Governance, Risk Management & Compliance

OJK Sosialisasikan POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Selasa 14 Februari 2017 11:50:0

POJK ini bagian dari upaya mengembangakan financial inclusion bagaimana membantu masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan meskipun lembaga keuangan bukan hanya bank

JAKARTA, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Jakarta, Selasa (14/2). Peraturan ini telah diterbitkan pada Desember 2016 dalam POJK 77/POJK.01/2016.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani mengatakan aturan ini ditetbitkan guna mengarahkan dan memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi masyarakat. "POJK ini bagian dari upaya mengembangakan financial inclusion bagaimana membantu masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan meskipun lembaga keuangan bukan hanya bank,"katanya.

Selain itu, OJK memiliki amanat untuk senantiasa melindungi konsumen pada untuk itu, regulasi ini juga dirancang sekaligus sebagai alat perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan khusunya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sementara ini, OJK baru mengatur POJK usaha Fintech jenis Peer to Peer Lending yang jumlahnya sudah kian menjamur di Indonesia. Saat ini jumlah usaha fintech secara keseluruhan mencapai sekitar 200 usaha baik Peer to Peer Lending maupun On Balancing. Sedangkan usaha yang terdaftar baru berjumlah 157 usaha dan belum mendapat pengesahan dari OJK.

"Fintech yang diatur ini baru Peer to Peer Lending, sedangkan yang on balancing sedang dipersiapkan,"terang Firdaus.

Peer to Peer Lending merupakan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi dimana perusahaan hanya mempertemukan antara peminjam dengan investor atau seseorang yang meminjamkan.

Selain itu, OJK juga menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk mengatur ekosistem yang baik terutama pada usaha fintech.

"Ini adalah rentetan kerjasama yang sebelumnya kami juga telah melakukan kerjasama mengenai fintech. Kali ini bagaimana kita mengatur ekosistem yang baik terutama perkembangan fintech ini yang semakin dinamis,"jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P. Roeslani.

Perusahaan fintech yang telah mengajukan pendaftaran kepada OJK akan berada langsung di bawah pengawasan IKNB OJK. Mereka akan melalui dua proses yang pertama proses administratif lalu dilanjutkan dengan proses pendampingan.

"Terbitnya POJK 77 tentang layanan pinjam meminjam masih menyisakan Pr bagi internal OJK khususnya pelaksanana pendaftaran perijinan. Pengawasan atas lahan pinjam meminjam akan dilakukan secara terintegrasi sehingga akan dibuat satuan kerja tersendiri di OJK, sesuai regulasi yang ada proses kelembagaan, perijinan, pengawasan fintech akan dibawah pengawas IKNB,"tutup Firdaus.

Akselerasi Pertumbuhan 2018, OJK Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

Fri, 19 Jan 2018 - OJK menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Wed, 17 Jan 2018 - Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memberi akses konsumen untuk bisa membeli langsung produk reksa dana, tanamduit hadir dengan inovasi yang memberi pengalaman yang lebih nyaman dan aman dalam berinvestasi.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Fri, 29 Dec 2017 - Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013



Non Bank

Dongkrak Soliditas, Askrindo Grup Kumpulkan Anak Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengumpulkan ti

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bag

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi