Governance, Risk Management & Compliance

OJK Tunjuk Pegadaian Sebagai Pelatih Calon Usaha Gadai

Rabu 5 Oktober 2016 16:57:0

Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan pergadaian yang tercatat oleh OJK, ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi sementara yang bertugas memberi sertifikat kepada orang atau badan yang hendak mendirikan usaha pergadaian.

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi baru dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Regulasi ini telah ditetapkan pada 29/7/2016 dalam rangka penyelenggaraan usaha pergadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman bagi UMKM.

Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan pergadaian yang tercatat oleh OJK, ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi sementara yang bertugas memberi sertifikat kepada orang atau badan yang hendak mendirikan usaha pergadaian.

“Yang swasta, nanti perlu ada lembaga sertifikasi yang standard, dikeluarkan BNSP misalnya nah sekarang belum ada nih, nah untuk temporary saya sudah minta Pegadaian dia melakukan semacam kayak pendidikan. Jadi calon-calon yang mau mendirikan perusahaan pergadaian boleh mengirimkan orangnya sebulan sekali atau tiga bulan sekali, nanti pegadaian akan buka pelatihannya sebagai juru gadai,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani, Rabu (5/10/2016).

Pegadaian menyatakan ketidakberatannya kepada OJK, apalagi ke depan Pegadaian tidak lagi memonopoli pasar gadai dan kedatangan pesaing dari usaha gadai swasta sebagai tolok ukur come salary.

“Kok Pegadaian mau ya? bukannya nanti jadi pesaing dia? Mau tuh, mungkin nanti jadi other income dia kan dari pelatihan. Dia bilang gak apa-apa nanti ada swasta, pertama dia merasa kan gak punya comparative service. Bahkan saya bilang dia harus punya pesaing, karena kalau ga punya pesaing gak tau seberapa efisiennya dia punya Pegadaian itu. Pada dasarnya monopoli itu gak selalu bagus,” tukas Firdaus.

Selain sertifikasi, bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan sebelum POJK diundangkan akan diberikan opsi berupa permohonan pendaftaran paling lambat dua tahun setelah peraturan diundangkan, sedangkan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta diberi jangka waktu paling lama tiga tahun sejak POJK diundangkan.

Sementara itu bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha atau baru hendak memulai usaha setelah POJK diundangkan, harus mengajukan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian kepada OJK terlebih dahulu.

Pegadaian & PNM bersinergi Kembangkan Mekaar

Fri, 22 Mar 2019 - Mekaar merupakan program pengembangan ekonomi mikro yang digagas oleh Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia.

OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

Thu, 21 Mar 2019 - Produk-produk Pasar Modal seperti RDPT, DINFRA, dan Obligasi Daerah, sangat tepat sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.

OJK: Ada 5 Tantangan IKNB 2019

Wed, 13 Mar 2019 - Salah satu tatangan yang dihadapi oleh IKNB di tahun 2019 ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk IKNB. Menurut Nasrullah, permasalahan ini harus segera diatasi mengingat salah satu kunci dalam bisnis asuransi adalah kepercaya

OJK Buka Suara Terkait RUU Pegadaian

Wed, 13 Mar 2019 - OJK mengungkapkan jika saat ini Undang-Undang Pegadaian masih digodok oleh OJK dan beberapa lembaga lainnya seperti BI, Kemenkeu dan LPS.

OJK Kembali Hentikan 168 Fintech & 47 Investasi Ilegal

Wed, 13 Mar 2019 - Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

AFPI Atur Batas Bunga Pinjaman

Fri, 08 Mar 2019 - Untuk memperkuat aturan dalam bisnis fintech peer-to-peer lending, OJK meresmikan Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta. Dalam peresmian ini, AFPI juga menentukan batasan bunga sebesar 0.8 persen.



Non Bank

MODALKU Tekan Tingkat Default 0.8 Persen

Telah Beroperasi Lebih dari 3 Tahun, Modalku Berhasil M

Ditjen Pajak Beri Apresiasi Wajib Pajak Besar

Penghargaan kepada 30 wajib pajak yang terdaftar di KPP

OJK: IKNB 2019 Masih Hadapi Tantangan Global & Risiko Politik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan beberapa tant

Asosiasi Fintech Luncurkan "Jendela" Informasi & Pengaduan Nasabah

"Jendela" AFPI merupakan layanan aduan bagi korban atau

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi