating yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan.

Menkeu Lantik Staf Ahli Baru

Fri, 31 Jan 2020 - Sri Mulyani berharap, dengan dilantiknya para pejabat baru ini ke depannya bisa membantu Kemenkeu dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya.



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi