Governance, Risk Management & Compliance

OJK Beri Perlakukan Khusus Rekstrukturisasi Kredit Korban Bencana Lombok

Jumat 24 Agustus 2018 10:5:0

Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbank

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan, untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlakuan khusus tersebut berupa pelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbankan yang terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp1,52 triliun pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat.

Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Perlakukan khusus tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Penilaian Kualitas Kredit. Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp.5 Miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp.5 Miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kemudian Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Kedua, Kualitas Kredit yang direstrukturisasi. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat   bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner. Kemudian Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

Ketiga, Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.

Keempat, Pemberlakuan untuk Bank Syariah. Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Selain itu, terdapat 20 perusahaan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang juga terkena dampak. Pada umumnya, perusahaan IKNB yang terdampak adalah perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan. Bagi Perusahaan Pembiayaan, OJK mendorong untuk melakukan pendataan debitur yang terdampak gempa dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Sehingga, Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur, antara lain, berupa Rescheduling pembayaran angsuran, Diskon biaya administrative, dan Penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan diminta melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah.

Bagi Perusahaan Perasuransian, OJK mendorong pendataan para tertanggung/pemegang polis asuransi yang mengalami kerugian akibat gempa bumi. Sehingga, dapat segera dilakukan proses penanganan klaim secara profesional dan, jika diperlukan, melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah.

OJK akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.

Dua Emiten Ini Sukses Kantongi IIIA 2019

Thu, 04 Apr 2019 - Indonesia Insurance Innovation Award (IIIA) 2019 memberikan apresiasi pada para pelaku industri asuransi dalam berbagai kategori.

OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

Thu, 21 Mar 2019 - Produk-produk Pasar Modal seperti RDPT, DINFRA, dan Obligasi Daerah, sangat tepat sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.

OJK: Ada 5 Tantangan IKNB 2019

Wed, 13 Mar 2019 - Salah satu tatangan yang dihadapi oleh IKNB di tahun 2019 ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk IKNB. Menurut Nasrullah, permasalahan ini harus segera diatasi mengingat salah satu kunci dalam bisnis asuransi adalah kepercaya

OJK Buka Suara Terkait RUU Pegadaian

Wed, 13 Mar 2019 - OJK mengungkapkan jika saat ini Undang-Undang Pegadaian masih digodok oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya seperti BI, Kemenkeu dan LPS.

OJK Kembali Hentikan 168 Fintech & 47 Investasi Ilegal

Wed, 13 Mar 2019 - Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

AFPI Atur Batas Bunga Pinjaman

Fri, 08 Mar 2019 - Untuk memperkuat aturan dalam bisnis fintech peer-to-peer lending, OJK meresmikan Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta. Dalam peresmian ini, AFPI juga menentukan batasan bunga sebesar 0.8 persen.



Non Bank

Amartha Salurkan Rp970M Dana Khusus Perempuan

Amartha, penyalur pinjaman khusus perempuan pelaku UMKM

Allianz Indonesia Ikuti Perkembangan Fintech Tingkatkan Penetrasi Asuransi

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan fintech,

Ini Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Jiwa di 2019

Sebagai kontributor utama industri asuransi, tingkat pe

AIA Catat Pertumbuhan Dua Digit di 2018

AIA berhasil meningkatkan laba operasi setelah pajak me

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi