Governance, Risk Management & Compliance

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati Lima Hal

Selasa 23 Januari 2018 12:29:0

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP...”

JAKARTA, Stabilitas -- Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Komplek MPR-DPR, Jakarta pada Selasa (23/01).

Raker dimaksud merupakan rapat yang pertama di tahun 2018 dan dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi di DPR sehingga memenuhi syarat pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib.

“Catatan yang kami terima dari Sekretariat, rapat ditandatangani absensi sebanyak 17 anggota dari 8 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Ijinkan kami membuka rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan rapat kerja dinyatakan terbuka untuk umum. Ini rapat kerja yang pertama Bu dalam tahun 2018,” kata Melchias Marcus Mekeng Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hasil dari raker tersebut, Pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI menyepakati lima hal. Pertama, Komisi XI DPR-RI dengan Pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam RUU tentang PNBP dan mentargetkan penyelesaian RUU PNBP pada masa sidang tiga tahun sidang 2017-2018.

Kedua, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi efektifitas skema pembiayan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat.

Ketiga, Komisi XI DPR-RI meminta Menteri Keuangan agar memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaaan maupun di pedesaan.

Keempat, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit atau kelompok petani sawit.

Kelima, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban rinci secara tertulis dari seluruh pertanyaan anggota Komisi XI DPR-RI paling lambat hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018.

Sementara itu, dalam paparan akhrinya, Menkeu menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan dari Komisi XI DPR-RI dan komitmen anggota Dewan untuk menyelesaikan RUU PNBP pada tahun 2018.

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP,” pungkas Menkeu.

APBN 2018 Kuat Hadapi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Wed, 30 May 2018 - “Dari sisi APBN, seperti yang sudah saya sampaikan dan saya tekankan berkali-kali, implementasi dari APBN 2018 adalah sangat kuat dan sehat...”

Mau Tahu Filosofi PNBP? Ini Penjelasannya

Tue, 30 Jan 2018 - “Kita semua memahami bahwa PNBP itu adalah suatu definisi yang begitu luas. Yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan. Itu semuanya by definition adalah PNBP. Dari sisi filosofis, PNBP berbeda dengan perpajakan...”

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Menkeu Paparkan Capaian Kinerja APBN 2017

Wed, 03 Jan 2018 - Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Fri, 29 Dec 2017 - Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.



Non Bank

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Indofood dan Anak Usaha Bagi-bagi Dividen

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak usahanya PT Indo

PMK 75/2011 Direvisi, LPDB KUMKM Bisa Langsung Biayai UMKM

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan u

Laba Bersih Bersih Sinarmas MSIG Life Tumbuh 49 Persen di 2017

Selain mengumumkan catatan pertumbuhan positif selama 2

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi