Governance, Risk Management & Compliance

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan BPR KS Bali Agung Sedana

Rabu 25 April 2018 12:51:0

Modus operandi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama adalah memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur.

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berinisial NS terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur.

Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Rokhmad Sunanto bersama pihak Kepolisian Daerah Bali, di Bali, Rabu (25/4/2018).

Dalam kesempatan itu, Rokhmad menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR KS BAS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Modus operandi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. BPR KS BAS adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur dengan total nilai sebesar Rp. 24,225 miliar pada periode Maret 2014 sampai dengan Desember 2014, yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perbankan.

Dalam kasus ini, pelaku NS bekerjasama dengan JAL (Dirut/ pemilik PT. IHS penyalur tenaga kerja) yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polda Bali.

Sejumlah tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK terkait kasus ini antara lain; memeriksa 25 orang saksi termasuk pegawai PT. BPR KS BAS Bali, notaris, debitur, pemilik dan staf perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang.

Kemudian, memeriksa dua orang ahli dari internal OJK dan dari FH Universitas Udayana Bali, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar Bali, serta menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-202/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15Z, Kuta, Badung Bali terhitung sejak tanggal 3 November 2017.

BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan.

Selain mengungkap kasus ini, Departemen Penyidikan OJK telah menangani sebanyak 9 kasus di sektor jasa keuangan yang kesemuanya telah P-21 (pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap), terdiri dari8 kasus Tindak Pidana Perbankan, dan 1 Tindak Pidana Asuransi (IKNB).

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Tue, 13 Nov 2018 - Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, Indonesia menempati posisi ke-87 sebagai negara dengan Human Capital Index terendah. Dengan demikian Indonesia tercatat memiliki indeks sebesar 0,52 dan berada di bawah Malaysia, Vietnam dan Filipina.

OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Launching Asuransi Perikanan

Tue, 13 Nov 2018 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meluncurkan asuransi perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil.

OJK: Perkembangan Fintech, Tantangan Baru Bagi Regulator

Tue, 13 Nov 2018 - Ada dua sisi dalam perkembangan teknologi iniyakni menciptakan tantangan baru baik dari sisi risiko maupun opportunity.

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Sinarenam Permai

Thu, 08 Nov 2018 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih

OJK : Hingga Oktober, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

Thu, 25 Oct 2018 - Di tengah berlanjutnya volatilitas di pasar keuangan, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada September 2018 secara umum masih bergerak positif. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 12,69% yoy dan 6,06% yoy.

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Mon, 01 Oct 2018 - "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."



Non Bank

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, In

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

Portofolio

OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perusahaan

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi