Governance, Risk Management & Compliance

12 Kebijakan Perkuat Sistem Pembayaran

Selasa 28 Mei 2019 12:59:0

Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis yang tertbagi dalam 3 kelompok besar salah satunya perluasan penyaluran bansos.

JAKARTA, Stabilitas—Bank Indonesia dan OJK serta pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis untuk memperkuat serta mendoronginovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi bersama beberapa kemeterian, 12 program ini difokuskan dalam tiga area, yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi.

"Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) ini manghasilkan 12 kebijakan yang kita bagi ke dalam 3 kelompok besar,"imbuh Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Selasa, (27/5/2019)

Ketiga kelompok tersebut antara lain mempercepat perluasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai, mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi.

Untuk mempercepat perluasan penyaluran Bansos non tunai dengan prinsip 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, Tepat adminisitrasi), Pemerintah melakukannya melalui inisiatif: Pertama, peningkatan kualitas data KPM melalui penggunaan NIK sebagai unique ID Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka integrasi Bansos dan subsidi. Kedua, implementasi biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi yang diawali dengan pilot project. Ketiga, perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot, antara lain menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT. Keempat, peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan serta pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Sedangkan kelompok yang mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, dilakukan melalui inisiatif: Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda; Pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda; Penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda: Inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD yang diawali dengan pilot project.

Kelompok yang mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, melalui: Strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC); Perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut; Melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional; Pembentukan Kelompok Kerja Nasional dalam rangka percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur BI tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota mewakili daerah yang melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. (Is)

BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Thu, 18 Jul 2019 - Bank Indonesia beralasan, penurunan ini juga didorong faktor rendahnya proyeksi inflasi.

UMKM Mitra Binaan BI Tahun 2019 Tampil Beda

Fri, 12 Jul 2019 - Selain telah Go Digital, UMKM binaan Bank Indonesia juga telah berhasil memasarkan produknya hingga mancanegara.

Mulya Siregar Diangkat Sebagai Direktur LPPI

Mon, 08 Jul 2019 - Sebelum bergabung dengan LPPI, Mulya Siregar menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK

Laporan Keuangan Bermasalah,Garuda Didenda 100 Juta

Fri, 28 Jun 2019 - Terbukt melakukan pelanggaran dalam buku laporan keuangannya, Garuda Indonesia dijatuhi sanksi denda sebesar Rp100 juta .

BI Temui Blogger dan Milenials

Wed, 26 Jun 2019 - Menyadari pentingnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mengadakan sosialisasi mengenaik kestabilan sistem ekonomi kepada Blogger dan milenial.

BI Turunkan Biaya Transfer Kliring

Tue, 25 Jun 2019 - Tak hanya menurunkan biaya transfer kliring, BI juga mengubah periode penyelesaian transaksi yang semula hanya 5 kali menjadi 9 kali dalam sehari.



Non Bank

Ekonom DBS Perkirakan BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Ada beberapa faktor yang mendukung BI turunkan bunga ac

Sequis Hadirkan Produk untuk Milenial

M!Protection adalah produk asuransi yang diperuntukkan

Resmi Diluncurkan, LinkAja Kenalkan Jajaran Manajemen dan Pencapaian

Meski baru resmi diluncurkan, LinkAja tercatat telah be

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi