Governance, Risk Management & Compliance

PMK 75/2011 Direvisi, LPDB KUMKM Bisa Langsung Biayai UMKM

Kamis 24 Mei 2018 15:56:0

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), KSP Pembiayaan Syariah, dan sebagainya, belum bisa langsung ke UMKM. Sekarang sedang tahap finalisasi perubahan PMK 75/2011..."

JAKARTA, Stabilitas -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bakal bisa langsung membiayai ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tuntas direvisi. Salah satu poin perubahan adalah memangkas jalur penerima pembiayaan yang selama ini masih melalui lembaga, dan baru diteruskan ke UMKM.

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), KSP Pembiayaan Syariah, dan sebagainya, belum bisa langsung ke UMKM. Sekarang sedang tahap finalisasi perubahan PMK 75/2011", ungkap Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Jaenal Aripin dalam acara Bincang-Bincang Ramadan Forwakop bertema Menelisik Skema Pembiayaan Syariah Inklusif Untuk UMKM, di Jakarta, Rabu (23/5).

Menurut Jaenal, bila PMK sudah diubah maka LPDB sudah bisa menerapkan skim pembiayaan syariah langsung ke UMKM. "Karena, 52% proposal pengajuan dana bergulir yang masuk ke LPDB ingin dengan pola pembiayaan syariah. Artinya, ada fenomena kesadaran meningkat akan manfaat pola pembiayaan syariah", tandas Jaenal.

Selain itu, lanjut Jaenal, dalam perubahan PMK tersebut juga nantinya LPDHB Syariah akan bisa turut menyokong skim Nawacita, yaitu menggarap tiga sektor unggulan (pertanian, perkebunan, dan perikanan) dengan special rate sekitar 4,5% pertahun. "Kita akan sasar tiga sektor produktif unggulan itu, dimana ketika lembaga pembiayaan lain, baik bank dan nonbank, menghindarinya", tegas Jaenal.

Jaenal menjelaskan, tahun 2018 ini LPDB KUMKM pola syariah akan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp450 miliar, atau 39% dari total Rp1,2 triliun yang disalurkan secara konvensional.

"Kita sudah menggandeng perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrida, untuk lebih mempercepat proses untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB. Proses verifikasi calon mitra bisa dilakukan di awal oleh perusahaan penjaminan, setelah muncul surat prinsip penjaminan akan diserahkan ke LPDB. Resume hasilnya akan keluar dalam 21 hari kerja. Intinya, langkah strategis untuk mempercepat layanan LPDB", papar Jaenal.

Pembicara lain, Group Head Mikro Banking BRI Syariah Cahyo Wisnu Prabowo mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Memang, selama ini 80% masih akad jual beli atau murabahah. Tapi ke depan, akan ada pola akad-akad lain selain murabahah", tegas Cahyo.

Di samping itu, kata Cahyo, ketika bank lain belum optimal menggarap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Bank BRI Syariah akan melakukan penetrasi kesana. "Kita juga kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk menggarap UMKM potensial di seluruh Indonesia", imbuh Cahyo.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran PT Jamkrindo Syariah Iwan Hermawan menekankan bahwa kehadiran perusahaan penjaminan itu bertujuan agar bank mau membiayai sektor UMKM.

"Dalam proses KUR, misalnya, skim penjaminan sudah otomatis ada dalam sistem di bank penyalur KUR tersebut. Yang jelas, kami siap memback-up semua lembaga keuangan yang akan membiayai UMKM. Kita sifatnya follow the bank", tandas Iwan.

Sedangkan dalam sambutannya, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Emilia Suhaimi berharap acara ini dapat membantu untuk menjawab permasalahan dalam skema pemberian pembiayaan secara inklusif kepada UMKM melalui berbagai produk-produknya sesuai akad dan masuk secara langsung ke sektor riil.

"Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh institusi keuangan formal. Selain itu, 60%-70% UMKM juga belum memiliki akses terhadap perbankan", pungkas Emilia.

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Mon, 22 Jan 2018 - Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi dengan memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Salurkan Dana Bergulir 2018, LPDB KUMKM Siapkan Tiga Strategi

Wed, 10 Jan 2018 - Target dana bergulir 2018 sebesar Rp 1,2 triliun yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar.

Zakat untuk UKM Dikembangkan

Thu, 06 Jul 2017 - Zakat yang ditunaikan Jamkrindo Syariah menambah daftar perusahaan yang telah menunaikan zakat melalui Baznas. Inijuga menjadi bukti tumbuhnya perusahaan syariah di Indonesia, menyusul gaya hidup syariah masyarakat Indonesia kini

Pemerintah Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Kredit Ultra Mikro

Fri, 24 Feb 2017 - Ultra Mikro merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro.

Kembangan Koperasi dan Wirausaha, Kemenkop Gandeng Kemendikbud

Fri, 24 Feb 2017 - Kerjasama ini terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dimana setiap pembelian buku, alat tulis, dan sarana belajar lainnya bisa melalui koperasi siswa atau koperasi sekolah yang sudah ada.



Non Bank

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, In

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

Portofolio

OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perusahaan

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi