Governance, Risk Management & Compliance

OJK Rilis Tujuh Nama Perusahaan Ilegal

Kamis 23 Februari 2017 15:15:0

Tujuh perusahaan tersebut adalah PT Crown Indonesia Makmur; Number One Community; PT Royal Sugar Company; PT Kovesindo; PT Finex Gold Berjangka; PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia); dan Talk Fusion.

JAKARTA, Stabilitas--Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun dalam menawarkan produknya sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi menyatakan tujuh perusahaan dimaksud harus menghentikan kegiatan usahanya sampai dengan perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

Tujuh perusahaan tersebut adalah PT Crown Indonesia Makmur; Number One Community; PT Royal Sugar Company; PT Kovesindo; PT Finex Gold Berjangka; PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia); dan Talk Fusion

Kegiatan perusahaan tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan oleh Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan perusahaan tersebut melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik.

Satgas telah memanggil perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi PT Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Kovesindo, PT Finex Gold Berjangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dua perusahaan lain, yaitu PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia) dan Talk Fusion menghadiri panggilan Satgas serta bersikap kooperatif sehingga Satgas masih memberikan kesempatan untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan RI dan BKPM.

Satgas juga telah melakukan tindak lanjut penanganan terhadap perusahaan tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa tujuh perusahaan itu harus menghentikan kegiatan usahanya.

Untuk itu, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat agar tidak melakukan kegiatan investasi dengan tujuh perusahaan tersebut dan melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi apabila perusahaan itu masih melakukan kegiatan sebelum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami beberapa hal yaitu Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Akselerasi Pertumbuhan 2018, OJK Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

Fri, 19 Jan 2018 - OJK menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Fri, 29 Dec 2017 - Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013

OJK: Industri Jasa Keuangan Tumbuh Stabil dan Berkontribusi Positif di 2017

Thu, 21 Dec 2017 - “Stabilitas sektor jasa keuangan selama 2017 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha...”



Non Bank

Dongkrak Soliditas, Askrindo Grup Kumpulkan Anak Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengumpulkan ti

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bag

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi