Governance, Risk Management & Compliance

Pemrov DKI Harus Rasionalisasi Program Agar Tidak ‘Over Budgeting’

Jumat 29 Desember 2017 15:6:0

Program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.

JAKARTA, Stabilitas -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dapat disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Walaupun Jakarta terlihat sebagai kota lebih maju dari kota-kota lain, dari sisi indikator pembangunan seperti tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran, DKI masih berada di atas rata-rata nasional.

“Saya diminta untuk melihat program pemda DKI. Saya harap program oke oce, bisa sinkron dengan program pemerintah PKH jadi bisa betul-betul menukik kantong-kantong kemiskinan. (Pemda DKI) harus bisa me-sustain kehidupan masyarakat sehingga bisa memiliki daya beli dan aktivitas ekonomi yg sustainable,” kata Menkeu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (27/12).

Selain itu, Menkeu juga bercerita tentang kendala program penyediaan rumah bagi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai kendala ini seperti lokasi, segmentasi, dan target yang perlu juga diperhatikan oleh Pemprov DKI.

"Masalah yang sulit adalah menyediakan rumah tinggal bagi mereka yang masih berada pada daerah kumuh. Apabila ini dapat dilakukan maka DKI mampu bertransformasi menjadi kota yang benar-benar baik sehingga masyarakat mampu memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik," jelasnya.

Menkeu juga berpesan terhadap anggaran yang sudah mandatory sesuai UU, salah satunya adalah anggaran pendidikan. Pemprov DKI harus mendesain program pendidikan dengan lebih baik. Menurutnya, walaupun rata-rata lama bersekolah di Jakarta sudah tinggi dibanding kota lain namun tingkat pengangguran masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

“10 tahun lalu anggaran pendidikan sudah di mandatory sebesar 20%. Kalau kita tidak berhasil meningkatkan kualitas human capital maka kita salah dalam berbagai hal, kita salah pada menghamburkan uang, salah pada anak cucu kita yang tidak membuat mereka lebih baik dan salah dari sisi bahwa kita kehilangan kesempatan membangun Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Terakhir, Menkeu menyampaikan bahwa APBD DKI Jakarta mirip dengan APBN. Saat ini Menkeu ingin merintis APBN dengan prinsip value for money dan menginginkan APBD Jakarta juga mampu menerapkan prinsip tersebut. Menkeu berpesan, bahwa setiap 1 (satu) Rupiah pada Penanaman Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu menghasilkan minimal 4 kali lipat dari yang ditanamkan.

Ia juga berpesan agar program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.

“Kalau saya mengeluarkan Rp100, saya mendapatkan hasil sebesar A. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mendapatkan A++. Jadi itu adalah prinsip untuk selalu berpikir setiap Rupiah harus dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat. Value for money itu nanti masuk didalam konteks pilihan policy dan belanjanya. Value for money artinya anda selalu bertanya where should I put this money yang akan memberikan dampak yang paling besar bagi masyarakat dan ekonomi,“ tutupnya.

Menkeu Tegaskan Peran Penting Teknologi Dalam Mendorong Pertumbuhan Inklusif

Tue, 09 Oct 2018 - "Kita harus membahas ini dalam level global, saling berbagi tentang pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek termasuk hak intelektual, perpajakan dan pertukaran data agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara inklusif..."

Green Sukuk, Instrumen Investasi Untuk Membangun Lingkungan Hidup

Tue, 09 Oct 2018 - Green Sukuk merupakan cara baik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program lingkungan hidup. Tetapi, hambatan yang mungkin dihadapi adalah rendahnya bagi hasil (yield) yang ditawarkan oleh instrumen ini.

Menkeu: Jadi Tuan Rumah Annual Meeting IMF-WB, Indonesia Tidak Berutang Ke IMF

Mon, 08 Oct 2018 - Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 - 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain.

Indonesia Perjuangkan Empat Tema Prioritas di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Mon, 08 Oct 2018 - Indonesia akan mengambil manfaat sebesar-besarnya sebagai tuan rumah kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 dengan memperjuangkan empat tema prioritas di bidang keuangan.

Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Tidak Dapat Ditunda

Mon, 08 Oct 2018 - Agar target pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, namun kesehatan serta kredibilitas APBN tetap terjaga, tugas ini pun didukung oleh BUMN/BLU yang berada di bawah Kemenkeu.

Pemerintah Sesuaikan PPh 1.147 Komoditas untuk Kendalikan Defisit

Thu, 06 Sep 2018 - Untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan yang pada semester I tahun 2018 sudah mencapai 13,5 miliar dolar AS atau 2,6 persen terhadap PDB.



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi