Governance, Risk Management & Compliance

OJK Sampaikan Kemajuan Keuangan Berkelanjutan Di Forum OECD

Rabu 29 Januari 2020 13:55:0

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

BOULOGNE, Stabilitas - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan.

Demikian disampaikan Wimboh dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Perancis Selasa waktu setempat.

Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.

"The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan," kata Wimboh.

Menurutnya, hal itu dicapai antara lain karena semua Bank Umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

"Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021," kata Wimboh.

Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp763 triliun pada tahun 2019 atau 9 persen dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95 persen dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS.

"Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan," kata Wimboh.

Pencapaian itu, menurut Wimboh juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk "menghijaukan" seluruh sistem keuangan. Hal ini mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.

Mengenai pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan, Wimboh mengatakan perlu dirumuskan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan. Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Wimboh mencontohkan Forum Tri Hita Karana tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) pada tahun 2018 yang berhasil membangun 33 proyek keuangan berkelanjutan yang sebagian besar telah dilaksanakan pada tahun 2019, dan menyisakan beberapa proyek untuk diluncurkan dalam waktu dekat.

Sebagian besar proyek ini telah dimulai 2019 lalu dan bervariasi dari panas bumi ketenaga air, transportasi dan satelit telekomunikasi.

OJK juga tengah mengembangkan skema blendedfinance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.

Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK memandang pengembangan skema blended finance sangat penting tidak hanya untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu, OJK siap untuk membangun ekosistem yang diperlukan, mereformasi regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pembiayaan skema ini dapat diterima dan menarik investor global.

OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Wabah Corona

Fri, 27 Mar 2020 - Kondisi perekonomian global diperkirakan akan terkontraksi cukup dalam pada semester 1-2020 dan mulai kembali pulih pada semester 2-2020 seiring dengan wabah virus Corona yang terus meningkat, khususnya di luar Tiongkok.

Tekan Dampak Covid-19, OJK Pangkas Waktu Perdagangan Saham

Wed, 25 Mar 2020 - Penyingkatan jam perdagangan dan waktu operasional serta penyesuaian waktu proses penyelesaian berlaku sejak 30 Maret 2020.

OJK Terbitkan Aturan Konsolidasi Bank Umum

Tue, 24 Mar 2020 - OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

OJK & Otoritas Bursa Tetap Jaga Kelangsungan Bursa Efek

Mon, 23 Mar 2020 - OJK dan SRO juga akan terus mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, dan layanan pasar modal kepada seluruh stakeholders.

OJK Mulai Terapkan Ketentuan Stimulus Perekonomian

Thu, 19 Mar 2020 - Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud.

Minimalisir Dampak Corona, OJK Minta Industri Lakukan Hal-Hal Berikut

Mon, 16 Mar 2020 - OJK meminta kepada seluruh lembaga di Industri Jasa Keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional



Non Bank

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

BI Sebut Modal Asing Keluar Rp167 Triliun

Menurut perry terjadi kericuhan di pasar keuangan membu

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi