Governance, Risk Management & Compliance

Label dan Sertifikat Halal Tetap Diwajibkan Dalam Importasi Hewan

Kamis 12 September 2019 21:41:0

Pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akan diperdagangkan di dalam wilayah NKRI melalui kewajiban pencantuman label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

JAKARTA, Stabilitas-- Kementerian Perdagangan menegaskan, ketentuan pencantuman label dan sertifikat halal tetap diberlakukan sesuai aturan perundangan. Pemerintah berkewajiban melindungi konsumen muslim di dalam negeri yang merupakan mayoritas di Indonesia. Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia," tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Wisnu, pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akan diperdagangkan di dalam wilayah NKRI melalui kewajiban pencantuman label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 2 Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kementerian Perdagangan juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini diatur dalam Permendag No. 29 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa "importir dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian".

Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam Permentan No. 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yang dipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.

"Meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi. Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484),"pungkas Wisnu dengan tegas.

Kemendag Perkenalkan Program Designer Dispatch Services

Tue, 24 Sep 2019 - Pada forum tersebut, CEO juga menyepakati penyelenggaraan kegiatan ATPF CEO Meeting pada 2020 di Macao.

Indonesia Raih USD 2,38 Juta di Pameran Mamin Australia

Tue, 24 Sep 2019 - Fine Food Australia merupakan pameran tahunan industri mamin olahan terbesar di Australia. Dalam pameran tersebut, Paviliun Indonesia menampilkan lima perusahaan Indonesia di sektor mamin.

Indonesia Perbarui Aturan Impor Ayam

Fri, 06 Sep 2019 - Penyesuaian aturan dilakukan dengan cara mengharmonisasikan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat dan aturan yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO.

Kemendag Matangkan Strategi Hadapi Risiko Global

Thu, 05 Sep 2019 - Langkah-langkah strategis reformasi perdagangan dan investasi, yaitu mengutamakan produk olahan bernilai tambah dan memperbaiki manajemen impor, melalui ketersediaan barang modal dan setengah jadi dengan harga yang kompetitif.

ASEAN Soroti Ekspor Produk Berfungsi Ganda

Sat, 17 Aug 2019 - Salah satu hal yang dibahas dan didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah daftar produk-produk UE yang berfungsi ganda.



Non Bank

Allianz Indonesia Lakukan Berbagai Automasi Digital

Hal ini merupakan langkah Allianz Indonesia untuk mempe

CIMB Niaga dan BPJPH Sinergi Dukung Industri Halal

Kerja sama CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (UUS)

Digibank Jadi Mitra Distribusi Obligasi Ritel Indonesia

ORI016 adalah salah satu instrumen SBN yang ditawarkan

Fintech Do-It dan AIQQON Jalin Kerja Sama Strategis

Kerja sama ini menargetkan jutaan UMKM Go Digital.

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi