Governance, Risk Management & Compliance

Presiden Minta Kongres Ekonomi Umat Bahas Redistribusi Aset

Sabtu 22 April 2017 17:22:0

redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya

JAKARTA, Stabilitas -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (22/4). Jokowi ingin Kongres Ekonomi Umat membahas tentang redistribusi aset secara detail agar bisa menjadi masukan untuk pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detil," kata Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4). 
 
Ia mengatakan, redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.
 
Pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat . Pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria. 
 
Jokowi mengungkapkan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan. Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, menurutnya karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya. 
 
"Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.
 
Menurutnya, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan. 
 
Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa tahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu produktif atau tidak produktif lahan tersebut. Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.
Jokowi Ingatkan Pemimpin Ekonomi Dunia Bersatu Hadapi Ancaman Global

Fri, 12 Oct 2018 - Dengan berbagai ancaman tersebut, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi negara-negara untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan. Negara-negara harus saling untuk kerja sama dan kolaborasi.

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Thu, 11 Oct 2018 - Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Kinerja Gemilang, BNI Syariah Raih The Best Sharia Bank

Thu, 27 Sep 2018 - Penghargaan diberikan oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Indonesia Banking School yang merupakan penghargaan tahunan kepada institusi perbankan di Indonesia meliputi Bank Konvensional, Bank Syariah dan BPD,

Kinerja Gemilang, BNI Syariah Raih The Best Sharia Bank

Wed, 26 Sep 2018 - Penghargaan diberikan oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Indonesia Banking School yang merupakan penghargaan tahunan kepada institusi perbankan di Indonesia meliputi Bank Konvensional, Bank Syariah dan BPD.

BI Dorong Keuangan Syariah Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Thu, 20 Sep 2018 - Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global.

Para Ahli Ekonomi Islam Gelar Silaturahmi Nasional "Sharia Never End"

Mon, 02 Jul 2018 - Tema ini diangkat mengingat sektor ekonomi, bisnis dan keuangan islam terus berkembang di Indonesia dan ditandai dengan meluasnya lembaga keuangan islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah serta lemba


Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi