Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Lantik Staf Ahli Baru

Jumat 31 Januari 2020 12:21:0

Sri Mulyani berharap, dengan dilantiknya para pejabat baru ini ke depannya bisa membantu Kemenkeu dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya.

JAKARTA, Stabilitas-- Menteri Keuangan (Menkeu) melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli) di Kemenkeu dan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (inspektur) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Tiga orang staf ahli tersebut yaitu Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, dan And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengenalkan lima Staf Khusus Menteri Keuangan dan dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan. Lima Staf Khusus Menteri Keuangan dimaksud yaitu:

1. Mohamad Al-Arief, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis;

2. Bobby Achirul Awal Nazief, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;

3. Masyita Crystalin, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi;

4. Titik Anas, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional;

5. Candra Fajri Ananda, sebagai Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral.

Sementara itu, dua Tenaga Ahli Menteri Keuangan, yaitu:

1. Mirza Adityaswara, sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan; serta

2. Kiki Verico, sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menyampaikan, tantangan bagi kementerian keuangan untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara, menjaga keuangan negara tidak semakin mudah.

"Pertama dari sisi kebijakan fiskal, di mana kita harus terus-menerus mampu mendesain dan melakukan komunikasi, serta bekerja sama dengan DPR yang memiliki hak budget. Kita harus bisa melakukan dan memutuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan kondisi nasional yang sangat dinamis,"ujarnya

Sementara itu, lanjutnya, dari sisi kebutuhan, membuat dan mendesain kebijakan fiskal untuk bisa menjalankan tugas stabilisasi.

"Dalam lingkungan global dan ekonomi yang terus bergejolak atau memiliki dinamika yang sangat tinggi, ini bukan tugas yang mudah"imbuhnya.

Sri Mulyani mengharapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan menindak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Isu terkait shortfall pajak, omnibus law perpajakan, pajak e-commerce (pajak bisnis online) harus terus dipantau dan diantisipasi. Selain itu, pelaksanaan pemberian insentif fiskal demi meningkatkan investasi yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus tetap diawasi agar dapat berjalan sesuai dengan koridor kebijakan fiskal yang telah disusun untuk mencapai target APBN 2020. Kita juga terus mengawal poin ketiga Visi Presiden yakni mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.

Sementara, untuk Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara diharapkan dapat berkolaborasi dan terus menjaga APBN dari hulu ke hilir. Mulai dari penyusunan hingga implementasi APBN, termasuk mengawal redesign pengeluaran negara. Manfaat APBN harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan mensejahterakan Warga Negara Indonesia.

Kepada pejabat Eselon II yang baru dilantik, Menkeu menghendaki agar dapat membantu para pegawai Kementerian Keuangan untuk terus menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi menjaga kredibilitas dan citra Kementerian Keuangan di mata publik.

"Lakukan segala sesuatu setiap hari sebaik mungkin seolah-olah besok tidak ada lagi hari", pungkas Menkeu.

Menkeu Jelaskan Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Tue, 05 May 2020 - Sri Mulyani menjelaskan, Perppu dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April

Thu, 16 Apr 2020 - Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

BKF Luncurkan Buku "Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018"

Wed, 15 Apr 2020 - Buku ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan transparansi publik dalam pengendalian perubahan iklim.

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Fri, 03 Apr 2020 - Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupakan promosi dan mutasi di lingkungan BKF dan LMAN.

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Mon, 17 Feb 2020 - Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Moody's Pertahankan Peringkat Utang Indonesia Pada Baa2 Outlook Stable

Wed, 12 Feb 2020 - Peringkat Baa2 artinya surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia masuk dalam kategori moderate credit risk dan medium grade, sementara stable outlook menggambarkan posisi rating yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan.



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi