Governance, Risk Management & Compliance

Pegadaian-KPK Kerjasama Tangkal Gratifikasi & Tingkatkan Penerapan GCG

Selasa 7 Agustus 2018 10:33:0

Kerja sama ini menjadi salah satu upaya Pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value Pegadaian maupun value dari BUMN.

JAKARTA, Stabilitas -- Untuk memastikan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dengan baik, PT Pegadaian (Persero) berupaya memagari para pejabat dan karyawannya dari upaya gratifikasi dengan cara menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso dan Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, di Jakarta, Senin (6/8).

"Dengan penandatanganan ini, kami meyakini reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN yang terpercaya selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar. Pegadaian selalu berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness," kata Sunarso.

Kerja sama ini menjadi salah satu upaya Pegadaian untuk membangun integritas yang merupakan salah satu corporate value Pegadaian maupun value dari BUMN. Hal ini sejalan dengan transformasi yang sedang gencar dilakukan oleh Pegadaian, meliputi 2 (dua) area penting yakni transformasi di area digital dan transformasi di area culture. Integritas inilah yang menjadi salah satu pilar nilai budaya kerja Pegadaian.

Program pengendalian gratifikasi, menurut Sunarso, merupakan momentum dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada Pegadaian. Prinsip-prinsip GCG dan implementasi program pengendalian gratifikasi ini diterapkan kepada seluruh jajaran Pegadaian hingga ke seluruh daerah.

Sunarso mengajak seluruh pimpinan unit kerja, baik direksi, seluruh pimpinan wilayah, hingga anak perusahaan untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan sistem berjalan sesuai ketentuan. Pegadaian membangun pengawasan internal untuk memastikan implementasi program pengendalian gratifikasi dan prinsip-prinsip GCG. Baik dikantor pusat maupun sampai di level kantor cabang, Pegadaian telah menerapkan pengendalian internal melalui mekanisme dan sistem yang telah teruji.

"Tentunya ini memberikan semangat dan meningkatkan rasa percaya diri bagi kita semua bahwa apa yang kita telah laksanakan menjadi suatu hal yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengendalian gratifikasi di bisnis keuangan," katanya,

Sementara itu, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK mengatakan, komitmen bersama ini akan membantu KPK dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi di sektor keuangan. Ia juga berharap, penandatangan komitmen tersebut dapat meningkatkan prinsip GCG di seluruh cabang Pegadaian di Indonesia. "Prinsip good corporate governance seperti di Pegadaian jika diterapkan akan membantu lebih baik industri keuangan," katanya.

Cegah Corona, Pegadaian Tutup Sementara 394 Outlet di Jakarta

Mon, 23 Mar 2020 - Kantor operasional yang ditutup adalah Unit Pelayanan Cabang atau lebih dikenal masyarakat sebagai unit kecil layanan.

OVO dan Pegadaian,Dorong Inklusi Keuangan Digital ke Pedesaan

Wed, 08 Jan 2020 - Sinergi ini diharapkan akan mempercepat tercapainya target inklusi keuangan pemerintah.

Peserta SMN Maluku Dilepas ke Jakarta

Wed, 14 Aug 2019 - Program Siswa Mengenal Nusantara adalah program pertukaran pelajar antar provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada para siswa SMA/SMK.

Pegadaian dan Pelni Bekali Siswa Kemampuan Jurnalistik

Tue, 13 Aug 2019 - Program Siswa Mengenal Nusantara merupakan program pertukaran pelajar antar provinsi.

Pegadaian Serahkan Bisnis Emas ke Perusahaan Anak

Mon, 22 Jul 2019 - Penyerahan ini juga bertujuan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan OJK yakni menjalankan bisnis yang telah disetujui sebelumnya.

Pegadaian Setor Dividen Rp1,387 Triliun

Fri, 24 May 2019 - Pegadaian menyetor laba sebagai penerimaan negara sebesar 50 persen atau Rp1,387 triliun dari total raihan laba bersih pada tahun 2018.



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi