Governance, Risk Management & Compliance

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sinarenam Permai

Kamis 8 Nopember 2018 18:31:0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih

JAKARTA-Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih. Bank yang beralamat di Komplek Grand Bekasi Centre Blok A nomor 15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) nomor KEP-186/D.03/2018 pertanggal 8 November 2018 tentang pencabutan Surat Izin Usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih terhitung sejak tanggal 8 November 2018.

Dengan pencabutan izin usaha  PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU nomor 7ntahun 2009.

Sebelumnya, sesuai dengan POJK nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 56/SEOJK.03/2017 yaitu tentang penetapan status dan Tindak Lanjut Pengawasan Badan Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Sinarenam Jatiasih sejak tanggal 25 Juli 2018 telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang kian memburuk dan pernyataan ketidaksediaan pemegang saham untuk menyehatkan BPR tersebut serta merujuk pada pasal 38 POJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.

OJK menghimbau nasabah PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih agar tidak khawatir karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Lindungi Konsumen, BI dan OJK Akan Atur Pertukaran Data

Thu, 21 Feb 2019 - Demi melindungi konsumen serta bank dan fintech yang berjalan secara beriringan, BI dan OJK akan mengatur pertukaran data seperti yang sudah dilakukan oleh negara Eropa.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.

Cegah Pelanggaran AFPI Beri Pelatihan Bagi Penagih Pinjaman Online

Mon, 04 Feb 2019 - AFPI akan melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan menekan pelanggaran fintech. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga penagih utang online.

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Terkendali

Tue, 29 Jan 2019 - Pantauan KKSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan haslnya normal dan berjalan baik

OJK Atur Kerja Sama Fintech dan Perusahaan Pembiayaan

Thu, 17 Jan 2019 - Peraturan ini mengatur cara kerja fintech dan perusahan pembiayaan dengan mengikuti skema yang diteapkan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera

Thu, 22 Nov 2018 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.



Non Bank

Siap Dirilis Maret, BI: Izin LinkAja Masih Diproses

Menjelang dirilis Maret mendatang, aplikasi fintech ga

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi