Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sinarenam Permai

Kamis 8 Nopember 2018 18:31:0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA-Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih. Bank yang beralamat di Komplek Grand Bekasi Centre Blok A nomor 15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) nomor KEP-186/D.03/2018 pertanggal 8 November 2018 tentang pencabutan Surat Izin Usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak tanggal 8 November 2018.

Dengan pencabutan izin usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU nomor 7ntahun 2009.

Sebelumnya, sesuai dengan POJK nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 56/SEOJK.03/2017 yaitu tentang penetapan status dan Tindak Lanjut Pengawasan Badan Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Sinarenam Jatiasih sejak tanggal 25 Juli 2018 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang kian memburuk dan pernyataan ketidaksediaan pemegang saham untuk menyehatkan BPR tersebut serta merujuk pada pasal 38 POJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.

OJK menghimbau nasabah PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih agar tidak khawatir karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera

Thu, 22 Nov 2018 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

OJK Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di BPR MAMS Bekasi

Wed, 22 Aug 2018 - Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Wed, 07 Mar 2018 - Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.



Non Bank

Industri Halal Indonesia Masih Tertinggal

Dalam mengembangkan Industri halal, tentunya tidak terl

Amartha Konsisten Gandeng UMKM Perempuan

PT Amartha Mikro Fintek terus berkomitmen menyalurkan p

Kuartal III, Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Melambat 15%

Industri asuransi jiwa pada kuartal ketiga 2018 mencata

AXA Mandiri Berikan Penghargaan bagi Bengkel Rekanan Terbaik

Program STAR WORKSHOP AWARD memberikan penghargaan kepa

Portofolio

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Penyelesaian Transaksi Bursa Dua Hari (T+2) Berjalan Lancar

Percepatan transaksi bursa T+2, memiliki tujuan untuk m

Dorong Milenial Investasi, SGE Gelar Festival

Berdasarkan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia, gen

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi