Governance, Risk Management & Compliance

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati Lima Hal

Selasa 23 Januari 2018 12:29:0

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP...”

JAKARTA, Stabilitas -- Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Komplek MPR-DPR, Jakarta pada Selasa (23/01).

Raker dimaksud merupakan rapat yang pertama di tahun 2018 dan dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi di DPR sehingga memenuhi syarat pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib.

“Catatan yang kami terima dari Sekretariat, rapat ditandatangani absensi sebanyak 17 anggota dari 8 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Ijinkan kami membuka rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan rapat kerja dinyatakan terbuka untuk umum. Ini rapat kerja yang pertama Bu dalam tahun 2018,” kata Melchias Marcus Mekeng Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hasil dari raker tersebut, Pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI menyepakati lima hal. Pertama, Komisi XI DPR-RI dengan Pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam RUU tentang PNBP dan mentargetkan penyelesaian RUU PNBP pada masa sidang tiga tahun sidang 2017-2018.

Kedua, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi efektifitas skema pembiayan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat.

Ketiga, Komisi XI DPR-RI meminta Menteri Keuangan agar memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaaan maupun di pedesaan.

Keempat, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit atau kelompok petani sawit.

Kelima, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban rinci secara tertulis dari seluruh pertanyaan anggota Komisi XI DPR-RI paling lambat hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018.

Sementara itu, dalam paparan akhrinya, Menkeu menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan dari Komisi XI DPR-RI dan komitmen anggota Dewan untuk menyelesaikan RUU PNBP pada tahun 2018.

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP,” pungkas Menkeu.

Menkeu Tegaskan Peran Penting Teknologi Dalam Mendorong Pertumbuhan Inklusif

Tue, 09 Oct 2018 - "Kita harus membahas ini dalam level global, saling berbagi tentang pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek termasuk hak intelektual, perpajakan dan pertukaran data agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara inklusif..."

Green Sukuk, Instrumen Investasi Untuk Membangun Lingkungan Hidup

Tue, 09 Oct 2018 - Green Sukuk merupakan cara baik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program lingkungan hidup. Tetapi, hambatan yang mungkin dihadapi adalah rendahnya bagi hasil (yield) yang ditawarkan oleh instrumen ini.

Menkeu: Jadi Tuan Rumah Annual Meeting IMF-WB, Indonesia Tidak Berutang Ke IMF

Mon, 08 Oct 2018 - Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 - 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain.

Indonesia Perjuangkan Empat Tema Prioritas di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

Mon, 08 Oct 2018 - Indonesia akan mengambil manfaat sebesar-besarnya sebagai tuan rumah kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 dengan memperjuangkan empat tema prioritas di bidang keuangan.

Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Tidak Dapat Ditunda

Mon, 08 Oct 2018 - Agar target pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, namun kesehatan serta kredibilitas APBN tetap terjaga, tugas ini pun didukung oleh BUMN/BLU yang berada di bawah Kemenkeu.

Pemerintah Sesuaikan PPh 1.147 Komoditas untuk Kendalikan Defisit

Thu, 06 Sep 2018 - Untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan yang pada semester I tahun 2018 sudah mencapai 13,5 miliar dolar AS atau 2,6 persen terhadap PDB.



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi