Governance, Risk Management & Compliance

OJK : BPR Masih Harus Berbenah

Senin 10 Juli 2017 10:49:0

Permasalahan internal yang masih harus dibenahi antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga yang tinggi.

JAKARTA, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan mencatat perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada April 2017 tumbuh positif dengan total aset sebesar Rp115,2 triliun atau meningkat 10,18% (yoy). Walaupun demikian, BPR masih harus banyak bebenah terutama soal permodalan.

Jumlah BPR saat ini mencapai 1.621 dengan kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp110,9 triliun atau tumbuh 9,95% (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp95,5 triliun tumbuh 9,8% (yoy).

"Terlepas dari kinerja BPR yang positif, masih terdapat permasalahan internal yang masih harus dibenahi antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif," Kata Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Trisnawati Gani.

Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin meningkat. Saat ini segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lain selain bank seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam, credit union, dan Fintech, sehingga persaingan pada sektor mikro dan kecil menjadi sangat ketat.

Dalam rangka menjawab permasalahan di industri BPR serta tantangan atas persaingan yang terjadi, telah dilakukan penguatan industri BPR melalui penerbitan rangkaian ketentuan oleh OJK yang memperkuat pengaturan kelembagaan, prudential banking, teknologi informasi, manajemen risiko & tata kelola (GCG), dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kapasitas permodalan BPR, serta kajian pengembangan produk dan layanan serta strategi branding BPR. Kajian yang dilakukan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya oleh OJK guna penguatan internal BPR.

"Kajian tersebut meliputi kajian pengembangan produk dan layanan BPR yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu produk dan layanan BPR berbasis jasa dan teknologi informasi, pengembangan produk tabungan sesuai siklus kehidupan, generic model skim kredit di sektor produktif. Dari sisi bisnis, pengembangan produk dan layanan tersebut perlu didukung dengan strategi branding BPR untuk mendorong image BPR yang positif dan profesional, sehingga lebih dikenal di masyarakat dan mampu menghadapi persaingan yang ada,"lanjut Trisnawati.

OJK menyelenggarakan seminar dalam rangka diseminasi hasil kajian yang dihadiri oleh Asosiasi BPR dan perwakilan BPR di Jakarta, (10/7). Seminar Pengembangan Produk dan Layanan BPR serta Strategi Branding BPR tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad.

Dalam seminar tersebut dipaparkan beberapa produk dan layanan BPR diantaranya skim kredit untuk sektor pertanian dan peternakan, produk tabungan sesuai kebutuhan pada setiap fase hidup manusia (tabungan kelahiran, pendidikan, pernikahan dstnya) serta produk yang berbasis jasa keagenan dan produk berbasis TI. Untuk membangun image positif BPR, produk dan layanan yang bervariasi tersebut perlu didukung pula dengan strategi branding BPR yang tepat sehingga terdapat identitas logo, tagline maupun roadmap transformasi branding BPR guna mewujudkan industri BPR yang modern dan profesional ke depan.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perbarindo dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka kerjasama asuransi umum terkait kredit pada sektor pertanian dan peternakan. Perbarindo selaku asosiasi industri BPR juga telah menyampaikan deklarasi sebagai bentuk komitmen industri BPR untuk terus mengembangkan perekonomian di sektor mikro kecil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad pada seminar tersebut menegaskan bahwa dengan penguatan kelembagaan dan pembenahan internal, produk dan layanan yang bervariasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat disertai dengan strategi formulasi branding, BPR akan mendapatkan tempatnya di hati masyarakat dan memenangkan persaingan.

"Secara prinsip, pasar mikro dan kecil masih terbuka luas bagi BPR untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
Selanjutnya hasil kajian diserahkan kepada industri melalui asosiasi BPR (Perbarindo) untuk dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri,"kata Muliaman.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara OJK, asosiasi, praktisi industri, serta pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan penguatan industri dan daya saing BPR dapat diwujudkan.

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Wed, 12 Sep 2018 - Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lendingyang beroperasi tanpa izin OJK.

OJK Beri Perlakukan Khusus Rekstrukturisasi Kredit Korban Bencana Lombok

Fri, 24 Aug 2018 - Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbank

OJK Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di BPR MAMS Bekasi

Wed, 22 Aug 2018 - Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.

OJK Dukung Sektor Kelautan - Perikanan Melalui LKM Nelayan

Thu, 07 Jun 2018 - Pendampingan dan perkuatan modal kerja LKM Nelayan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan (LPMUKP).

OJK LUNCURKAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERINTEGRASI

Mon, 14 May 2018 - SI-AUTO diharapkan dapat menciptakan sistem manajemen keuangan OJK yang mengintegrasikan aspek perencanaan keuangan dalam bentuk anggaran berbasis kinerja

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan BPR KS Bali Agung Sedana

Wed, 25 Apr 2018 - Modus operandi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama adalah memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur.



Non Bank

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Melemah 22,9 Persen

Kendati demikian, secara total pendapatan industri asur

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi