Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Angkat Lana Soelistianingsih Sebagai Kepala Eksekutif LPS

Kamis 20 Februari 2020 12:8:0

Lana Soelistianingsih diangkat berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

JAKARTA, Stabilitas--Presiden Republik Indonesia mengangkat Lana Soelistianingsih sebagai Kepala Eksekutif LPS menggantikan Fauzi Ichsan yang telah berakhir masa jabatannya.

Pengangkatan Lana Soelistianingsih berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS. Dalam Surat Keputusan yang sama, Presiden juga memberhentikan dengan hormat Fauzi Ichsan sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS.

"Sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS merangkap Kepala Eksekutif diharapkan dapat berkolaborasi dan mewaspadai tantangan ekonomi baik dari dalam dan luar negeri, menjalankan fungsi penjaminan dan resolusi secara efektif, serta meningkatkan pencapaian kinerja LPS yang semakin baik dan berkelanjutan di masa datang,"ujar Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada acara penyerahan Keppres oleh Menteri Keuangan.

Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Fauzi Ichsan atas pengabdian dalam menjalankan tugasnya. Ucapan selamat juga diberikan kepada Lana Soelistianingsih atas jabatan barunya sebagai Kepala Eksekutif LPS. Sri Mulyani Indrawati berharap dengan jabatan ini Lana Soelistianingsih dapat memberikan warna sehingga LPS menjadi lembaga yang kredibel dan semakin berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru adalah:

1. Anggota merangkap Ketua : Halim Alamsyah

2. Anggota merangkap Kepala Eksekutif : Lana Soelistianingsih

3. Anggota non ex-officio : Didik Madiyono

4. Anggota (ex-officio Kemenkeu) : Luky Alfirman

5. Anggota (ex-officio Bank Indonesia) : Erwin Rijanto

LPS Umumkan Pembayaran Klaim Nasabah PT BPR Sekar

Tue, 07 Apr 2020 - Pada tahap pertama, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah senilai Rp2,66 miliar milik 291 nasabah yang dinyatakan layak dibayar.

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Fri, 03 Apr 2020 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Perppu sebagai langkah antisipatif menghadapi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan akibat pandemi COVID-19

LPS Rilis Jumlah Tabungan Bank Umum Bulan November

Tue, 31 Dec 2019 - Simpanan dengan nilai saldo di atas Rp 2 miliar jumlah rekeningnya meningkat 0,73 persen secara bulanan.

Presiden Tunjuk Luky Jadi Dewan Komisioner LPS

Mon, 02 Dec 2019 - Luky Alfirman menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun.

LPS Kembali Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan

Tue, 19 Nov 2019 - Keputusan ini diambil untuk merespon penurunan suku bunga dan membaiknya kondisi likuiditas perbankan.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi