Governance, Risk Management & Compliance

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

Senin 5 Desember 2016 17:57:0

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur..."

JAKARTA, Stabilitas—Keuangan syariah walaupun berjalan lambat namun tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada September 2016 tercatat total asset berjumlah Rp 331,76 triliun yang artinya mengalami pertumbuhan 17,58 persen yoy. Hal ini disebabkan oleh pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 263,52 triliun atau mengalami pertumbuhan 20,16 persen.

Anggota Dewan Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ikhwan Abidin menilai perlambatan yang terjadi pada keuangan syariah diakibatkan kurangnya kepercayaan pemerintah pada lembaga keuangan syariah dalam mengelola proyek pemerintah.

“Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur. Jadi harus ada intervensi pemerintah, kalau di swasta pemerintah gak bisa maksa, tapi kalau di pemerintah sendiri ya pemerintah bisa maksa. Banyak negara tetangga berhasil karena didorong oleh pemerintah pusat,”kata Ikhwan, Senin (5/12).

Selain itu, adanya program KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden menjadi peluang besar bagi keuangan syariah untuk menguasai pasar, sebab pemerintah lebih mudah mengintervensi setiap proyeknya untuk melibatkan lembaga keuangan syariah, apalagi kebijakan yang diambil tidak hanya lintas lembaga keuangan tapi lintas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen.

“Kemudian yang kedua adalah adanya KNKS, ini merupakan daya dorong yang besar diantara itu, karena disini panglimanya nanti RI1, sehingga kebijakan yang diambil ini lirtas sektoral, lintas kementerian, lintas departemen, jadi kalau presiden mengambil harus gini harus gini, kementerian tidak akan menghambat,”jelas Ikhwan.

Ikhwan menambahkan, belum tentu kementerian memiliki kesamaan paham atau memiliki gagasan yang sama tapi dengan adanya KNKS itu baik ego sektoral, departemen, kementerian itu hilang apabila komandan tadi punya misi yang jelas. “Karena harapan kita paling besar di KNKS itu, karena komandan bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lintas disiplin dan sektoral. Misalkan ada sekarang ini isunya pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, jalan raya itu berapa persen melibatin kita. Alangkan baiknya pemerintah buat kaplingan untuk syariahnya dibuat, jadi misalkan ada proyek pemerintah nilainya 100T separuh saja dikasih ke syariah kan sudah gede, sama seperti di Malaysia,”katanya.

CIMB Niaga Syariah Dukung DT Peduli Himpun Zakat, Sedekah, dan Wakaf Pakai QR Code

Tue, 31 Mar 2020 - CIMB Niaga Syariah bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) menyediakan layanan pembayaran zakat, sedekah, dan wakaf secara digital menggunakan QR Code.

BNI Syariah Siap Bantu Nasabah Pembiayaan yang Terdampak COVID-19

Mon, 30 Mar 2020 - BNI Syariah memberikan keringanan (restrukturisasi) berupa penundaan pembayaran kepada nasabah yang terdampak COVID-19.

Optimalkan Layanan Nasabah, BNI Syariah Antisipasi Penyebaran COVID-19

Sun, 22 Mar 2020 - Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan karyawan, BNI Syariah juga menerapkan sistem kerja Work from Home.

BNI Syariah Berikan Value Based Reward Ke Nasabah di Aceh

Thu, 27 Feb 2020 - Assessment bacaan Al-Fatihah merupakan program hasanah marketing BNI Syariah yang diperuntukkan bagi nasabah, baik nasabah dana maupun pembiayaan.

BCA Syariah Tumbuh di Atas Industri 2019

Wed, 19 Feb 2020 - Bank BCA Syariah menutup 2019 dengan pertumbuhan positif di atas industri perbankan syariah

LPPI Buka SESPIBANK Angkatan 72

Mon, 17 Feb 2020 - SESPIBANK merupakan salah satu program yang mengarahkan pesertanya untuk ikut terlibat dalam proses penciptaan nilai bagi banknya masing-masing dengan tujuan untuk mengembangkan solusi terhadap masalah sekarang dan masa depan.



Non Bank

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi