Governance, Risk Management & Compliance

Pemrov DKI Harus Rasionalisasi Program Agar Tidak ‘Over Budgeting’

Jumat 29 Desember 2017 15:6:0

Program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.

JAKARTA, Stabilitas -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dapat disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Walaupun Jakarta terlihat sebagai kota lebih maju dari kota-kota lain, dari sisi indikator pembangunan seperti tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran, DKI masih berada di atas rata-rata nasional.

“Saya diminta untuk melihat program pemda DKI. Saya harap program oke oce, bisa sinkron dengan program pemerintah PKH jadi bisa betul-betul menukik kantong-kantong kemiskinan. (Pemda DKI) harus bisa me-sustain kehidupan masyarakat sehingga bisa memiliki daya beli dan aktivitas ekonomi yg sustainable,” kata Menkeu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (27/12).

Selain itu, Menkeu juga bercerita tentang kendala program penyediaan rumah bagi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai kendala ini seperti lokasi, segmentasi, dan target yang perlu juga diperhatikan oleh Pemprov DKI.

"Masalah yang sulit adalah menyediakan rumah tinggal bagi mereka yang masih berada pada daerah kumuh. Apabila ini dapat dilakukan maka DKI mampu bertransformasi menjadi kota yang benar-benar baik sehingga masyarakat mampu memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik," jelasnya.

Menkeu juga berpesan terhadap anggaran yang sudah mandatory sesuai UU, salah satunya adalah anggaran pendidikan. Pemprov DKI harus mendesain program pendidikan dengan lebih baik. Menurutnya, walaupun rata-rata lama bersekolah di Jakarta sudah tinggi dibanding kota lain namun tingkat pengangguran masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

“10 tahun lalu anggaran pendidikan sudah di mandatory sebesar 20%. Kalau kita tidak berhasil meningkatkan kualitas human capital maka kita salah dalam berbagai hal, kita salah pada menghamburkan uang, salah pada anak cucu kita yang tidak membuat mereka lebih baik dan salah dari sisi bahwa kita kehilangan kesempatan membangun Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Terakhir, Menkeu menyampaikan bahwa APBD DKI Jakarta mirip dengan APBN. Saat ini Menkeu ingin merintis APBN dengan prinsip value for money dan menginginkan APBD Jakarta juga mampu menerapkan prinsip tersebut. Menkeu berpesan, bahwa setiap 1 (satu) Rupiah pada Penanaman Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu menghasilkan minimal 4 kali lipat dari yang ditanamkan.

Ia juga berpesan agar program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.

“Kalau saya mengeluarkan Rp100, saya mendapatkan hasil sebesar A. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mendapatkan A++. Jadi itu adalah prinsip untuk selalu berpikir setiap Rupiah harus dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat. Value for money itu nanti masuk didalam konteks pilihan policy dan belanjanya. Value for money artinya anda selalu bertanya where should I put this money yang akan memberikan dampak yang paling besar bagi masyarakat dan ekonomi,“ tutupnya.

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Menkeu Paparkan Capaian Kinerja APBN 2017

Wed, 03 Jan 2018 - Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Fri, 29 Dec 2017 - Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

Bali Tetap Aman Untuk IMF-WBG Annual Meetings 2018

Sat, 23 Dec 2017 - "Gunung Agung radiusnya hanya sekitar10 km yang terpengaruh. Seharusnya seluruh pusat-pusat turisme di bali bisa menjadi tempat aktivitas yang aman dan jauh dari bahaya. Sehingga ini akan menimbulkan keyakinan..."

Pemerintah Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Kredit Ultra Mikro

Fri, 24 Feb 2017 - Ultra Mikro merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro.



Non Bank

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi