Governance, Risk Management & Compliance

OJK Sosialisasikan POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Selasa 14 Februari 2017 11:50:0

POJK ini bagian dari upaya mengembangakan financial inclusion bagaimana membantu masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan meskipun lembaga keuangan bukan hanya bank

JAKARTA, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Jakarta, Selasa (14/2). Peraturan ini telah diterbitkan pada Desember 2016 dalam POJK 77/POJK.01/2016.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani mengatakan aturan ini ditetbitkan guna mengarahkan dan memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi masyarakat. "POJK ini bagian dari upaya mengembangakan financial inclusion bagaimana membantu masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan meskipun lembaga keuangan bukan hanya bank,"katanya.

Selain itu, OJK memiliki amanat untuk senantiasa melindungi konsumen pada untuk itu, regulasi ini juga dirancang sekaligus sebagai alat perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan khusunya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sementara ini, OJK baru mengatur POJK usaha Fintech jenis Peer to Peer Lending yang jumlahnya sudah kian menjamur di Indonesia. Saat ini jumlah usaha fintech secara keseluruhan mencapai sekitar 200 usaha baik Peer to Peer Lending maupun On Balancing. Sedangkan usaha yang terdaftar baru berjumlah 157 usaha dan belum mendapat pengesahan dari OJK.

"Fintech yang diatur ini baru Peer to Peer Lending, sedangkan yang on balancing sedang dipersiapkan,"terang Firdaus.

Peer to Peer Lending merupakan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi dimana perusahaan hanya mempertemukan antara peminjam dengan investor atau seseorang yang meminjamkan.

Selain itu, OJK juga menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk mengatur ekosistem yang baik terutama pada usaha fintech.

"Ini adalah rentetan kerjasama yang sebelumnya kami juga telah melakukan kerjasama mengenai fintech. Kali ini bagaimana kita mengatur ekosistem yang baik terutama perkembangan fintech ini yang semakin dinamis,"jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Rosan P. Roeslani.

Perusahaan fintech yang telah mengajukan pendaftaran kepada OJK akan berada langsung di bawah pengawasan IKNB OJK. Mereka akan melalui dua proses yang pertama proses administratif lalu dilanjutkan dengan proses pendampingan.

"Terbitnya POJK 77 tentang layanan pinjam meminjam masih menyisakan Pr bagi internal OJK khususnya pelaksanana pendaftaran perijinan. Pengawasan atas lahan pinjam meminjam akan dilakukan secara terintegrasi sehingga akan dibuat satuan kerja tersendiri di OJK, sesuai regulasi yang ada proses kelembagaan, perijinan, pengawasan fintech akan dibawah pengawas IKNB,"tutup Firdaus.

Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Sepenuhnya Potensi Fintech

Thu, 11 Oct 2018 - Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Thu, 11 Oct 2018 - Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Mon, 01 Oct 2018 - "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."

OJK: Hingga September Stabiltias Sektor Keuangan Terjaga

Thu, 27 Sep 2018 - OJK mencatat beberapa faktor risiko yang menjadi perhatian di antaranya adalah perkembangan suku bunga dan likuiditas global, gejolak di pasar keuangan emerging markets, dan tensi perang dagang.

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Wed, 12 Sep 2018 - Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lendingyang beroperasi tanpa izin OJK.

OJK Beri Perlakukan Khusus Rekstrukturisasi Kredit Korban Bencana Lombok

Fri, 24 Aug 2018 - Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbank



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi