Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Kamis 11 Oktober 2018 12:34:0

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

NUSA DUA, Stabilitas -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka). Dengan demikian, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Bali Fintech Agenda, salah satu kegiatan besar dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, hari ini, Kamis (11/10) di Nusa Dua, Bali.

Selanjutnya, Presiden RI menambahkan bahwa ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Perhatian yang diberikan Presiden RI terhadap pengembangan ekonomi digital diapresiasi oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Presiden RI dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis (ease of doing business) maupun pembangunan infrastruktur. Hal tersebut memungkinkan ekonomi digital di Indonesia saat ini berkembang pesat.

Bali Fintech Agenda membuahkan 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan: 1) menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, 2) memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, 3) mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, 4) mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan, 5) memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi, 6) mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil, 7) menjaga integritas finansial, 8) memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif, 9) memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan, 10) mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan, 11) mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi, 12) mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

Ekonomi digital memang menjadi salah satu topik banyak diangkat secara internasional. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menyampaikan optimalisasi teknologi ekonomi dan keuangan digital sangat penting untuk dapat mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Namun, terdapat pula risiko-risiko yang datang dari penggunaan teknologi. Pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

Luasnya jangkauan teknologi yang sangat besar telah pula memberi pengaruh kepada bisnis proses bank sentral, termasuk dengan munculnya tren uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency – CBDC). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Reinventing Bretton Woods Committee, menyampaikan bahwa Bank Indonesia, sebagaimana yang dilakukan bank sentral lainnya, tengah meneliti CBDC secara menyeluruh. Kajian dilakukan baik dari sisi manfaat dan risiko, maupun jenis-jenis penggunaan CBDC.

Munculnya tema ekonomi digital dalam berbagai forum yang berbeda menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk mempelajari topik tersebut lebih jauh. Dengan pengaturan yang baik, optimalisasi teknologi, serta penelitian yang menyeluruh, Indonesia pun dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan ekonomi digital.

Amartha Klaim Telah Bawa Mitra Keluar Dari Garis Kemiskinan

Tue, 30 Apr 2019 - Dalam 2 tahun terakhir, jumlah perempuan mitra Amartha yang dibawah garis kemiskinan, berkurang 22 persen

Satgas Hentikan 144 Fintech Lending Ilegal

Sun, 28 Apr 2019 - Satgas juga hentikan 73 entitas penawaran investasi tanpa izin

OJK Kembali Hentikan 168 Fintech & 47 Investasi Ilegal

Wed, 13 Mar 2019 - Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Dihadiri Menkeu dan Presiden, Pegadaian Salurkan Kreasi UMi

Fri, 01 Mar 2019 - Pemerinta dan Pegadaian akan terus meningkatkan penyaluranKredit Ultra Mikro (Kreasi UMi) dalam upaya membantu perkembangan UMKM yang belumpernah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan (unbankable) melalui KUR. Dimana hinggasaat ini program Kreasi U

OJK: Fintech Isi Celah Kelemahan Bank

Wed, 27 Feb 2019 - Selain keterjangkauan bank dalam pendanaan yang masih rendah, ketersediaan infrastruktur dalam biang teknologi juga menjadi salah satu cikal-bakal makin majunya fintech pendanaan di Indonesia.

Pengguna Kredivo Mudah Transaksi di Gerai Offline

Tue, 26 Feb 2019 - Kredivo menjalin kerja sama dengan perusahaan pengembang Software as a Service (Saas) dalam memberikan kemudahan bagi pengguna Kredivo agar dapat bertransaksi di gerai offline secara kredit.



Non Bank

ASM Bagikan Asuransi Mikro dan Celengan Impian Untuk Masyarakat Sentani

PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menyelenggarakan kegiatan L

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi