Governance, Risk Management & Compliance

OJK Ingatkan Kejahatan Internet & Investasi Skema Ponzi

Selasa 10 Maret 2015 13:56:0

Masyarakat agar memanfaatkan layanan konsumen keuangan OJK untuk mendapatkan informasi mengenai aspek legal perusahaan dan produk yang ditawarkan melalui telepon 1500655 atau email konsumen@ojk.go.id

Jakarta  - Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat berhati-hati menggunakan fasilitas internet banking mengingat mulai munculnya modus kejahatan phishing  (bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi penting, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan).

Modus ini sebelumnya dapat diatasi dengan meningkatkan security sistem dan pengamanan multifactor melalui konfirmasi SMS atau penggunaan token, namun yang terjadi belakangan ini memanfaatkan celah jaringan internet karena komputer atau alat komunikasi nasabah terkena virus atau ditanami trojan atau juga alat komunikasi yang disadap, sehingga para penyerang bisa tahu nomor otentifikasinya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono mengharapkan masyarakat mematuhi informasi pengamanan yang telah diberikan oleh masing-masing bank saat menggunakan fasilitas internet banking. “Masyarakat hendaknya tidak bertransaksi menggunakan komputer yang digunakan di tempat umum. Komputer yang digunakan untuk bertranskasi perlu diupgrade dengan anti virus secara berkala, mengganti PIN atau password, serta tidak mudah memberikan data pribadi dan nama ibu kandung,” kata Kusumaningtuti.

Menurutnya, OJK sudah meminta kepada setiap bank untuk mengaudit ulang pengamanan IT yang mendukung fasilitas internet banking termasuk melakukan pemblokiran otomatis jika dapat diidentifikasi komputer yang digunakan nasabah sudah terdeteksi terkena virus.

Masyarakat tidak perlu panik jika bank memblokir rekening nasabahnya karena bank akan mengedukasi dan mengkonfirmasikan serta membuka kembali blokir setelah nasabah juga melakukan berbagai tahapan yang harus dilakukan untuk pengamanan.

Beberapa bank sudah berhasil melakukan pemblokiran karena kerjasama antarbank yang segera melakukan pemblokiran baik pada rekening pengirim maupun rekening penerima. "OJK meminta setiap bank segera merespon identifikasi satu bank lainnya jika patut diduga adanya kejahatan internet banking. Hal ini penting agar bank masih bisa menyelamatkan dana nasabah dan bank tidak menjadi korban karena kejahatan ini," kata Tituk.

Ponzi Scheme

Selain soal internet banking, OJK banyak menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai masih banyaknya penawaran investasi dan/atau penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh perusahaan yang ijin usahanya tidak dikeluarkan OJK. Penawaran gencar banyak menggirimkan SMS Blast, Email dan Website untuk suatu penawaran yang sebenarnya sudah dinyatakan sebagai kejahatan ponzi scheme.

Jika mengutip laman http://www.themoscowtimes.com/news/article/mavrodi-convicted-of-fraud-in-mmm-trial/197451.html yang berjudul "Mavrodi Convicted of Fraud in MMM Trial",  maka penawaran serupa saat ini banyak beredar di Indonesia dengan nama singkatan yang sama.

OJK meminta masyarakat senantiasa waspada, berhati-hati dan bersikap rasional dalam menyikapi penawaran seperti itu. Penawaran tersebut memang belum dapat dipastikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun masyarakat perlu memperhatikan adanya potensi kerugian di kemudian hari di balik janji keuntungan yang ditawarkan.

Karakteristik penawaran tersebut antara lain ditandai dengan ciri-ciri: a. Menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar dan kebebasan finansial; b. Merupakan gerakan bersifat global dan melibatkan jutaan partisipan di seluruh dunia; c. Bersifat berantai, member get member, namun tidak terdapat barang yang menjadi obyek investasi; d. Sistem tidak transparan dan tidak ada pihak yang memastikan transparansinya; e. Memberi kesan seolah-olah aman dan bebas risiko; f. Tidak memiliki izin usaha dan tidak ada otoritas yang mengatur dan mengawasi.

“Teliti sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi, pahami, manfaat, biaya dan resiko, pahami hak dan kewajiban, pastikan otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi produk dan lembaganya.”

Masyarakat agar memanfaatkan layanan konsumen keuangan OJK untuk mendapatkan informasi mengenai aspek legal perusahaan dan produk yang ditawarkan melalui telepon 1500655 atau email konsumen@ojk.go.id

OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

Thu, 21 Mar 2019 - Produk-produk Pasar Modal seperti RDPT, DINFRA, dan Obligasi Daerah, sangat tepat sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.

OJK: Ada 5 Tantangan IKNB 2019

Wed, 13 Mar 2019 - Salah satu tatangan yang dihadapi oleh IKNB di tahun 2019 ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk IKNB. Menurut Nasrullah, permasalahan ini harus segera diatasi mengingat salah satu kunci dalam bisnis asuransi adalah kepercaya

OJK Buka Suara Terkait RUU Pegadaian

Wed, 13 Mar 2019 - OJK mengungkapkan jika saat ini Undang-Undang Pegadaian masih digodok oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya seperti BI, Kemenkeu dan LPS.

OJK Kembali Hentikan 168 Fintech & 47 Investasi Ilegal

Wed, 13 Mar 2019 - Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

AFPI Atur Batas Bunga Pinjaman

Fri, 08 Mar 2019 - Untuk memperkuat aturan dalam bisnis fintech peer-to-peer lending, OJK meresmikan Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta. Dalam peresmian ini, AFPI juga menentukan batasan bunga sebesar 0.8 persen.

AFPI Beri Pelatihan Calon P2P-Lending

Wed, 06 Mar 2019 - Sebagai syarat mendaftar ke OJK, Asosiasi FIntech Pendanaan Indonesia memberikan pelatihan kepada 50 calon penyelenggara pinjaman p2p lending di Indonesia.



Non Bank

MODALKU Tekan Tingkat Default 0.8 Persen

Telah Beroperasi Lebih dari 3 Tahun, Modalku Berhasil M

Ditjen Pajak Beri Apresiasi Wajib Pajak Besar

Penghargaan kepada 30 wajib pajak yang terdaftar di KPP

OJK: IKNB 2019 Masih Hadapi Tantangan Global & Risiko Politik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan beberapa tant

Asosiasi Fintech Luncurkan "Jendela" Informasi & Pengaduan Nasabah

"Jendela" AFPI merupakan layanan aduan bagi korban atau

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi