Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sinarenam Permai

Kamis 8 Nopember 2018 18:31:0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA-Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih. Bank yang beralamat di Komplek Grand Bekasi Centre Blok A nomor 15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) nomor KEP-186/D.03/2018 pertanggal 8 November 2018 tentang pencabutan Surat Izin Usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak tanggal 8 November 2018.

Dengan pencabutan izin usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU nomor 7ntahun 2009.

Sebelumnya, sesuai dengan POJK nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 56/SEOJK.03/2017 yaitu tentang penetapan status dan Tindak Lanjut Pengawasan Badan Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Sinarenam Jatiasih sejak tanggal 25 Juli 2018 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang kian memburuk dan pernyataan ketidaksediaan pemegang saham untuk menyehatkan BPR tersebut serta merujuk pada pasal 38 POJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.

OJK menghimbau nasabah PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih agar tidak khawatir karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 3 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

Wed, 22 May 2019 - LPS mengumumkan pembayaran tahap 3 dilakukan kepada 1014 nasabah serta mengingatkan nasabah untuk waspada kepada provokasi yang ditimbulkan pihak yang tidak tidakbertanggungjawab.

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Thu, 16 May 2019 - Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.

Ditutup OJK, LPS Siapkan Proses Likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa

Wed, 15 May 2019 - Lembaga Penjaminan SImpanan akan melakukan tugasnya dalam melikuidasi BPR Yotefa yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

OJK Perkuas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI

Tue, 14 May 2019 - Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui dua fase. Fase pertama kepada 10 bank pilot project dan fase kedua kepada 104 bank umum secara bertahap hingga akhir Desember 2019



Non Bank

ASM Bagikan Asuransi Mikro dan Celengan Impian Untuk Masyarakat Sentani

PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menyelenggarakan kegiatan L

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi