Governance, Risk Management & Compliance

Mitigasi Risiko Penjaminan, Jamkrindo Gandeng Ditjen Dukcapil

Rabu 14 Maret 2018 18:48:0

Untuk memitigasi risiko dalam analisa terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) atau Calon Terjamin Perum Jamkrindo dan kegiatan pemeringkatan UMKMK, Perum Jamkrindo menggandeng Ditjen Dukcapil.

JAKARTA -Stabilitas - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai salah satu sarana mitigasi risiko dalam analisa terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) atau Calon Terjamin Perum Jamkrindo dan kegiatan pemeringkatan UMKMK.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (DukCapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Pusat Perum Jamkrindo, Rabu 14 Maret 2018. Turut hadir Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Amin Mas’udi, Direktur Operasional dan Jaringan Kadar Wisnuwarman, Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Sulis Usdoko dan Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko I.Rusdonobanu serta pejabat dan jajaran dari Ditjen Dukcapil.

Bersamaan dengan ini juga dilakukan sosialisasi implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el untuk jajaran Perum Jamkrindo yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil.

Dalam Sambutannya, Randi Anto mengatakan bahwa kerjasama dengan Ditjen Dukcapil menjadi bagian dari strategi korporasi Perum Jamkrindo, agar semakin banyak UMKMK yang dapat menikmati kemudahan untuk mengakses sumber permodalan dengan Penjaminan dari Jamkrindo.

“Dalam proses analisa UMKMK, pemanfaatan data, informasi e-KTP akan menjadi bagian dari pengendalian risiko yang semakin prudent karena identitas data UMKMK Indonesia dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat melalui sistem e-KTP,” kata Randi Anto.

Dia berharap kerjasama dengan Ditjen Dukcapil ini dapat terjalin dengan erat untuk saling menguatkan dalam mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakrullah menyampaikan bahwa sebanyak 97,4 persen penduduk sudah merekam data KTP-el. Hanya tersisa sekitar empat juta penduduk lagi yang belum melakukan perekaman data. Dengan rekam data KTP-el akan dapat diketahui seluruh identitas yang bersangkutan. Misalnya, dengan NIK saat dibuka di rumah sakit akan mengetahui riwayat penyakit yang diderita yang bersangkutan, dan Kepolisian dapat mengetahui apakah pernah terlibat kasus pidana atau tidak, sehingga akan berguna untuk memenuhi kebutuhan Perum Jamkrindo untuk mengetahui riwayat nasabahnya.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi