Governance, Risk Management & Compliance

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati Lima Hal

Selasa 23 Januari 2018 12:29:0

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP...”

JAKARTA, Stabilitas -- Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR-RI di Gedung Nusantara I, Komplek MPR-DPR, Jakarta pada Selasa (23/01).

Raker dimaksud merupakan rapat yang pertama di tahun 2018 dan dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi di DPR sehingga memenuhi syarat pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib.

“Catatan yang kami terima dari Sekretariat, rapat ditandatangani absensi sebanyak 17 anggota dari 8 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Ijinkan kami membuka rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan rapat kerja dinyatakan terbuka untuk umum. Ini rapat kerja yang pertama Bu dalam tahun 2018,” kata Melchias Marcus Mekeng Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Hasil dari raker tersebut, Pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI menyepakati lima hal. Pertama, Komisi XI DPR-RI dengan Pemerintah menyepakati untuk segera menyelesaikan materi-materi penting dalam RUU tentang PNBP dan mentargetkan penyelesaian RUU PNBP pada masa sidang tiga tahun sidang 2017-2018.

Kedua, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengevaluasi efektifitas skema pembiayan dan kinerja lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kepada masyarakat.

Ketiga, Komisi XI DPR-RI meminta Menteri Keuangan agar memperhatikan sebaran penyaluran pembiayaan UMI sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah serta masyarakat ekonomi lemah baik di perkotaaan maupun di pedesaan.

Keempat, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam penggunaan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPD-PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tidak hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar tetapi lebih mengutamakan kepada petani sawit atau kelompok petani sawit.

Kelima, Komisi XI DPR-RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban rinci secara tertulis dari seluruh pertanyaan anggota Komisi XI DPR-RI paling lambat hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018.

Sementara itu, dalam paparan akhrinya, Menkeu menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan dari Komisi XI DPR-RI dan komitmen anggota Dewan untuk menyelesaikan RUU PNBP pada tahun 2018.

“Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP,” pungkas Menkeu.

Sri Mulyani Bahas Ekonomi Bersama Mahasiswa Indonesia di AS

Wed, 10 Apr 2019 - Di hadapan mahasiswa Indonesia di New York, Menkeu menyampaikan pentingnya menempatkan tabungan ke aset finansial. MEnurut Sri Mulyani, tantangan rendahnya saving rate di indonesia diakibatkan dana yang tidak dialokasikan ke finasial aset.

Menkeu dan Gubernur BI Hadiri Pertemuan AFMGM di Thailand

Mon, 08 Apr 2019 - Dalam pertemuan tersebut, AFMGM menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, sebagai Chairman ASEAN, yang bertajuk "Advancing Partnership for Sustainability" dengan salah satu elemen utama, yakni konektivitas, melalui peningkatan fasilitasi perda

Lantik Sejumlah Pejabat, Menkeu Minta Tunjukkan Prestasi

Thu, 28 Mar 2019 - Menkeu juga berharap, mereka dapat menunjukkan kecintaan kepada NKRI dengan cara bekerja sepenuh hati dan mengukir prestasi sebaik-baiknya.

Segera Beroperasi, Menkeu Yakin MRT Bisa Tekan Inefisiensi

Thu, 07 Mar 2019 - "Ini betul-betul akan mentransformasikan Indonesia khususnya Jakarta akan menjadi modern..."

Dihadiri Menkeu dan Presiden, Pegadaian Salurkan Kreasi UMi

Fri, 01 Mar 2019 - Pemerinta dan Pegadaian akan terus meningkatkan penyaluranKredit Ultra Mikro (Kreasi UMi) dalam upaya membantu perkembangan UMKM yang belumpernah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan (unbankable) melalui KUR. Dimana hinggasaat ini program Kreasi U

Penerimaan Pajak Naik Tipis

Wed, 20 Feb 2019 - Menteri keuangan RI melaporkan penerimaan negara dari pajak per Januari 2019 sebesar Rp 86 triliun atau tumbuh 8,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu yakni sebesar Rp 79 triliun.



Non Bank

Amartha Salurkan Rp970M Dana Khusus Perempuan

Amartha, penyalur pinjaman khusus perempuan pelaku UMKM

Allianz Indonesia Ikuti Perkembangan Fintech Tingkatkan Penetrasi Asuransi

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan fintech,

Ini Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Jiwa di 2019

Sebagai kontributor utama industri asuransi, tingkat pe

AIA Catat Pertumbuhan Dua Digit di 2018

AIA berhasil meningkatkan laba operasi setelah pajak me

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi