Governance, Risk Management & Compliance

12 Kebijakan Perkuat Sistem Pembayaran

Selasa 28 Mei 2019 12:59:0

Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis yang tertbagi dalam 3 kelompok besar salah satunya perluasan penyaluran bansos.

JAKARTA, Stabilitas—Bank Indonesia dan OJK serta pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis untuk memperkuat serta mendoronginovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi bersama beberapa kemeterian, 12 program ini difokuskan dalam tiga area, yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi.

"Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) ini manghasilkan 12 kebijakan yang kita bagi ke dalam 3 kelompok besar,"imbuh Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Selasa, (27/5/2019)

Ketiga kelompok tersebut antara lain mempercepat perluasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai, mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi.

Untuk mempercepat perluasan penyaluran Bansos non tunai dengan prinsip 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, Tepat adminisitrasi), Pemerintah melakukannya melalui inisiatif: Pertama, peningkatan kualitas data KPM melalui penggunaan NIK sebagai unique ID Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka integrasi Bansos dan subsidi. Kedua, implementasi biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi yang diawali dengan pilot project. Ketiga, perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot, antara lain menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT. Keempat, peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan serta pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Sedangkan kelompok yang mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, dilakukan melalui inisiatif: Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda; Pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda; Penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda: Inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD yang diawali dengan pilot project.

Kelompok yang mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, melalui: Strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC); Perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut; Melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional; Pembentukan Kelompok Kerja Nasional dalam rangka percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur BI tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota mewakili daerah yang melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. (Is)

OJK Cabut Izin BPRS Hareukat Banda Aceh

Fri, 11 Oct 2019 - OJK menghimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

BI dan OJK Dorong Ekonomi Digital

Mon, 07 Oct 2019 - Data tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265.4 juta jiwa dengan pengguna internet sebanyak 132.7 juta, pengguna sosial media aktif sebanyak 130 juta, pengguna ponsel sebanyak 177.9 juta dan pengguna sosial ponsel aktif sebanyak 120

Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Nasabah Klaster Batik

Wed, 02 Oct 2019 - Bank Wakaf Mikro(BWM) yang hingga September 2019 telah mencapai 53 BWM di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

Perdana, OJK Ririlis Izin Penyelenggaraan Equity Crowd Funding

Tue, 24 Sep 2019 - Kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini, diatur dan diawasi OJK dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat

Fintech Expo: Sinergi Mendorong Inovasi Keuangan Digital untuk Mempercepat Inklusi Keuangan

Mon, 23 Sep 2019 - Sinergi para pemangku kepentingan, baik regulator maupun pelaku, menjadi penting untuk menumbuhkan ekosistem yang memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi.

Wimboh Santoso Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UNS Surakarta

Mon, 26 Aug 2019 - Dalam pengukuhan guru besarnya, Wimboh menyampaikan pidato dengan judul "Revolusi Digital: "New Paradigm" di Bidang Ekonomi dan Keuangan" tentang perlunya pendekatan baru dalam melihat proyeksi ekonomi di era kemajuan teknologi yang sangat pesat



Non Bank

CIMB Niaga dan BPJPH Sinergi Dukung Industri Halal

Kerja sama CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (UUS)

Digibank Jadi Mitra Distribusi Obligasi Ritel Indonesia

ORI016 adalah salah satu instrumen SBN yang ditawarkan

Fintech Do-It dan AIQQON Jalin Kerja Sama Strategis

Kerja sama ini menargetkan jutaan UMKM Go Digital.

Modalku & Hipmi Jaya Bagikan Kiat Melancarkan Arus Kas Bisnis

Proses Invoice Financing yang cepat menjadikan pinjaman

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi