Governance, Risk Management & Compliance

Perkuat Pengawasan Post Border, Kemendag Resmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga di Daerah

Rabu 9 Oktober 2019 11:27:0

Pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir

MEDAN, Stabilitas-- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan secara simbolis Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan, Sumatra Utara, hari ini, Rabu (9/10/2019). Balai Pengawasan Tertib Niaga dibentuk Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) di empat kota yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border) di berbagai wilayah di Indonesia.

"Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota, diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha," ujar Mendag.

Mendag menyampaikan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir. Adapun pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga yaitu di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera, Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan Wilayah Banten; Kota Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara; serta Kota Makassar meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri PANRBNomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019. Sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga.

"Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan," jelas Mendag.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan, pelaksanaan pengawasan post border didukung sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari petugas pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Adapun pengawasan tersebut meliputi pengawasan pemenuhan perizinan impor, pemenuhan sertifikasi dan registrasi bagi produk yang sudah diberlakukan SNI wajib; serta pemenuhan terhadap perizinan tipe untuk peralatan ukur, takar, dan timbang.

"Balai Pengawasan Tertib Niaga nantinya akan didukung SDM kompeten dan profesional yang telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. SDM tidak hanya yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan, namun dapat melibatkan SDM kompeten di wilayah lokasi Balai Pengawasan Tertib Niaga," imbuh Veri.

Sejak Februari 2018 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pengawasan tata niaga impor post border. Pengawasan post border merupakan salah satu bentuk implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XI dan XV Presiden Joko Widodo yang bertujuan mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan (dwelling time).

Mendag Kenalkan Logo dan Maskot Harkonas 2020

Sun, 02 Feb 2020 - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berharap Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2020 berdampak positif bagi peningkatan perlindungan konsumen di Indonesia.

Sinergi dengan Kadin Provinsi NTT, Kemendag Kembangkan Potensi Ekspor Daerah NTT

Tue, 28 Jan 2020 - Kementerian Perdagangan juga akan mendorong kemampuan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan ke depannya.

Kemendag Musnahkan 10.430 Regulator Tekanan Rendah yang Tidak Sesuai SNI

Wed, 22 Jan 2020 - Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya menindaklanjuti temuan produk-produk yang tidak sesuai SNI dengan memberikan sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk.

Kemendag dan Pemda Pemalang Siap Olah BUMDes

Tue, 21 Jan 2020 - Sinergi keduanya akan arahkan BUMDEs di Pemalang Menjadi Pengelola Gudang SRG.

Hadapi Tantangan Global, Wamendag Dorong Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Tue, 07 Jan 2020 - Wamendag menyampaikan, untuk meningkatkan ekspor, Kemendag sudah melakukan meratifikasi 13 perjanjian dan menyelesaikan 12 perjanjian perdagangan internasional.

Kemendag Berlakukan Sertifikasi Mandiri

Mon, 06 Jan 2020 - Pemeberlakuan sertifikasi madiri ini dinilai dapat mempermudah ekspor dari Indonesia ke Uni Eropa.



Non Bank

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausa

SBR009 Semakin Diburu Investor Milenial

Penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR009 mencapai

Kredivo Indonesia Targetkan Pertumbuhan Pinjaman Tunai 2 Kali Lipat di 2020

Profil pengguna Kredivo Indonesia pada 2019 juga masih

Moody's Pertahankan Peringkat Utang Indonesia Pada Baa2 Outlook Stable

Peringkat Baa2 artinya surat berharga yang diterbitkan

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi