Governance, Risk Management & Compliance

OJK Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di BPR MAMS Bekasi

Rabu 22 Agustus 2018 8:52:0

Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.

JAKARTA, Stabilitas -- Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berinisial H dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto di Jakarta, Selasa (21/8/2018) menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR MAMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.

Sejumlah tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK terkait kasus ini antara lain: memeriksa 6 orang saksi termasuk pegawai PT. BPR MAMS Bekasi, 1 orang ahli dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (PERBANAS) di Jakarta; memeriksa 1 orang tersangka.

Kemudian menyita barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi; menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, yang beralamat di Revo Town (d/h Bekasi Square Shopping Center) Nomor 78, Pekayon Jaya, Kota Bekasi telah dicabut izin usahanya oleh OJK sejak 2 tahun lalu, yakni sejak tanggal 26 Agustus 2016.

 

OJK Atur Kerja Sama Fintech dan Perusahaan Pembiayaan

Thu, 17 Jan 2019 - Peraturan ini mengatur cara kerja fintech dan perusahan pembiayaan dengan mengikuti skema yang diteapkan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK: Penagihan Bisa Dilakukan Pihak Ketiga

Thu, 17 Jan 2019 - Dalam peraturan OJK, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penagihan dapat dilakukan oleh phak ketiga dengan memperhatikan beberapa tata cara yang telah ditentukan.

Keluarkan Aturan DP 0 Persen, OJK Targetkan NPF Turun

Wed, 16 Jan 2019 - Aturan OJK mengenai DP kendaraan nol persen diharapkan dapat menekan angka gagal bayar pada tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kredit hanya diberikan oleh perusahaan finance yang sehat.

Pertemuan di Swiss, OJK Tetapkan Risiko Pasar Basel III

Wed, 16 Jan 2019 - Pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan dari 28 negara menghasilkan dua keputusan. Salah satunya adalah penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (minimum capital requirements

OJK Komitmen Tingkatkan Peran Pasar Modal

Wed, 02 Jan 2019 - OJK berkomitmen untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan dengan mengeluarkan berbagai regulasi untuk tingkatkan likuiditas pasar.

LBH Jakarta Sebut OJK Perlu Benahi Sistem

Sat, 15 Dec 2018 - LBH Jakarta sebut OJK perlu benahi sistem yang ada agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi