Governance, Risk Management & Compliance

Pengentasan Kemiskinan Era Jokowi Lamban

Selasa 16 Juli 2019 10:17:0

Pada tahun 2009 yang merupakan tahun pertama SBY periode II, Ditemukan bahwa terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 persen ke 11,25 persen alias 2,49 persen. Yang berarti 1,6 kali lipatnya pencapaian Jokowi Jilid I

JAKARTA, Stabilitas – Pengentasan kemiskinan menjadi isu ekonomi yang paling sensitif di Indonesia, namun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo hasilnya belum optimal, bahkan lebih rendah dibanding era sebelumnya.  

Badan Pusat Statistik pada Senin, 15 Juli 2019 mengumumkan data baru yang menunjukkan bahwa pada Maret 2019 terdapat 9,41 persen atau 25,14 juta orang yang masih berada dibawah garis kemiskinan absolut. Pada September 2014, tepat sebulan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden periode pertama, tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen. Dengan kalimat lain, dalam 4,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi terjadi penurunan kemiskinan absolut sebesar 1,55 persen.

Meski demikian penurunan itu lebih rendah dari prestasi yang dicatatkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. "Pada tahun 2009 yang merupakan tahun pertama SBY periode II, Ditemukan bahwa terjadi penurunan kemiskinan dari  13,74 persen ke 11,25 persen alias 2,49 persen. Yang berarti 1,6 kali lipatnya pencapaian Jokowi Jilid 1," jelas Berly Martawardaya, Direktur Riset Indef, Selasa (16/7).

Berly mengajak masyarakat membuka kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah Jokowi dimana tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 persen di 2019 alias penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 persen. Bahkan dengan mengambil batas atas target di 8 persen dan masih ada waktu 6 bulan lagi sampai data September 2019 keluar, pengentasan kemiskinan selama 4,5 tahun di Jokowi jilid 1 hanya tercapai 52,4 persen dari target. 

Dosen FEB-UI ini mengakui bahwa memang menurunkan kemiskinan setelah menembus satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen dan perlu terobosan baru. Berly menghimbau pemerintah agar mengambil pelajaran dari rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan selama 2014-2019. "Hal itu agar penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis walaupun bukan berarti pesimis," kata dia.

Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Bulan Agustus 2019 Mengalami Penurunan

Fri, 20 Sep 2019 - Angka ekspor Indonesia menurun 7,60 persen dibanding ekspor Juli 2019. Demikian juga jika dibanding Agustus 2018 menurun 9,99 persen.

Neraca Dagang Mei 2019 Surplus

Mon, 24 Jun 2019 - Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari hingga Mei 2019 mencapai USD68,46 miliar atau menurun 8,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2018, demikian juga ekspor nonmigas mencapai USD63,12 miliar atau menurun 7,33 persen.

BPS: Upah Buruh Naik Tipis

Mon, 24 Jun 2019 - Upah nominal buruh mengalami kenaikan sedangkan upah riil mengalami penurunan sebesar 0.39 persen sedangkan upah buruh bangunan stagnan pada Rp88.664/ harinya.

Kelompok Bahan Makanan Dorong Inflasi Bulan Mei Sebesar 0.59 Persen

Tue, 11 Jun 2019 - Bahan makanan sepert telur dan daging serta bumbu-bumbuan mengalami inflasi masing-masing 5.98 dan 17.16 persen.

BPS: Maret 2019 Neraca Perdagangan Surplus

Mon, 15 Apr 2019 - Badan Pusat Statistik mencatat, meskipun pada bulan Marer 2019 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, jika digabungkan nilainya dengan bulan Januari dan Februari, neraca perdagangan Indonesia tetap mengalami defisit.



Non Bank

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi