Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Kamis 11 Oktober 2018 12:34:0

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

NUSA DUA, Stabilitas -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka). Dengan demikian, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Bali Fintech Agenda, salah satu kegiatan besar dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, hari ini, Kamis (11/10) di Nusa Dua, Bali.

Selanjutnya, Presiden RI menambahkan bahwa ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Perhatian yang diberikan Presiden RI terhadap pengembangan ekonomi digital diapresiasi oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Presiden RI dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis (ease of doing business) maupun pembangunan infrastruktur. Hal tersebut memungkinkan ekonomi digital di Indonesia saat ini berkembang pesat.

Bali Fintech Agenda membuahkan 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan: 1) menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, 2) memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, 3) mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, 4) mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan, 5) memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi, 6) mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil, 7) menjaga integritas finansial, 8) memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif, 9) memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan, 10) mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan, 11) mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi, 12) mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

Ekonomi digital memang menjadi salah satu topik banyak diangkat secara internasional. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menyampaikan optimalisasi teknologi ekonomi dan keuangan digital sangat penting untuk dapat mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Namun, terdapat pula risiko-risiko yang datang dari penggunaan teknologi. Pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

Luasnya jangkauan teknologi yang sangat besar telah pula memberi pengaruh kepada bisnis proses bank sentral, termasuk dengan munculnya tren uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency – CBDC). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Reinventing Bretton Woods Committee, menyampaikan bahwa Bank Indonesia, sebagaimana yang dilakukan bank sentral lainnya, tengah meneliti CBDC secara menyeluruh. Kajian dilakukan baik dari sisi manfaat dan risiko, maupun jenis-jenis penggunaan CBDC.

Munculnya tema ekonomi digital dalam berbagai forum yang berbeda menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk mempelajari topik tersebut lebih jauh. Dengan pengaturan yang baik, optimalisasi teknologi, serta penelitian yang menyeluruh, Indonesia pun dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan ekonomi digital.

Jokowi Ingatkan Pemimpin Ekonomi Dunia Bersatu Hadapi Ancaman Global

Fri, 12 Oct 2018 - Dengan berbagai ancaman tersebut, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi negara-negara untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan. Negara-negara harus saling untuk kerja sama dan kolaborasi.

Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Sepenuhnya Potensi Fintech

Thu, 11 Oct 2018 - Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Indonesia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Keuangan Antar-Bank Sentral

Thu, 11 Oct 2018 - Salah satu substansi kerja sama yang disepakati adalah kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (Bilateral Liquidity Management Arrangement-BLMA)

Menkeu: Jadi Tuan Rumah Annual Meeting IMF-WB, Indonesia Tidak Berutang Ke IMF

Mon, 08 Oct 2018 - Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 - 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain.

Indonesia Perjuangkan Empat Tema Prioritas di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Mon, 08 Oct 2018 - Indonesia akan mengambil manfaat sebesar-besarnya sebagai tuan rumah kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 dengan memperjuangkan empat tema prioritas di bidang keuangan.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi