Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin BPRS Hareukat Banda Aceh

Jumat 11 Oktober 2019 17:33:0

OJK menghimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BANDA ACEH, Stabilitas - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, yang beralamat di Jl. Masjid No. 18, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019," kata OJK melalui siaran persnya, Jumat (11/9/2019).

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPRS Hareukat sejak tanggal 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Menurut OJK, Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.

"Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut dan meneruskan prosesnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya," kata OJK.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Hareukat, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK menghimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

LPPI Buka SESPIBANK Angkatan 72

Mon, 17 Feb 2020 - SESPIBANK merupakan salah satu program yang mengarahkan pesertanya untuk ikut terlibat dalam proses penciptaan nilai bagi banknya masing-masing dengan tujuan untuk mengembangkan solusi terhadap masalah sekarang dan masa depan.

Langgar UU Pasar Modal, Recapital Sekuritas Taui Sanksi OJK

Tue, 04 Feb 2020 - PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Suahasil Dilantik Sebagai Anggota Dewan Komisoner OJK

Mon, 13 Jan 2020 - Pelantikan Suahasil melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sembilan orang, yang terdiri dari tujuh ADK hasil Panitia Seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kemenkeu.

OJK Pantau Upaya Penyehatan Jiwasraya

Fri, 20 Dec 2019 - OJK meminta Jiwasraya tetap harus menyiapkan langkah-langkah perbaikan jangka panjang yang berkelanjutan (sustainable).

BI, OJK, dan LPS Implementasikan Integrasi Pelaporan Perbankan

Fri, 20 Dec 2019 - Sebelum diterapkannya Pelaporan.id, perbankan menyampaikan 9 (sembilan) jenispelaporan kepada otoritas melalui beberapa aplikasi yang terpisah.

Bank Muamalat Optimalkan Layanan Transfer Dana Bagi BPR & BPRS

Fri, 20 Dec 2019 - Sinergi ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara Bank Muamalat dan BPR serta BPRS.



Non Bank

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausa

SBR009 Semakin Diburu Investor Milenial

Penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR009 mencapai

Kredivo Indonesia Targetkan Pertumbuhan Pinjaman Tunai 2 Kali Lipat di 2020

Profil pengguna Kredivo Indonesia pada 2019 juga masih

Moody's Pertahankan Peringkat Utang Indonesia Pada Baa2 Outlook Stable

Peringkat Baa2 artinya surat berharga yang diterbitkan

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi