Governance, Risk Management & Compliance

Pemerintah Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Kredit Ultra Mikro

Jumat 24 Februari 2017 21:4:0

Ultra Mikro merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro.

JAKARTA, Stabilitas -- Pada 2017 ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk pemberdayan ekonomi usaha 'ultra mikro' di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro, yaitu usaha ultra mikro.

Demikian dikatakan Menkeu Sri Mulyani pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU), Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Di acara yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Menkominfo Rudiantara (teleconference dari Papua) itu, disebutkan beberapa poin dari Nota Kesepahaman tersebut adalah pemberdayaan ekonomi umat UMKM, peningkatan kredibilitas koperasi dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM, dan sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perpajakan.

Menurut Menkeu, menggandeng ?NU merupakan pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di level terbawah. "Untuk tujuan itu, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Salah satunya dengan menggandeng PBNU yang memiliki umat hingga ke pelosok negeri. Kerjasama dengan NU ini merupakan titik awal dan semakin menegaskan bahwa pemerintah hadir dalam pemberdayaan ekonomi rakyat", imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, lanjut Menkeu, program untuk usaha ultra mikro ini semakin melengkapi program pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, disamping KUR. "Karena, program-program untuk usaha mikro dan kecil, juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai stabilitas sosial", tandas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKMi AAGN Puspayoga menambahkan bahwa memberdayakan ekonomi kerakyatan itu sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana ekonomi disusun berdasarkan azas kekeluargaan. "Sistem yang pas sesuai amanat UUD 1945 itu, tak lain adalah koperasi. Dan UKM di Indonesia yang jumlahnya sekitar 57 juta itu, mayoritas merupakan anggota koperasi", kata Puspayoga.

Oleh karena itu, lanjut Puspayoga, pihaknya sudah menggulirkan program Reformasi Total Koperasi. Yaitu, rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi.

"Rehabilitasi itu semangatnya untuk mendata koperasi yang ada di Indonesia, bukan pembubaran. Koperasi yang masuk ke dalam database kita mendapatkan nomor induk koperasi (NIK). Reorientasi adalah kita lebih mengutamakan koperasi secara kualitas, ketimbang kuantitas. Dalam pengembangan koperasi, saat ini sudah ada koperasi yang menjadi penyalur KUR. Hanya koperasi yang berkualitas dan memenuhi syarat yang bisa menjadi penyalur KUR", jelas Menkop.

Selain KUR, pemerintah juga sudah meluncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Yaitu, program bagi UKM eksportir dengan bahan baku impor tidak dikenakan biaya alias 0%.

"Contoh konkrit di daerah Tumang, Boyolali, yang memiliki 300 perajin tembaga yang sudah ekspor ke AS dan Eropa. Sementara bahan bakunya dikirim dari Bulgaria. Mereka tidak dikenakan biaya impor dan ekspor", ungkap Menkop Puspayoga.

Bagi Menkop, dengan guliran program-program riil pemberdayaan ekonomi rakyat? tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional tinggi tapi juga ada pemerataan kesejahteraan. "Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menciptakan pemerataan kesejahteraan", pungkas Puspayoga.

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Mon, 22 Jan 2018 - Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi dengan memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Salurkan Dana Bergulir 2018, LPDB KUMKM Siapkan Tiga Strategi

Wed, 10 Jan 2018 - Target dana bergulir 2018 sebesar Rp 1,2 triliun yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar.

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Fri, 29 Dec 2017 - Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

Zakat untuk UKM Dikembangkan

Thu, 06 Jul 2017 - Zakat yang ditunaikan Jamkrindo Syariah menambah daftar perusahaan yang telah menunaikan zakat melalui Baznas. Inijuga menjadi bukti tumbuhnya perusahaan syariah di Indonesia, menyusul gaya hidup syariah masyarakat Indonesia kini



Non Bank

Untuk Kemudahan Nasabah, Sequis Life Luncurkan Aplikasi Polisku

Sequis Polisku yaitu aplikasi mobile dan website untuk

AXA Financial Indonesia Luncurkan Produk Terbaru untuk Wanita Modern

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penti

Premi BCA Life Tumbuh 46.33% Jadi Rp 471,308 Miliar di 2017

Seiring dengan penambahan produk baru dan pengembangan

OJK Fokuskan Kebijakan Pada Perlindungan Konsumen Fintech

Dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembang

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi