Governance, Risk Management & Compliance

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Senin 1 Oktober 2018 19:53:0

"Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada hari Senin (1/10) ini. "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB," ungkap OJK dalam siaran pers di Jakarta, Senin (1/10/2018).

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan pada PT SNP. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik. Pertimbangan OJK antara lain, bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP. Kemudian menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

Lindungi Konsumen, BI dan OJK Akan Atur Pertukaran Data

Thu, 21 Feb 2019 - Demi melindungi konsumen serta bank dan fintech yang berjalan secara beriringan, BI dan OJK akan mengatur pertukaran data seperti yang sudah dilakukan oleh negara Eropa.

OJK Atur Bunga Secara Tidak Langsung

Thu, 14 Feb 2019 - OJK menampik anggapan bahwa pihaknya mengatur secara langsung fintech P2P. Namun pengaturan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui Asosiasi Pintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

OJK Tanggapi Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjol

Wed, 13 Feb 2019 - Meminjam ke fintech ilegal tidak menyelesaian masalah tapi malah menambah masalah

OJK Bagi Tips Hindari Fintech Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - OJK membagikan beberapa kiat agar masyarakat terhindar dari fintech yang merugikan, di antaranya agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan diri agar tidak dikejar desk collector.

OJK Blokir 231 Aplikasi Pinjaman Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - Dalam kurun waktu dua bulan OJK telah menutup 231 aplikasi fintech ilegal yang memberikan pinjaman dan melakukan penagihan tidak beretika. OJK juga menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memilh aplikasi pinjaman online.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.



Non Bank

Siap Dirilis Maret, BI: Izin LinkAja Masih Diproses

Menjelang dirilis Maret mendatang, aplikasi fintech ga

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi