Governance, Risk Management & Compliance

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

Senin 5 Desember 2016 17:57:0

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur..."

JAKARTA, Stabilitas—Keuangan syariah walaupun berjalan lambat namun tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada September 2016 tercatat total asset berjumlah Rp 331,76 triliun yang artinya mengalami pertumbuhan 17,58 persen yoy. Hal ini disebabkan oleh pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 263,52 triliun atau mengalami pertumbuhan 20,16 persen.

Anggota Dewan Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ikhwan Abidin menilai perlambatan yang terjadi pada keuangan syariah diakibatkan kurangnya kepercayaan pemerintah pada lembaga keuangan syariah dalam mengelola proyek pemerintah.

“Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur. Jadi harus ada intervensi pemerintah, kalau di swasta pemerintah gak bisa maksa, tapi kalau di pemerintah sendiri ya pemerintah bisa maksa. Banyak negara tetangga berhasil karena didorong oleh pemerintah pusat,”kata Ikhwan, Senin (5/12).

Selain itu, adanya program KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden menjadi peluang besar bagi keuangan syariah untuk menguasai pasar, sebab pemerintah lebih mudah mengintervensi setiap proyeknya untuk melibatkan lembaga keuangan syariah, apalagi kebijakan yang diambil tidak hanya lintas lembaga keuangan tapi lintas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen.

“Kemudian yang kedua adalah adanya KNKS, ini merupakan daya dorong yang besar diantara itu, karena disini panglimanya nanti RI1, sehingga kebijakan yang diambil ini lirtas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen, jadi kalau presiden mengambil harus gini harus gini, kementerian tidak akan menghambat,”jelas Ikhwan.

Ikhwan menambahkan, belum tentu kementerian memiliki kesamaan paham atau memiliki gagasan yang sama tapi dengan adanya KNKS itu baik ego sektoral, departemen, kementerian itu hilang apabila komandan tadi punya misi yang jelas. “Karena harapan kita paling besar di KNKS itu, karena komandan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lintas disiplin dan sektoral. Misalkan ada sekarang ini isunya pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, jalan raya itu berapa persen melibatin kita. Alangkan baiknya pemerintah buat kaplingan untuk syariahnya dibuat, jadi misalkan ada proyek pemerintah nilainya 100T separuh saja dikasih ke syariah kan sudah gede, sama seperti di Malaysia,”katanya.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

Bappenas Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Tue, 14 May 2019 - Dalam MEKSI 2019-2024 pemerintah menyoroti 4 strategi memperkuat perekonomian syariah di Indonesia salah satunya dengan memanfaatkan fintech dan e-commerce.

Menteri PPN Lantik Pejabat KNKS

Thu, 03 Jan 2019 - Menteri PPN/Ketua Bappenas melantik 5 pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah dan berharap pejabat baru dapat menjalankan masterplan dari bank syariah.

LPPI: Kualitas SDM Perbankan Harus Ditingkatkan dalam Era Revolusi Industri 4.0

Tue, 11 Dec 2018 - OJK memiliki rencana tindak lanjut terkait mempersiapkan SDM perbankan dalam menyongsong industri revolusi 4.0 antara lain, melakukan penyempurnaan kebijakan terkait kewajiban sertifikasi di perbankan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

Rachmat Saleh, Mantan Gubernur BI, Wafat di Usia 87 Tahun

Mon, 12 Feb 2018 - Almarhum Rachmat Saleh dikenal jujur, tegas dan berdisiplin tinggi. Almarhum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, dari tahun 1973 hingga 1983, dan menjadi Menteri Perdagangan, dari tahun 1983-1988.

Wimboh ke OJK, Mandiri Tunjuk Hartadi Sarwono Jadi Komisaris Utama

Tue, 22 Aug 2017 - "Hadirnya pak Hartadi kami harapkan dapat memperkuat jajaran komisaris Bank Mandiri dan tentunya bisa memberikan nilai tambah bagi kepengurusan perushaan ke depan..."



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi