Governance, Risk Management & Compliance

OJK Perkuas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI

Selasa 14 Mei 2019 9:1:0

Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui dua fase. Fase pertama kepada 10 bank pilot project dan fase kedua kepada 104 bank umum secara bertahap hingga akhir Desember 2019

JAKARTA, Stabilitas - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan aplikasi OJK-Box atau OBOX sebagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi, yang dimula ipenerapannya di sektor perbankan.

"Program penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu program prioritas dari kebijakan strategis OJK tahun 2019. Ini jugamerupakan bagian dari Business Process Re-engineering proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, di Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurutnya, OBOX merupakan aplikasi yang memungkinkan Bank untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK, terutama informasi yang bersifat transaksional. Informasi ini akan melengkapi laporan yang telah ada sehingga OJK dan Bank dapat meningkatkan perhatian terhadap potensi risiko yang timbul lebih dini.

Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui 2 fase. Fase 1 diterapkan kepada 10 Bank Pilot Project yang mulai diterapkan pada tanggal 13 Mei 2019. Sedangkan implementasi fase 2 mencakup 104 Bank Umum lainnya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Desember 2019.

Kedepannya, pengembangan aplikasi OBOX menjadi langkah awal OJK dalam mengadopsi paradigma pengawasan berbasis teknologi informasi (suptech/supervisory technology) yang tengah berkembang di dunia keuangan global.

Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi ini juga sejalan dengan perkembangan inovasi produk dan layanan keuangandi industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan membutuhkan pola pengawasan yang lebih responsif untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan industri jasa keuangan.

Sehingga untuk itu diperlukan penyempurnaan terhadap proses pengawasan dengan memanfaatkan inovasi teknologi informasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

Selain itu, kegiatan pengawasan dapat lebih optimal dilakukan karena telah tersedianya data dan informasi yang lebih awal pada aplikasi OBOX. Kedepannya, kegiatan on-site examination akan lebih banyak terfokus pada konfirmasi hasil analisis terhadap data dan informasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Aplikasi ini juga akan menguntungkan industri jasa keuangan karena akan mengurangi beban dan waktu pelayanan pemeriksaan on-site, percepatan respon hasil pemeriksaan, percepatan pengembangan peringatan dini serta rencana aksi dan membangun kepercayaan antara pengawas dan industri jasa keuangan.

Wimboh mengatakan, OJK bersama Bank Indonesia dan LPS sedang dan terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mewujudkan integrasi pelaporan perbankan, sehingga perbankan hanya perlu mengakses dan menyampaikan laporan di satu portal pelaporan saja.

Integrasi pelaporan perbankan ini diharapkan bisa mewujudkan laporan yang efisien dengan menghindari terjadinya pengulangan penyampaian informasi oleh bank kepada otoritas dan dapat menghasilkan informasi yang akurat bagi perumusan kebijakan di masing-masing otoritas.(Agt)

12 Kebijakan Perkuat Sistem Pembayaran

Tue, 28 May 2019 - Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis yang tertbagi dalam 3 kelompok besar salah satunya perluasan penyaluran bansos.

OJK Resmikan "Market Standard" Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Ekuitas

Tue, 21 May 2019 - Market Standard ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman mengenai prinsip perpindahan kepemilikan Efek atau "transfer of title" sebagai suatu standarisasi Repo yang diterapkan secara global dan memitigasi risiko rekarakterisasi.

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Thu, 16 May 2019 - Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi