Governance, Risk Management & Compliance

Relaksasi, Deregulasi dan Properti

Kamis 6 Oktober 2016 12:9:0

Pemerintah memangkas perizinan yang selama ini menyebabkan biaya tinggi di sektor properti.

Ibarat tubuh, ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi kaku dan lamban bergerak. Untuk itu dibutuhkan pijatan-pijatan di bagian tubuh yang penting agar tubuh itu bisa kembali bergerak normal. Ekonomi dinilai memang sedang butuh relaksasi. Bank Indonesia, oleh karena itu, memilih untuk memijat urat nadi perekonomian supaya aliran kredit kembali lancar.

Tujuannya sederhana, agar ekonomi bisa kembali berjalan normal dan target pertumbuhan terselamatkan. Tahun ini pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2 persen sedangkan Bank Indonesia memprediksi angkanya hanya akan meningkat di sekitar 5,0 persen. Namun tantangan berat yang sedang ada di depan mata, membuat keduanya khawatir pertumbuhan tidak akan sampai di level yang mereka inginkan.

Masih beratnya kondisi global membuat ekonomi domestik terkena imbasnya. Melemahnya harga komoditas serta lesunya permintaan ekspor turut memengaruhi kinerja industri dalam negeri. Negara-negara utama tujuan ekspor seperti China dan Amerika masih belum terlihat sembuh dari pemulihan ekonomi.

Maka tidak mengherankan apabila kemudian Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 ini dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen. Begitupun IMF yang telah merevisi proyeksi perumbuhan ekonomi dunia dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen. Peristiwa lain yang turut menambah risiko dan ketidakstabilan ekonomi global yakni keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pasca referendum Juni lalu.

Pemerintah menjadi pihak yang paling khawatir sehingga terus-terusan mengeluarkan paket kebijakan yang menderegulasi aturan-aturan lama dengan harapan pelaku ekonomi bisa lebih leluasa menjalankan bisnis. Yang paling akhir, pada 24 Agustus lalu, pemerintah merilis paket kebijakan yangke-13 dalam dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya banyak memangkas masalah perizinan yang selama ini membelit para pelaku sektor properti. Tak pelak harapan para pengembang properti pun membuncah dan meningkatkan usahanya membangun perumahan terutama rumah bagi kalangan berpendapatan minim.

Properti memang menjadi andalan untuk menggerakkan mesin pertumbuhan. Beberapa hari setelah pemerintah menerbitkan deregulasi sektor properti, Bank Indonesia juga melansir aturan yang melonggarkan penyaluran kredit di sektor tersebut. Melalui kebijakan ini bank dapat mengucurkan kredit perumahan rakyat (KPR) kepada masing-masing debitur hingga 85 persen dari harga jual rumah yang dibiayai. Ketentuan ini meningkat 5 persen dibandingkan dengan aturan yang terkait loan to value (LTV) sebelumnya, yang menetapkan kucuran kredit atau pembiayaan maksimal hanya 80 persen. Dengan demikian uang muka yang harus disetor debitur menjadi lebih ringan yaitu semula 20 persen, kini hanya 15 persen.

Untuk pembelian rumah tapak (landed house) dengan luas di atas 70 m2 melalui bank, nasabah hanya dikenakan uang muka sebesar 15 persen dari harga rumah. Jika nasabah ingin membeli rumah kedua maka uang muka yang harus disediakan sejumlah 20 persen dari harga rumah. Untuk rumah ketiga dan seterusnya uang muka ditetapkan sebesar 25 persen. (lihat tabel).

Menurut pengamat bisnis perbankan sekaligus pakar manajemen risiko, Gayatri Rawit Angreni, dengan kebijakan pelonggaran ini, disertai dengan penurunan suku bunga, perbankan akan mampu meningkatkan pertumbuhan KPR sebesar 3,7 persen. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan nasabah dalam mencicil kreditnya dan membayar lunas total pinjamannya. “Kebijakan pelonggaran ini diharapkan mampu mendorong laju penyaluran kredit perbankan yang melambat akibat dampak resesi yang panjang tahun lalu,” kata dia.

Hingga triwulan kedua angka pertumbuhan kredit baru mencapai 8 persen, masih jauh dari target 10-12 persen hingga akhir tahun ini. Menurut Pusat Data dan Analisis Stabilitas perlambatan ekonomi sudah mulai sejak kuartal pertama 2012. Pada kuartal tersebut (yoy) , ekonomi tumbuh 6,11 persen. Angka tersebut melambat menjadi 4,92 persen pada kuartal 1 2016 (yoy). Sedangkan pertumbuhan kredit melambat dari 24,89 persen di kuartal 1 2012 menjadi 8,44 persen di kuartal 1 2016 (yoy).

Pengembang dan Bank

Dukungan aturan dari dua otoritas  itu jelas menjadi pelumas bagi sektor properti untuk mempercepat lajunya dan sekaligus bank untuk meningkatkan kredit pemilikan rumah (KPR). Pihak pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia jelas senang bukan kepalang.

Wakil Ketua Umum Bidang Perizinan DPP REI Oka Murod mengatakan bahwa dengan deregulasi tersebut biaya untuk membangun properti bisa ditekan hingga 70 persen sehingga sehingga dapat mempercepat dan menggairahkan pembangunan. “Pemangkasan biaya ini, pengembang yang tadinya kurang bergairah kini mau membangun,” ujar dia.

Pun demikian dengan bank, apalagi bank yang memang menggantungkan bisnis pembiayaannya pada sektor perumahan seperti Bank BTN. Maka tak aneh jika manajemen bank langsung mematok target tinggi penyaluran kreditnya. BTN optimistis implementasi paket kebijakan ekonomi ke-13 yang dikeluarkan pemerintah akan mempercepat realisasi KPR hingga 60 persen. Bahkan, perseroan yakin jika peraturan pemerintahnya sudah keluar target realisasi KPR sebanyak 570.000 unit tahun ini bisa terlampaui.

“Kami sangat mendukung paket kebijakan ekonomi ke-13 ini yang bisa mempercepat pembangunan program sejuta rumah. Jika ini bisa diimplementasikan secepatnya juga akan mengurangi backlog yang saat ini mencapai 13 juta unit,” ujar Direktur Utama BTN Maryono.

Hingga Agustus 2016, realisasi KPR sudah mencapai 400.000 unit, dengan nilai yang sudah cair sebesar Rp 32 triliun. Target akhir tahun sebanyak 570.000 unit dengan implementasi kebijakan ini, kata Maryono, akan sangat mudah terlampaui, mengingat selama ini permasalahan dalam pembangunan rumah adalah penyediaan lahan dan perizinan.

Maryono mengungkapkan, paket kebijakan ekonomi ke-13 yang akan memangkas masalah perizinan membuat sektor properti kembali bergairah. Apalagi, diharapkan pemangkasan perizinan tersebut bisa membuat harga rumah lebih murah.

Hal ini, lanjutnya, akan membuat permintaan rumah semakin meningkat, sehingga pengembang akan lebih banyak lagi membangun perumahan. “Kuartal dua tahun ini, rumah nonsubsidi sudah mulai menggeliat. Ditambah paket kebijakan 13 ini akan lebih mendorong lagi permintaan rumah makin besar,” tegasnya.

Potensi Risiko

Meski begitu, bukan berarti tidak ada potensi risiko yang bakal muncul. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah bersiaga mengenai kemungkinan meningkatnya risiko kredit bermasalah (non performing loan) pasca relaksasi ini. dalam sebuah rilis yang dikirimkan ke media pertengahan September, OJK mengatakan industri perbankan akan mengalami peningkatan NPL mulai semester kedua, apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini.

“OJK akan terus memantau perkembangan profl risiko lembaga jasa keuangan serta menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan untuk memitigasi kemungkinan peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, khususnya risiko kredit,” kata Slamet Edy Purnomo, Plt. Deputi Komisioner Manajemen
Strategis OJK.

Berdasarkan catatan OJK risiko kredit perbankan menunjukkan peningkatan meski dianggap masih pada tingkat yang terkelola baik. Rasio NPL tercatat sebesar 3,18 persen meningkat dibanding posisi Juni sebesar 3,05 persen. OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2016 tercatat sebesar 7,74 persen yoy atau turun dari pertumbuhan kredit pada Juni 2016 di level 8,89 persen (yoy).

Sementara itu peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai paket kebijakan ekonomi yang telah lebih dari selusin digulirkan pemerintah belum terlalu efektif.

Investasi yang diharapkan tumbuh pesat lewat paket kebijakan hingga kini belum terlihat. ”Investasi hingga kuartal II-2016 hanya tumbuh 5 persen, padahal kuartal I-2016 sempat 5,57 persen,” ujarnya. Hal itu lanjut dia disebabkan pelaksanaan paket kebijakan hanya terjadi di tingkat pusat, tidak di daerah. Jadi ibarat tubuh yang pegal dan kaku, yang dipijat hanya di bagian kepala saja.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi