Governance, Risk Management & Compliance

Pemerintah Pun Perlu Manajemen Risiko

Kamis 24 Nopember 2016 15:57:0

Otoritas Jasa Keuangan tengah mendorong diterapkan manajemen risiko di dalam kementerian dan juga lembaga negara. Beberapa di antaranya bahkan sudah mengaplikasikannya.

PRAKTIK manajemen risiko lazimnya dimiliki perbankan di Indonesia sejak 2005 ketika Bank Indonesia mendorong industri untuk menerapkan prinsip Basel,

sebuah pedoman pengelolaan risiko dari organisasi bank sentral dunia. Akan tetapi, lambat laun kebutuhan untuk menerapkan manajemen berbasis risiko mulai menyebar ke banyak sektor.

Baru-baru ini sektor publik pun mulai mengadopsinya. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas sektor keuangan, meminta agar sektor publik mulai menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan kantornya sehari-hari.

“Organisasi sektor publik pada prinsipnya sama dengan organisasi bisnis, keduanya mempunyai tujuan. Risiko yang tidak dikendalikan dengan baik, akan mengganggu tercapainya tujuan organisasi,” ujar Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ilya Avianti, awal Oktober.

Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Lebih dari itu, melalui manajemen risiko, sektor publik diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing nasional.

Upaya sinergi antar sektor publik dalam penerapan manajemen risiko sudah mulai berjalan. Pada Juni 2016, telah dilakukan komunikasi awal pembentukan Forum Manajemen Risiko Sektor Publik. Di dalamnya melibatkan OJK, Kemenkeu, Bank Indonesia, Kementerian PANRB, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Diharapkan memberikan pemahaman tentang manajemen risikodi sektor publik, berbagi pengalaman antarorganisasi, mendapatkan inisiatif praktik terbaik, dan memberikan masukan bagi terbentuknya standar manajemen risiko sektor publik,” kata Ilya.

Diakui hingga saat ini belum ada praktik terbaik (best practices) atau standar yang dijadikan rujukan penerapan manajemen risiko di sektor publik karena inisiatif membuat standar tersebut masih berlangsung. Namun demikian bukan berarti lembagalembaga negara atau Kementerian di Indonesia tidak bisa memulainya.

Malahan beberapa aturan yang sudah terbit telah mengatur mengenai pengelolaan risiko meski tidak langsung merujuk pada istilah manajemen risiko, namun dengan istilah pengendalian internal.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mengatur bagaimana caranya mengelola keuangan negara yang accountable, efesien dan efektif. Di dalamnya terdapat dua elemen yang diatur, yaitu SPIP dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau internal auditor.

Lebih lanjut Ardan menjelaskan, BPKP ditugaskan selaku pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selain melakukan pengawasan intern terhadap isu-isu tertentu juga sebagai mediator dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Dampak yang diinginkan dari penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebenarnya adalah Financial and Performance Accountability.

“Dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dinyatakan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia harus menerapkan SPIP dan harus mengimplementasikan Internal Audit yang efektif yang ditandai dengan level 3 di tahun 2019,” jelas Ardan.

Sementara mulai 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Secara sederhana istilah maturitas sistem pengendalian intern menunjukkan

ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitinya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu.

Langkah Sosialisasi

Di Indonesia juga sudah terbentuk gugus kerja manajemen risiko di sektor publik sebagai kelanjutan dari penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000: 2011 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

BSN memang telah menetapkan ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko, yang mengadopsi secara identik standar internasional ISO 31000:2009. Adapun Standar ISO 31000 merupakan bagian dari seri standar manajemen risiko yang terdiri terdiri dari empat standar yaitu ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines; ISO Guide 73:2009 Risk management - Vocabulary; ISO/TR 31004:2013 Risk managemen - Guidance for the implementation of ISO 31000; serta ISO/IEC 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques.

Sebagai suatu dokumen nasional, kata Kepala BSN Bambang Prasetya, seri standar SNI ISO 31000 tidak akan memberikan kontribusi optimal bila tidak ada sosialisasi standar tersebut. Pada April 2016 lalu digelar Rapat Konsensus adopsi seri standar internasional manajemen risiko tersebut yang dilaksanakan oleh Komite Teknis (Komtek) 03-10 Perumusan SNI Manajemen Risiko. BSN menjadikan ajang tersebut untuk menyebarluaskan informasi seri standar SNI ISO 31000 kepada media massa.

Bambang mengungkapkan bahwa manajemen risiko sangat penting dibutuhkan dan diterapkan sebagai bagian tindakan preventif terhadap risiko yang ada dan kemungkinan kejadian yang dapat terjadi. Ketidakpastian yang ada, lanjut Bambang, harus dikendalikan dari awal sehingga organisasi dapat memanfaatkan ancaman menjadi sebuah peluang.

Pemangku kepentingan yang sangat terkait dengan penerapan manajemen risiko tersebut juga sangat diharapkan bersinergi di level nasional. Harapannya dapat dikoordinasikan oleh BSN, melalui Komisi Nasional Manajemen Risiko sehingga program kerja pengembangan manajemen risiko dapat dikelola dengan baik secara lintas kementerian/lembaga.

Langkah BSN yang telah membentuk Komite Teknis Manajemen risiko, juga telah diikuti dengan pembentukan National Mirror Committee (NMC) ISO/TC 262, sebagai forum penguatan partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar internasional.

Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi “standard taker” tapi dapat ikut mewarnai pengembangan standar internasional sebagai drafter.

Selain itu Indonesia juga berencana membentuk Komisi Nasional (Komnas) Manajemen Risiko sektor publik. Komisi itu akan dijadikan sebagai forum untuk penyusunan kebijakan, program dan implementasi manajemen risiko di Indonesia.

Sementara itu, Departemen Keuangan telah merintis penerapan Manajemen Risiko di sektor publik sejak tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Inspektorat Jenderal Depkeu ditunjuk sebagai Compliance Office for Risk Management (CORM). Setiap unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko kepada CORM.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sendiri telah memulai penerapan Manajemen Risiko pada pertengahan tahun 2009. Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depkeu sebagai Compliance Offce for Risk Management (CORM), penerapan Manajemen Risiko dimulai dengan sosialisasi untuk menumbuhkan risk awareness para pejabat dan pegawai DJA. Sesuai dengan prinsip tone at the top, awareness para pengambil keputusan sangat penting dalam implementasi manajemen risiko di direktorat tersebut khususnya.

Sosialisasi dilanjutkan dengan Training of Trainer (TOT) untuk memulai atau merintis penerapan Manajemen Risiko di DJA. TOT diikuti oleh para pegawai yang terpilih mewakili seluruh Direktorat dan Bagian yang ada di DJA.

Dalam TOT ini, awareness yang telah mulai tumbuh ditingkatkan lagi dengan berbagai teori dan proses MR, baik yang mengacu pada standar internasional maupun PMK 191/PMK.09/2008. TOT juga difokuskan pada simulasi pengisian formulir MR sesuai PMK 191. Untuk lebih mendekati situasi yang sebenarnya, bahan simulasi diambil dari Balance Scorecard Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing, yaitu Direktorat dan Sekretariat pada DJA.

Para peserta TOT yang sudah lebih aware dan lebih memahami manajemen risiko kemudian melakukan sosialisasi hasil-hasil TOT di unit masing-masing.

Dengan demikian diharapkan risk awareness dapat terus meningkat sehingga memudahkan dalam penerapan manajemen risiko di Ditjen Anggaran.   

Layanan E Banking Buka Potensi Risiko yang Besar

Tue, 18 Jul 2017 - penggunaan teknologi dalam industri keuangan membutuhkan manajemen yang sangat detail mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Penerapan Manajemen Resiko di Sektor Publik Dianggap Terlambat

Mon, 03 Oct 2016 - Penerapan manajemen resiko sendiri dianggap terlambat dan menjadi hal yang baru dalam organisasi di sektor publik.

Srikandi Manajemen Risiko

Wed, 25 Feb 2015 - Merebaknya bankir perempuan mulai ‘menantang’ kebiasaan lama.

Karena Perempuan Lebih Paham Risiko

Wed, 25 Feb 2015 - Gender ternyata berpengaruh pada kemampuan dan kepekaan mengelola risiko.



Non Bank

"tanamduit", Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi