Governance, Risk Management & Compliance

Raker dengan Kemenkeu, DPR Bahas Realisasi APBN dan Pengawasan Asabri

Selasa 28 Januari 2020 23:28:0

Anggota DPR menilai, dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak tidak memenuhi target meskipun realisasi penerimaan mengalami peningkatan.

JAKARTA, Stabilitas—Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (28/1/2019). Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin membahas tentang penerimaan dan belanja APBN 2019, serta pengawasan Kementerian Keuangan terhadap kinerja keuangan PT Asabri.

Puteri menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak tidak memenuhi target, meskipun realisasi penerimaannya mengalami peningkatan. Bahkan pada 2019, shortfall penerimaan pajak mencapai Rp245 triliun, lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar Rp140 triliun. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global sebagai implikasi dari perang dagang Amerika Serikat dan China, Brexit, dan geopolitik di Timur Tengah, memang tak bisa ditampik dampaknya terhadap penerimaan negara.

"Kita semua memahami bahwa ekonomi global sedang tak menentu. Sementara itu, target penerimaan pajak 2020 cenderung ambisius, sebesar Rp1.865,7 triliun, meningkat 18,26 persen dari target 2019. Oleh karena itu, kita perlu tahu dan bahas bersama mengenai strategi Kementerian Keuangan untuk mencapai target tersebut. Selain itu, kami juga perlu diberi tahu mengenai proyeksi kontribusi Omnibus Law Perpajakan, terhadap total penerimaan pajak negara nanti," papar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri bertanya mengenai multiplier effect dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 yang meningkat 3,5 persen dari realisasi pada 2018. Ia menyoroti angka ini lantaran dari realisasi belanja K/L yang mencapai 102,4 persen, lebih dari separuhnya (66 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai dan barang, sementara belanja produktif justru berkurang.

Pengawasan Asabri

Selain realisasi APBN 2019 yang menjadi agenda utama rapat kerja tersebut, Politisi Partai Golkar ini juga membahas mengenai peran Kementerian Keuangan sebagai pengawas eksternal PT Asabri. Sebagai informasi, pengawas eksternal lainnya adalah Kementerian Pertahanan, TNI, BPK, dan Auditor Independen.

Berdasarkan PP No. 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, Kementerian Keuangan berperan dalam pengaturan penggunaan akumulasi iuran dan mendapatkan pelaporan atas penyelenggaraan program asuransi yang dilaksanakan oleh PT Asabri.

"Kami ingin tahu, sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan, upaya mitigasi dari hasil pengawasan dan tindak lanjutnya, serta bagaimana pembagian peran dan rantai koordinasi dengan pengawas internal dan pengawas eksternal lainnya. Dengan begitu, apabila Kementerian Keuangan mengalami kendala dalam pengawasannya, kita cari solusinya bersama," tandas Puteri.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi