Governance, Risk Management & Compliance

Menkominfo Beber Alasan Batasi Internet

Jumat 29 Nopember 2019 23:36:0

Johnny menjelaskan, dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan warga dan mendorong situasi kembali normal.

BERLIN, Stabilitas--nMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan bahwa selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus mendukung kepentingan nasional.

"Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. Jadi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya. Itu kami lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak sipil warga juga dilindungi oleh pemerintah," Kata Menteri Kominfo ketika menjawab pertanyaan dari Nnenna Nwakanma (aktivis Free Open Souce Software, FOSS) dalam Open Forum dengan tema "Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion" yang diselenggarakan dalam rangkaian Internet Government Forum di Berlin.

Pernyataan Menteri Johnny tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan Nnenna yang menyinggung tentang pemblokiran internet di Indonesia.

Johhny menyampaikan, dalam upaya "Building Digital Nation", pemerintah Indonesia tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan, melainkan juga membangun infrastuktur digital seperti jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 km, 120.00 BTS, lima satelit telekomunikasi, dan menyusul tiga buah satelit multifungsi.

Selain infrastuktur fisik, menurut Menkominfo, pemerintah Indonesia juga menyadari akan kebutuhan besar tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang, sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet, Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan perlu kerjasama antar stakeholder untuk membangun Infrastruktur digital Indonesia.

"Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17 ribu pulau, dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan. Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan isfratruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan" katanya

Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpampang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.

Pada ajang Internet Government Forum di Berlin ini Indonesia dipercaya menjadi host untuk dua kali kesempatan Open Forum. Dua proposal Indonesia berhasil lolos seleksi untuk dijadikan materi Open Forum pada hari kedua dan ketiga IGF. Proposal yang masuk sendiri berjumlah 500 lebih dari 131 negara. Open Forum pertama mengambil tema "Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion". Open Forum berikutnya akan diselenggarakan pada 28 November 2019 dengan tema "Strengthening Digital Transformation through Digital Security".

 

Kominfo Apresiasi Dukungan Industri DIgital

Tue, 24 Mar 2020 - Ia mengapresiasi platform digital di Indonesia memberikan dukungan pelaksanaan gerakan jaga jarak (physical social distancing) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus tersebut.

Kominfo Sinergikan Penyelenggara Telekomunikasi Untuk Antisipasi Covid-19

Tue, 17 Mar 2020 - Kominfo serta penyelenggara telekomunikasi dan platform digital siap mendukung kebijakan beraktivitas dari rumah.

Kominfo Temukan 86 Hoaks Virus Corona

Thu, 13 Feb 2020 - Kominfo menyebut rata-rata 4-6 hoaks terkait Corona ditemukan setiap harinya.

Lindungi Industri dan Konsumen, Pemerintah Kontrol IMEI Ponsel

Mon, 08 Jul 2019 - Kemenperin mengumumkan pada 17 Agustus 2019, pemerintah akan menerbitkan regulasi validasi database nomor identitas asli ponsel atau IMEI yang akan memblokir ponsel ilegal.

Menkominfo Pamer Manfaat 'Tol Langit' Untuk Pendidikan

Thu, 02 May 2019 - Melalui program teleteaching ini, diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih maksimal



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi