Governance, Risk Management & Compliance

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Senin 1 Oktober 2018 19:53:0

"Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada hari Senin (1/10) ini. "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB," ungkap OJK dalam siaran pers di Jakarta, Senin (1/10/2018).

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT SNP. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik. Pertimbangan OJK antara lain, bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP. Kemudian menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

LBH Jakarta Sebut OJK Perlu Benahi Sistem

Sat, 15 Dec 2018 - LBH Jakarta sebut OJK perlu benahi sistem yang ada agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

OJK Tak Ragu Cabut Ijin Fintech Nakal

Sat, 15 Dec 2018 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan menindak tegas fintech yang terdaftar di OJK jika terbukti melakukan pelanggaran.

Pelanggaran Fintech, Pertemuan OJK dan LBH Belum Ada Titik Temu

Fri, 14 Dec 2018 - Belum ada titik temu disebebkan belum ada kesepahaman mengenai tugas dan tanggungjawab OJK seperti yang tertuang dalam Pasal 6 UU OJK.

Budi Hikmat: Rupiah Tidak Punya Hak Untuk Menguat

Wed, 05 Dec 2018 - "Mesin penghasil dolar lebih lemah dibanding penghasil dolar. Pasti rupiah melemah. Rupiah juga masih terbantu dana asing yang masuk."

OJK: Perbankan Indonesia Siap Terapkan Kelanjutan Standar Basel III

Mon, 03 Dec 2018 - Tidak seperti pada Basel I dan II yang diterapkan di seluruh bank umum, penerapan standar Basel III ini hanya diterapkan pada golongan bank tertentu, khususnya Bank BUKU 4, BUKU 3 dan Bank Asing.

Penyelesaian Transaksi Bursa Dua Hari (T+2) Berjalan Lancar

Fri, 30 Nov 2018 - Percepatan transaksi bursa T+2, memiliki tujuan untuk meningkatkan likuiditas melalui percepatan re-investment dari modal investor maupun efisiensi operasional serta menambah kapasitas transaksi Perusahaan Efek.



Non Bank

Pelanggaran Fintech, Pertemuan OJK dan LBH Belum Ada Titik Temu

Belum ada titik temu disebebkan belum ada kesepahaman m

Industri Halal Indonesia Masih Tertinggal

Dalam mengembangkan Industri halal, tentunya tidak terl

Amartha Konsisten Gandeng UMKM Perempuan

PT Amartha Mikro Fintek terus berkomitmen menyalurkan p

Kuartal III, Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Melambat 15%

Industri asuransi jiwa pada kuartal ketiga 2018 mencata

Portofolio

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Penyelesaian Transaksi Bursa Dua Hari (T+2) Berjalan Lancar

Percepatan transaksi bursa T+2, memiliki tujuan untuk m

Dorong Milenial Investasi, SGE Gelar Festival

Berdasarkan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia, gen

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi