Governance, Risk Management & Compliance

OJK Rilis Tujuh Nama Perusahaan Ilegal

Kamis 23 Februari 2017 15:15:0

Tujuh perusahaan tersebut adalah PT Crown Indonesia Makmur; Number One Community; PT Royal Sugar Company; PT Kovesindo; PT Finex Gold Berjangka; PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia); dan Talk Fusion.

JAKARTA, Stabilitas--Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun dalam menawarkan produknya sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi menyatakan tujuh perusahaan dimaksud harus menghentikan kegiatan usahanya sampai dengan perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

Tujuh perusahaan tersebut adalah PT Crown Indonesia Makmur; Number One Community; PT Royal Sugar Company; PT Kovesindo; PT Finex Gold Berjangka; PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia); dan Talk Fusion

Kegiatan perusahaan tersebut selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan oleh Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan perusahaan tersebut melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik.

Satgas telah memanggil perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi PT Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Kovesindo, PT Finex Gold Berjangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dua perusahaan lain, yaitu PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia) dan Talk Fusion menghadiri panggilan Satgas serta bersikap kooperatif sehingga Satgas masih memberikan kesempatan untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan instansi terkait yaitu Kementerian Perdagangan RI dan BKPM.

Satgas juga telah melakukan tindak lanjut penanganan terhadap perusahaan tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa tujuh perusahaan itu harus menghentikan kegiatan usahanya.

Untuk itu, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat agar tidak melakukan kegiatan investasi dengan tujuh perusahaan tersebut dan melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi apabila perusahaan itu masih melakukan kegiatan sebelum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami beberapa hal yaitu Memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, Memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ultah Ke-6, OJK Optimalkan Sektor Keuangan untuk Infrastruktur

Wed, 22 Nov 2017 - OJK juga akan terus mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memfasilitasi kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan serta penurunan ketimpangan.

OJK Cabut Izin Usaha BPR KS Bali Agung Sedana

Fri, 03 Nov 2017 - Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017

MA Lantik Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022

Thu, 20 Jul 2017 - Wimboh Santoso dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, sementara Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK.

OJK Gelar Seminar Stabilitas Sistem Keuangan di Bali

Thu, 13 Jul 2017 - Diperlukan kebijakan dan perangkat regulasi yang kompUntuk itu, diperlukan kebijakan dan perangkat regulasi yang komprehensif serta perilaku pelaku industri keuangan yang lebih terukur dalam mengambil risiko, agar sistem keuangan dan perekonomian tetap r

OJK Terima Opini WTP dari BPK

Tue, 11 Jul 2017 - OJK telah meraih opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut sejak OJK mulai beroperasi pada 2012.

OJK : BPR Masih Harus Berbenah

Mon, 10 Jul 2017 - Permasalahan internal yang masih harus dibenahi antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga yang tinggi.



Non Bank

Layanan Internet Bisa Dinikmati di Seluruh RI

APJII menjalin kerjasama dengan operator yang memungkin

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglan

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi