Governance, Risk Management & Compliance

OJK Tunjuk Pegadaian Sebagai Pelatih Calon Usaha Gadai

Rabu 5 Oktober 2016 16:57:0

Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan pergadaian yang tercatat oleh OJK, ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi sementara yang bertugas memberi sertifikat kepada orang atau badan yang hendak mendirikan usaha pergadaian.

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi baru dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Regulasi ini telah ditetapkan pada 29/7/2016 dalam rangka penyelenggaraan usaha pergadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman bagi UMKM.

Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan pergadaian yang tercatat oleh OJK, ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi sementara yang bertugas memberi sertifikat kepada orang atau badan yang hendak mendirikan usaha pergadaian.

“Yang swasta, nanti perlu ada lembaga sertifikasi yang standard, dikeluarkan BNSP misalnya nah sekarang belum ada nih, nah untuk temporary saya sudah minta Pegadaian dia melakukan semacam kayak pendidikan. Jadi calon-calon yang mau mendirikan perusahaan pergadaian boleh mengirimkan orangnya sebulan sekali atau tiga bulan sekali, nanti pegadaian akan buka pelatihannya sebagai juru gadai,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani, Rabu (5/10/2016).

Pegadaian menyatakan ketidakberatannya kepada OJK, apalagi ke depan Pegadaian tidak lagi memonopoli pasar gadai dan kedatangan pesaing dari usaha gadai swasta sebagai tolok ukur come salary.

“Kok Pegadaian mau ya? bukannya nanti jadi pesaing dia? Mau tuh, mungkin nanti jadi other income dia kan dari pelatihan. Dia bilang gak apa-apa nanti ada swasta, pertama dia merasa kan gak punya comparative service. Bahkan saya bilang dia harus punya pesaing, karena kalau ga punya pesaing gak tau seberapa efisiennya dia punya Pegadaian itu. Pada dasarnya monopoli itu gak selalu bagus,” tukas Firdaus.

Selain sertifikasi, bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan sebelum POJK diundangkan akan diberikan opsi berupa permohonan pendaftaran paling lambat dua tahun setelah peraturan diundangkan, sedangkan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta diberi jangka waktu paling lama tiga tahun sejak POJK diundangkan.

Sementara itu bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha atau baru hendak memulai usaha setelah POJK diundangkan, harus mengajukan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian kepada OJK terlebih dahulu.

OJK Dukung Sektor Kelautan - Perikanan Melalui LKM Nelayan

Thu, 07 Jun 2018 - Pendampingan dan perkuatan modal kerja LKM Nelayan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan (LPMUKP).

OJK LUNCURKAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERINTEGRASI

Mon, 14 May 2018 - SI-AUTO diharapkan dapat menciptakan sistem manajemen keuangan OJK yang mengintegrasikan aspek perencanaan keuangan dalam bentuk anggaran berbasis kinerja

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan BPR KS Bali Agung Sedana

Wed, 25 Apr 2018 - Modus operandi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama adalah memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur.

OJK Fokuskan Kebijakan Pada Perlindungan Konsumen Fintech

Mon, 12 Mar 2018 - Dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembangan fintech diharapkan sejalan dengan tugas OJK dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

Inovasi Gadai Emas “Zaman Now”

Wed, 07 Mar 2018 - Tidak mau tergilas zaman, Pegadaian berbenah dan meluncurkan aplikasi online untuk bisnis gadai emas serta inovasi lainnya. 

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Wed, 07 Mar 2018 - Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.



Non Bank

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Indofood dan Anak Usaha Bagi-bagi Dividen

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak usahanya PT Indo

PMK 75/2011 Direvisi, LPDB KUMKM Bisa Langsung Biayai UMKM

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan u

Laba Bersih Bersih Sinarmas MSIG Life Tumbuh 49 Persen di 2017

Selain mengumumkan catatan pertumbuhan positif selama 2

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi