Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Kamis 11 Oktober 2018 12:34:0

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

NUSA DUA, Stabilitas -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka). Dengan demikian, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Bali Fintech Agenda, salah satu kegiatan besar dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, hari ini, Kamis (11/10) di Nusa Dua, Bali.

Selanjutnya, Presiden RI menambahkan bahwa ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Perhatian yang diberikan Presiden RI terhadap pengembangan ekonomi digital diapresiasi oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Presiden RI dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis (ease of doing business) maupun pembangunan infrastruktur. Hal tersebut memungkinkan ekonomi digital di Indonesia saat ini berkembang pesat.

Bali Fintech Agenda membuahkan 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan: 1) menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, 2) memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, 3) mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, 4) mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan, 5) memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi, 6) mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil, 7) menjaga integritas finansial, 8) memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif, 9) memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan, 10) mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan, 11) mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi, 12) mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

Ekonomi digital memang menjadi salah satu topik banyak diangkat secara internasional. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menyampaikan optimalisasi teknologi ekonomi dan keuangan digital sangat penting untuk dapat mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Namun, terdapat pula risiko-risiko yang datang dari penggunaan teknologi. Pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

Luasnya jangkauan teknologi yang sangat besar telah pula memberi pengaruh kepada bisnis proses bank sentral, termasuk dengan munculnya tren uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency – CBDC). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Reinventing Bretton Woods Committee, menyampaikan bahwa Bank Indonesia, sebagaimana yang dilakukan bank sentral lainnya, tengah meneliti CBDC secara menyeluruh. Kajian dilakukan baik dari sisi manfaat dan risiko, maupun jenis-jenis penggunaan CBDC.

Munculnya tema ekonomi digital dalam berbagai forum yang berbeda menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk mempelajari topik tersebut lebih jauh. Dengan pengaturan yang baik, optimalisasi teknologi, serta penelitian yang menyeluruh, Indonesia pun dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan ekonomi digital.

Lindungi Konsumen, BI dan OJK Akan Atur Pertukaran Data

Thu, 21 Feb 2019 - Demi melindungi konsumen serta bank dan fintech yang berjalan secara beriringan, BI dan OJK akan mengatur pertukaran data seperti yang sudah dilakukan oleh negara Eropa.

BUMN Siapkan Aplikasi Saingi OVO dan Go-Pay

Wed, 20 Feb 2019 - Sistem pembayaran berbasis online milik HImbara dan Telkomsel, LinkAja dikabarkan akan launching pada awal Maret mendatang, Menteri BUMN berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan jangkauan transaski digital di Indonesia.

OJK Atur Bunga Secara Tidak Langsung

Thu, 14 Feb 2019 - OJK menampik anggapan bahwa pihaknya mengatur secara langsung fintech P2P. Namun pengaturan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui Asosiasi Pintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

OJK Tanggapi Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjol

Wed, 13 Feb 2019 - Meminjam ke fintech ilegal tidak menyelesaian masalah tapi malah menambah masalah

OJK Bagi Tips Hindari Fintech Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - OJK membagikan beberapa kiat agar masyarakat terhindar dari fintech yang merugikan, di antaranya agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan diri agar tidak dikejar desk collector.

Penetrasi Fintech Indonesia Baru Lima Pesen

Mon, 11 Feb 2019 - Penelitian McKinsey menyebutkan penetrasi fintech di Indonesia baru menyentuh 5 persen, lebih rendah dibandingkan Hongkong dan China yang telah melampaui 50 persen.



Non Bank

Siap Dirilis Maret, BI: Izin LinkAja Masih Diproses

Menjelang dirilis Maret mendatang, aplikasi fintech ga

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi