Governance, Risk Management & Compliance

OJK Kembali Temukan Fintech & Gadai Ilegal serta Investasi Bodong

Jumat 6 September 2019 16:39:0

Satgas Waspada Investasi secara rutin terus melakukan pencarian berbagai ilegal di internet, aplikasi dan media sosial, lalu mengajukan temuannya untuk diblokir kepada Kementerian Kominfo

 JAKARTA, Stabilitas - Satgas Waspada Investasi  hari ini kembali mengumumkan temuan dan penindakan terhadap  123 fintech lending ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengatakan keberadaan fintech lending ilegal masih sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam tetap banyak, meski Satgas sudah meminta Kementerian Kominfo untuk langsung memblokirnya.

"Jadi kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum," kata Tongam.

Tongam menjelaskan, pihaknya secara rutin terus melakukan pencarian berbagai fintech  ilegal di internet, aplikasi dan media sosial untuk kemudian mengajukan temuan fintech lending ilegal itu untuk diblokir kepada Kementerian Kominfo.

Satgas juga sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal.

"Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia melarang fintech payment system memfasilitasi fintech lending ilegal, serta selalu menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," jelas Tongam.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi menemukan 143 entitas fintech lending ilegal, namun dalam perkembangannya terdapat tiga entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech lending yaitu Koperasi Syariah 212, PT Laku6 Online Indonesia, dan PT Digital Dana Technology sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sejak awal 2019 sampai dengan September sebanyak 946 entitas, sedangkan total yang telah ditangani sejak awal 2018 sampaiSeptember 2019 sebanyak 1350 entitas

30 Usaha Gadai Tanpa Izin

Satgas Waspada Investasi juga menangani kegiatan Gadai ilegal mengingat ketentuan di POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mengatur seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada OJK dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli 2019.

Saat ini berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima oleh Satgas Waspada Investasi, di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya terdapat 30 kegiatan usaha gadai swasta dengan 57 outlet yang belum melakukan pendaftaran atau perizinan ke OJK namun telah melakukan kegiatan usaha sehingga kegiatan yang dilakukan dikategorikan ilegal.

Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemanggilan terhadap 30 kegiatan usaha gadai swasta tersebut untuk menghentikan kegiatan usahanya karena tidak terdaftar dan berizin dari OJK, Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal tersebut.

49 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Satgas Waspada Investasi pada September ini juga menghentikan 49 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 49 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut: 40 Trading Forex tanpa izin; 3 Investasi uang tanpa izin; 3 Investasi teknologi aplikasi;1 Jasa penutup kartu kredit;1 Jasa penerbitan kartu ATM; 1 Investasi bisnis online.

Kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengimbau agar sebelum melakukan investasi untuk memahami berbagai hal, pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Tongam, total entitas yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 226 entitas.

Bagai masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, dapat mengakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

OJK Cabut Izin BPRS Hareukat Banda Aceh

Fri, 11 Oct 2019 - OJK menghimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Waspadai Pinjaman Online Ilegal

Mon, 07 Oct 2019 - Secara total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 250 entitas.

BI dan OJK Dorong Ekonomi Digital

Mon, 07 Oct 2019 - Data tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265.4 juta jiwa dengan pengguna internet sebanyak 132.7 juta, pengguna sosial media aktif sebanyak 130 juta, pengguna ponsel sebanyak 177.9 juta dan pengguna sosial ponsel aktif sebanyak 120

Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Nasabah Klaster Batik

Wed, 02 Oct 2019 - Bank Wakaf Mikro(BWM) yang hingga September 2019 telah mencapai 53 BWM di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

OJK: Stabilitas Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Thu, 26 Sep 2019 - Berlanjutnya penurunan harga komoditas di tengah masih tingginya tensi perang dagang antara AS-Tiongkok menjadi tambahan downside risk

Perdana, OJK Ririlis Izin Penyelenggaraan Equity Crowd Funding

Tue, 24 Sep 2019 - Kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini, diatur dan diawasi OJK dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat



Non Bank

Allianz Indonesia Lakukan Berbagai Automasi Digital

Hal ini merupakan langkah Allianz Indonesia untuk mempe

CIMB Niaga dan BPJPH Sinergi Dukung Industri Halal

Kerja sama CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (UUS)

Digibank Jadi Mitra Distribusi Obligasi Ritel Indonesia

ORI016 adalah salah satu instrumen SBN yang ditawarkan

Fintech Do-It dan AIQQON Jalin Kerja Sama Strategis

Kerja sama ini menargetkan jutaan UMKM Go Digital.

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi