Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Paparkan Capaian Kinerja APBN 2017

Rabu 3 Januari 2018 11:58:0

Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

JAKARTA, Stabilitas -- Mengawali tahun 2018 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja APBN 2017. Secara umum perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik.

Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

“Secara ringkasan, kita bisa sampaikan perekonomian Indonesia di 2017 diperkirakan masih akan tumbuh dikisaran 5,05% terutama disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor. Bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, perbaikan tata niaga komoditas pangan dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor riil juga telah menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi terkendali. Ini juga yang menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers di aula Djuanda kantor pusat Kemenkeu, Selasa (02/01).

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah terus menjaga perbaikan peningkatan iklim investasi di Indonesia dan kepercayaan global. Walaupun terdapat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, namun tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan nilai tukar Rupiah dapat terjaga dengan cukup aman.

Hal ini menunjukkan kredibililitas dari ekonomi makro Indonesia telah mampu memberikan ketenangan. Gejolak ekonomi dunia yang akan berpengaruh terhadap komoditas utamanya yaitu ICP, juga akan terus diwaspadai. Pemerintah akan melihat realisasi subsidi tahun 2017 dan dinamika harga minyak global terhadap perkembangan subsidi tahun 2018.

“Tahun 2017 dari sisi APBN menunjukkan suatu kinerja dan realisasi yang sangat positif atau menggembirakan. Defisit APBN 2017 hanya sebesar 2.57%, ini di bawah range bahkan di APBNP tercantum 2.92%. Dengan demikian APBN kita masih memiliki daya dorong namun kesehatan dan sustainabilitas-nya tetap terjaga dengan baik. Ratio utang kita tetap terkendali di bawah 30%,” katanya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai 91% dari APBNP 2017 atau sebesar Rp1.339,8 triliun. Peningkatan ekspor memberikan dampak positif, dan program penertiban importir berisiko tinggi serta makin baiknya kinerja cukai telah meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai 101.7% atau senilai Rp192,3 triliun.

Sementara peningkatan permintaan dan harga komoditas, perbaikan laba BUMN dan juga perbaikan layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Lembaga (K/L) mampu mendongkrak capaian PNBP hingga 118,5% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp308,4 triliun. “Cerita positif terus berlanjut, realisasi belanja mencapai Rp2.001,6 triliun ini adalah 93,8% dari total belanja di APBNP tahun 2017. Yang positif dari belanja ini adalah belanja modal yang mencapai 92% dibanding 2016 yang hanya bisa terealisir 82%. Jadi tahun ini penyerapan dan eksekusi belanja jauh lebih baik,” pungkasnya.

Mau Tahu Filosofi PNBP? Ini Penjelasannya

Tue, 30 Jan 2018 - “Kita semua memahami bahwa PNBP itu adalah suatu definisi yang begitu luas. Yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan. Itu semuanya by definition adalah PNBP. Dari sisi filosofis, PNBP berbeda dengan perpajakan...”

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati Lima Hal

Tue, 23 Jan 2018 - “Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP...”

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Fri, 29 Dec 2017 - Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

Pemrov DKI Harus Rasionalisasi Program Agar Tidak ‘Over Budgeting’

Fri, 29 Dec 2017 - Program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.



Non Bank

Indofood dan Anak Usaha Bagi-bagi Dividen

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak usahanya PT Indo

PMK 75/2011 Direvisi, LPDB KUMKM Bisa Langsung Biayai UMKM

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan u

Laba Bersih Bersih Sinarmas MSIG Life Tumbuh 49 Persen di 2017

Selain mengumumkan catatan pertumbuhan positif selama 2

Untuk Kemudahan Nasabah, Sequis Life Luncurkan Aplikasi Polisku

Sequis Polisku yaitu aplikasi mobile dan website untuk

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi