Governance, Risk Management & Compliance

Perluas Akses Informasi, OJK Luncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan

Kamis 27 April 2017 16:33:0

SLIK diharapkan dapat membantu peningkatan jumlah penyediaan dana dan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit bermasalah

JAKARTA, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di Jakarta, Kamis (27/4) yang merupakan perluasan Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai sarana pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antarlembaga di bidang keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya mengatakan lahirnya SLIK diharapkan dapat membantu peningkatan jumlah penyediaan dana dan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit bermasalah.

“SLIK merupakan salah satu bentuk infrastruktur keuangan yang sangat penting untuk dapat memperluas akses kredit atau pembiayaan dan menyediakan informasi untuk kreditur yang dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah,” kata Muliaman.

SLIK dibangun dengan mengakomodir kebutuhan industri, kebutuhan OJK, dan kebutuhan lembaga lain. OJK senantiasa terus melakukan inovasi seiring dengan perkembangan yang terdapat pada industri jasa keuangan.

"Melalui SLIK, lembaga di bidang keuangan akan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sehingga diharapkan kualitas informasi debitur dapat tetap terjaga,"lanjut Muliaman.

SLIK akan menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak-pihak lain.

Informasi debitur dapat diakses untuk kebutuhan penyediaan fasilitas kredit, pengelolaan manajemen risiko dan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

"Proses pelaporan SLIK akan dilakukan secara parallel run bersamaan dengan pelaporan SID untuk periode bulan data Maret sampai dengan November 2017. Untuk selanjutnya, pada 1 Januari 2018, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan sepenuhnya menggantikan peran SID yang dikelola Bank Indonesia,"jelas Muliaman.

Jumlah debitur yang akan dilaporkan ke dalam SLIK sebesar 96,4 juta debitur dan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah pelapor SLIK.

Jumlah LJK yang akan menjadi pelapor SLIK pada April 2017 berjumlah 1.626 yang terdiri dari Bank Umum, BPR dengan aset lebih dari Rp10 miliar, penyelenggara kartu kredit selain bank, dan pelapor sukarela SID.

Jumlah Pelapor tersebut akan meningkat mengingat cakupan pelapor wajib pada SLIK akan lebih luas dengan menambahkan LJK seperti BPR dan Lembaga Pembiayaan dengan aset di bawah Rp10 miliar, dan Pergadaian.

Pada 31 Desember 2018 pelapor SLIK diproyeksikan meningkat menjadi 2.142 pelapor dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 1.672 pelapor.

Pada tahun 2022 pelapor SLIK diproyeksikan akan kembali meningkat seiring dengan timbulnya kewajiban pada perusahaan pergadaian, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akan menjadi pelapor dalam aplikasi SLIK.

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro, Peer to peer lending, serta Lembaga lain di luar LJK seperti Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor SLIK apabila telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan oleh OJK.

Pembangunan SLIK dilakukan melalui proses analisis dan perancangan yang komprehensif dengan tahapan pengujian aplikasi yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku industri keuangan untuk menjamin kualitas SLIK.
Kemudian untuk menjamin kesiapan, calon pelapor dalam implementasi SLIK, OJK telah melakukan koordinasi secara intensif dengan pelaku industri keuangan melalui berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi dan pelatihan kepada calon pelapor di seluruh Indonesia.

Pada bulan Januari dan Februari 2017, telah dilakukan uji coba pelaporan dan permintaan informasi debitur oleh pelaku industri keuangan calon pelapor SLIK untuk menjamin kesiapan calon pelapor dalam implementasi SLIK.
Sebagai payung hukum pelaksanaan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK, OJK telah melakukan proses penyusunan Rancangan POJK yang telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner pada bulan April 2017.
Penyusunan RPOJK telah melalui berbagai tahapan yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di OJK dan mempertimbangkan tanggapan atau masukan dari satuan kerja terkait, para pelaku industri jasa keuangan, serta masyarakat.

Ketentuan teknis akan dituangkan ke dalam Surat Edaran OJK yang saat ini telah melalui proses penyempurnaan setelah mendapat tanggapan/masukan dari pihak terkait.

Akselerasi Pertumbuhan 2018, OJK Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

Fri, 19 Jan 2018 - OJK menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Fri, 29 Dec 2017 - Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013

OJK: Industri Jasa Keuangan Tumbuh Stabil dan Berkontribusi Positif di 2017

Thu, 21 Dec 2017 - “Stabilitas sektor jasa keuangan selama 2017 didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha...”



Non Bank

"tanamduit", Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi