Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi

Rabu 21 Desember 2016 12:4:0

Pencabutan izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 tanggal 21 Desember 2016

Bandung, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi, di Bandung, Rabu (21/12).

Pencabutan izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, BPR Multi Artha Mas Sejahtera ditetapkan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir kurang dari 3% sejak tanggal 26 Agustus 2016.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Penetapan status DPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Upaya penyehatan oleh pengurus/pemegang saham untuk memperbaiki kondisi BPR agar keluar dari status BPR DPK yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3% tidak terealisasi.
Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR, kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk serta menunjuk Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PBI di atas, OJK mencabut izin usaha BPR tersebut sebelum jangka waktu DPK berakhir.
Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Akselerasi Pertumbuhan 2018, OJK Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

Fri, 19 Jan 2018 - OJK menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Fri, 29 Dec 2017 - Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013

OJK: Industri Jasa Keuangan Tumbuh Stabil dan Berkontribusi Positif di 2017

Thu, 21 Dec 2017 - “Stabilitas sektor jasa keuangan selama 2017 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha...”



Non Bank

"tanamduit", Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi