Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi

Rabu 21 Desember 2016 12:4:0

Pencabutan izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 tanggal 21 Desember 2016

Bandung, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi, di Bandung, Rabu (21/12).

Pencabutan izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, BPR Multi Artha Mas Sejahtera ditetapkan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir kurang dari 3% sejak tanggal 26 Agustus 2016.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Penetapan status DPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Upaya penyehatan oleh pengurus/pemegang saham untuk memperbaiki kondisi BPR agar keluar dari status BPR DPK yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3% tidak terealisasi.
Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR, kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk serta menunjuk Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PBI di atas, OJK mencabut izin usaha BPR tersebut sebelum jangka waktu DPK berakhir.
Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Atur Kerja Sama Fintech dan Perusahaan Pembiayaan

Thu, 17 Jan 2019 - Peraturan ini mengatur cara kerja fintech dan perusahan pembiayaan dengan mengikuti skema yang diteapkan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK: Penagihan Bisa Dilakukan Pihak Ketiga

Thu, 17 Jan 2019 - Dalam peraturan OJK, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penagihan dapat dilakukan oleh phak ketiga dengan memperhatikan beberapa tata cara yang telah ditentukan.

Keluarkan Aturan DP 0 Persen, OJK Targetkan NPF Turun

Wed, 16 Jan 2019 - Aturan OJK mengenai DP kendaraan nol persen diharapkan dapat menekan angka gagal bayar pada tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kredit hanya diberikan oleh perusahaan finance yang sehat.

Pertemuan di Swiss, OJK Tetapkan Risiko Pasar Basel III

Wed, 16 Jan 2019 - Pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan dari 28 negara menghasilkan dua keputusan. Salah satunya adalah penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (minimum capital requirements

OJK Optimis Keuangan Tumbuh Positif

Sat, 12 Jan 2019 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis tahun ini perekonomian dan sektor jasa keuangan berada dalam tren perbaikan dan diprediksikan tumbuh sebesar 5.15 persen dan inflasi yang terkendali di level 3.13 persen.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, OJK Siapkan 5 Langkah Strategis

Fri, 11 Jan 2019 - Dalam rangka menghadapi tantangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan 5 langkah srategis. Salah satunya dengan memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil.



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi