Governance, Risk Management & Compliance

Pragmatisme versus Fungsi Intermediasi

Kamis 24 Nopember 2016 10:45:0

Tidak sinkron-nya kebijakan fiskal dan moneter membuat fungsi intermediasi perbankan terancam.

SEBAGAI lembaga bisnis, perbankan tentu lebih memilih pragmatis dalam merespons perkembangan ekonomi. Apa yang kemudian dilakukannya atau dipilihnya sebagai strategi, tentu berlandaskan atas perhitungan untungrugi.

Akan tetapi pilihan strategi kebijakan untuk tahun ini lebih rumit. Pemerintah tahun ini mulai intensif menerbitkan surat utang negara untuk menambal defsit yang makin menganga. Padahal sejak tahun lalu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla selalu mendesak bank untuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan penyaluran dana.

Bahkan Bank Indonesia sudah mengarahkan bunga bank agar terus melandai dengan memperkenalkan pendekatan baru bunga acuan melalui perubahan BI Rate menjadi 7 days (Reverse) Repo Rate. Dengan metode tersebut bunga acuan akan mereferensi bunga pasar yang ada di pasar uang antar bank. Harapannya, di tengah kecenderungan PUAB yang terus turun, bunga kredit juga turun. Lalu di mana kerumitannya? Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, bank tentu dihantui oleh ancaman kredit macet karena sektor usaha pun ikut melempem. Di lain pihak, bank harus tetap mencetak laba dari pengelolaan dana nasabah yang meminta bunga deposito.

Menghadapi kondisi itu, perbankan tentu bermain aman, mencari sumber pembiayaan yang bisa menghasilkan tanpa harus khawatir berlebihan akan adanya risiko. Nah, ketika pemerintah menawarkan obligasi dengan pendapatan menggiurkan maka bank tentu tak perlu berpikir panjang untuk membelinya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang tengah gencar-gencarnya menerbitkan surat utang guna menutup defsit anggaran. Terbaru, pemerintah telah mengkonfrmasi aktiftas lelang Surat Utang negara (SUN) yang dilakukannya pada Selasa (11/10). Sebanyak lima seri SUN ditawarkan dengan nominal per unit sebesar Rp1 juta dan kisaran kupon antara 7 persen hingga 8,75 persen. Dari penawaran tersebut, pemerintah mengincar total dana terkumpul sebesar Rp12 triliun.

Secara keseluruhan, dengan defsit anggaran yang diperkirakan terus melebar hingga ke level 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maka target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bakal meningkat menjadi Rp654 triliun. Nilai tersebut memecahkan rekor sebagai angka tertinggi penerbitan SBN dalam setahun yang melebih angka Rp600 triliun.“Ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Loto Srianita Ginting.

Untuk menarik peminat dari surat utang yang diterbitkan, mau tidak mau pemerintah harus melakukan penawaran dengan imbal hasil (yield) yang menarik. Dengan kian menariknya yield yang ditawarkan, tak perlu analisis yang teramat panjang bagi bank untuk memutuskan membelinya.

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, perbankan akan lebih tertarik menempatkan dananya di SUN ketimbang harus berjibaku dengan kinerja kredit yang bunganya rendah plus risiko tinggi. Aktiftas pengucuran kredit perbankan dewasa ini kian berisiko lantaran dibayangi oleh tingginya potensi kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan juga fasilitas kredit tak terserap (undisbursed loan). Ketimbang harus mengambil risiko cukup tinggi dengan mengucurkan kredit di tengah perekonomian yang sedang tak menentu (volatile), menempatkan dana di SUN bisa jadi solusi paling realistis dan aman bagi kalangan perbankan.

Kondisi tersebut dinilai juga kontraproduktif terhadap upaya otoritas menekan suku bunga perbankan.“Sederhana saja. Bagaimana mungkin bunga (bank) bisa ditekan turun kalau di lain pihak (bunga) SUN yieldnya tinggi?” ujar Bhima.

Berdasarkan hasil data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 14 September 2016 lalu, NPL perbankan nasional pada Juli 2016 tercatat sebesar 3,18 persen. Posisi tersebut melonjak dari posisi Mei 2016 yang sebesar 3,11 persen, padahal angkanya sempat turun ke level 3,05 persen pada Juni 2016 lalu. Lonjakan NPL seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit dari 8,89 persen (year on year/yoy) pada Juni 2016 menjadi hanya 7,74 persen (yoy) pada Juli 2016.

Sedangkan untuk undisbursed loan, OJK mencatat hingga Juli 2016 ada fasilitas kredit mencapai Rp1.245 triliun yang belum dicairkan oleh nasabah kredit. Nilai tersebut tumbuh sekitar 4,31 persen (yoy) dibanding catatan undisbursed loan dari bulan sebelumnya.

Tingginya catatan undisbursed loan sebagian besar dikontribusi dari kelompok bank BUKU III dan BUKU IV yang secara gabungan mencapai 92,45 persen dari total nilai undisbursed loan yang ada. Tak hanya itu, bankbank BUKU III dan BUKU IV juga mencatatkan pertumbuhan undisbursed loan paling tinggi, yaitu 11,48 persen dan 13,32 persen secara tahunan.

Main Aman

Dengan beragam catatan di atas, bisa disimpulkan bahwa kinerja kredit perbankan saat ini penuh dengan tantangan. Maka wajar bila secara bisnis perbankan memilih menempatkan dananya secara lebih aman dan menguntungkan di instrumen SUN. Pihak bank pun tak menampik adanya peralihan strategi penempatan dana seiring dengan berubahnya kondisi pasar tersebut. “Bisa jadi memang seperti itu (ada peningkatan kepemilikan SUN),” ujar Vice President Syndication Business Unit PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Dedi Priambodo.

Namun Dedi menegaskan, kalau pun memang terbukti adanya peningkatan kepemilikan perbankan terhadap SUN, hal tersebut semata-mata merupakan upaya diversifkasi portofolio sebagai bagian dari strategi pengelolaan dana.

Bagaimanapun, perbankan sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dikatakan Dedi tentu memiliki strategi-strategi khusus guna menghasilkan marjin untuk dibayarkan kembali pada nasabah sebagai bunga simpanan. Upaya diversifkasi portofolio tersebut, menurut Dedi, bersifat otonom dan terpisah dari kebijakan pengucuran kredit.“Itu dua hal yang berbeda.

Divisinya saja berbeda,” tukas Dedi. Menyikapi hal tersebut, Bhima

menyatakan bahwa memang perbankan tidak seharusnya memilih ‘bermain aman’ dengan mengalihkan alokasi penyaluran kreditnya untuk ditempatkan di SUN. Di tengah kondisi pasar dan perekonomian yang memang sedang kurang kondusif, menurut Bhima, perbankan harus tetap mempertahankan fungsi intermediasinya dengan menjaga kinerja penyaluran kreditnya terus berjalan.

Hal tersebut penting dilakukan agar roda perekonomian nasional juga tetap terus bergulir.Bila perbankan mau mempertahankan komitmennya dalam penyaluran kredit, Bhima meyakini masih ada sektor-sektor usaha yang cukup prospektif di tengah perekonomian yang kurang kondusif seperti saat ini. “Kalau bank mau, mereka bisa kok memilah-milah lagi tujuan kredit berdasarkan sektornya.

Pertambangan memang harus dihindari. Tapi perikanan, misalnya, pertumbuhannya bagus. Mereka harus pertahankan (pengucuran) kredit ke sektor-sektor semacam itu,” kata Bhima.

Jadi kalau mau sedikit repot dalam menganalisis sektor kredit lebih dalam, bank bisa tetap mengucurkan kredit ke sektor yang masih menguntungkan. Pragmatis namun tetap menjaga citra sebagai lembaga intermediasi.  

***



Non Bank

Layanan Internet Bisa Dinikmati di Seluruh RI

APJII menjalin kerjasama dengan operator yang memungkin

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglan

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi