Governance, Risk Management & Compliance

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

Rabu 10 Januari 2018 18:5:0

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dimulai dari kelembagaannya (akta Pendiriannya) sudah dibuat secara baik dan benar sesuai nilai dan prinsip koperasi dan kaedah-kaaedah hukum yang berlaku...”

YOGYAKARTA, Stabilitas -- Perkoperasian diharapkan dapat menjadi bagian materi perkuliahan pada Program Sudi Kenotaritan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Pemahaman koperasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, diperlukan agar  setelah menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat sekaligus berfungsi menjadi penyuluh dan konsultan koperasi di masyarakat, di samping menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta-Akta Otentik termasuk Akta-Akta Koperasi.

Hal tersebut  disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring pada Rakornas Badan Kerjasama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus UGM, Yogyakarta, (4/1). Turut hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. DR. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ketua BKS-MKN Fakultas Hukum PTN, Prof. Budi Santoso, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, dan 21 Ketua PRODI-MKN dan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Negeri seluruh Indonesia.

Kehadiran Deputi Bidang Kelembagaan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM   dengan Ketua Program Studi Bidang Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri tentang Peningkatan Kompetensi Calon Notaris pada tanggal 28 Oktober 2017  di Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dalam Rakornas Meliadi mengusulkan kemungkinan masuknya Materi Perkulihan Perkoperasian/Akta-Akta Koperasi dalam Kurikulum pada Prodi Bidang Kenotariatan di FH Universitas Negeri. Selain itu, perlunya standarisasi materi perkoperasian yang layak secara akademis dan dapat diterapkan dalam perkulihan di seluruh Prodi  MKN FH Universitas Negeri.

Meliadi juga mengusulkan agar ada pembekalan dan penyegaran pengetahuan perkoperasian/akta-akta  koperasi bagi Mahasiswa MKN dan Alumni yang belum ditetapkan sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU, Kementerian KUMHAM.

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dimulai dari kelembagaannya (akta Pendiriannya) sudah dibuat secara baik dan benar sesuai nilai dan prinsip koperasi dan kaedah-kaaedah hukum yang berlaku,” kata Meliadi.

Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Kelembagaan juga menginformasikan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, seluruh pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai tindak lanjutnya Kemenkop dan UKM meluncurkan Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik.  

Melalui SISMINBHKOP,  Deputi Bidang Kelembagaan telah mengesahkan secara online sebanyak 5.419 Koperasi baru dan 213 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (per 3 Januari 2018).

Dalam proses pengesahan badan hukum baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)  memiliki peran penting. Hal tersebut dikarenakan hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kementerian KUKM dan memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi di SISMINBHKOP tersebut. Namun demikian untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan jumlah koperasi baru di suatu daerah, maka Dinas yang membidangi Koperasi Tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota juga dapat mengakses di SISMINBHKOP.

Kembangan Koperasi dan Wirausaha, Kemenkop Gandeng Kemendikbud

Fri, 24 Feb 2017 - Kerjasama ini terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dimana setiap pembelian buku, alat tulis, dan sarana belajar lainnya bisa melalui koperasi siswa atau koperasi sekolah yang sudah ada.

Ikhtiar Kuasai Pasar, Ummat Islam Luncurkan Koperasi Syariah 212

Fri, 06 Jan 2017 - Sentralisasi gerakan ekonomi ummat 212 penting dilakukan untuk mewujudkan masalah yang lebih besar.

Pemerintah Genjot Serapan Dana KUR Capai Rp 100 Triliun Akhir Tahun

Sun, 26 Jun 2016 - Sampai dengan Juni tahun 2016, total serapan di Bali capai Rp 600 miliar lebih. Sementara untuk seluruh Indonesia mencapai Rp 7,1 triliun.

Bank Kesejahteraan dan Koperasi Nusantara Kerjasama Pola Channeling

Tue, 01 Mar 2016 - Dengan adanya Kerjasama ini, AnggotaKoperasi Nusantara mendapatkanfasilitaspembiayaandari Bank yang, meliputi Kredit Pensiunan dan Personal Loan.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi