Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Jumat 19 Januari 2018 1:9:0

Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

JAKARTA, Stabilitas -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalangan perbankan, jangan sampai asyik mengumpulkan dana pihak ketiga, tapi pembiayaan kreditnya susah.

Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

 “Ini yang harus kita mulai kita lakukan, menyebar dan harus merata,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018, di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Kamis (18/1) malam.

Pemerintah, lanjut Presiden, terus mendorong semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan perbankan melalui program-program non tunai seperti bantuan pangan non tunai, dan hal ini sudah dilakukan tetapi akan terus diperluas.

Presiden lantas menunjuk program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang mempermudah masyarakat mengakses perbankan. Tahun 2017, lanjut Presiden, target memberikan sertifikat pada masyarakat yang biasanya setahun itu hanya 500 ribu, target tahun kemarin 5 juta sertifikat harus diberikan kepada rakyat.

 “Nyatanya juga bisa kalau kita berikan angka-angka seperti itu. Tapi, prosesnya kita ikuti, lapangannya kita ikuti, lapangannya kita cek,” ujar Presiden seraya menambahkan, tahun ini akan dinaikkan lagi menjadi 7 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat sedangkan tahun depan 9 juta sertifikat yang harus dibagikan.

Dengan semakin banyaknya masyarakat terhubung dengan perbankan, Presiden berharap masyarakat bisa memanfaatkan skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha yang produktif sehingga menggerakkan perekonomian di lapisan masyarakat bawah. “Ini terus akan saya dorong, akan terus saya ikuti,” ujarnya.

Artinya, lanjut Presiden, kalau sertifikat sudah dipegang rakyat, sering Presiden tanyakan. “Kalau sudah pegang sertifikat-sertifikat mau dipakai apa? Teriaknya pasti bersama-sama, disekolahkan Pak,” ungkap Presiden seraya menambahkan bahwa rakyat menyampaikan apa adanya.

Bank Wakaf

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus mendorong dibukanya Bank Wakaf, yang bisa membantu masyarakat kecil, utamanya pengusaha mikro, pengusaha kecil untuk mengakses kredit.

Ia menyebutkan, Bank Wakaf ini penting dibuka lagi di lingkungan pesantren untuk  memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren yang sudah memiliki komoditas bisnis yang sudah berjalan. Ia menambahkan bahwa di Bank Wakaf tidak ada bunga, hanya terkena biaya administrasi sekitar 3 persen.

 “Itu bukan bunga. Biaya administrasi. Karena memang biaya adminitrasi untuk industri keuangan ini ya kurang lebih angka segitu. Ini akan terus kita buka, sehingga usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil harus kita perhatikan kalau kita ingin ketimpangan di negara kita ini semakin menyempit,” terang Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

Eko Rachmansyah Gindo Diangkat Jadi Dirut Bukopin

Wed, 10 Jan 2018 - Mantan direktur utatam PT Bank Victoria Tbk (BVIC) itu didaulat untuk menjadi pemutus kebijakan di jajaran direksi Bukopin dalam beberapa tahun ke depan.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

Bank Kesejahteraan Ekonomi Resmikan Kantor Cabang Bintaro

Sat, 16 Dec 2017 - Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat di Bintaro, Tangerang Selatan, Bank BKE berkomitmen untuk dapat memberikan berkontribusi layanan perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat Bintaro.

Ultah Ke-6, OJK Optimalkan Sektor Keuangan untuk Infrastruktur

Wed, 22 Nov 2017 - OJK juga akan terus mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memfasilitasi kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan serta penurunan ketimpangan.



Non Bank

Dongkrak Soliditas, Askrindo Grup Kumpulkan Anak Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengumpulkan ti

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bag

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi