Governance, Risk Management & Compliance

Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 388 Investasi Bodong

Minggu 15 Maret 2020 11:8:0

Sampai pertengahan Maret, SWI juga sudah menemukan dan menghentikan 15 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan penawaran investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

JAKARTA, Stabilitas - Satgas Waspada Investasi (SWI) sampai pertengahan Maret kembali menemukan fintech peer to peer lending, entitas investasi dan gadai swasta tanpa izin yang masih banyak beroperasi dan bisa merugikan masyarakat.

Pada Maret ini SWI kembali menemukan 388 entitas fintech peer to peer lending ilegal. Sebelumnya di Januari 2020 SWI menemukan 120 entitas yang melakukan kegiatan fintechpeer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga total sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 fintechlending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas.

Total fintech lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai Maret 2020 sebanyak 2406 entitas.

"Kami tidak akan kendur untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada sebelum menggunakan fintech lending, mengikuti penawaran investasi dan memanfaatkan usaha gadai swasta untuk melindungi masyarakat," kata Ketua Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam siaran persn yang dikirim ke redaksi Stabilitas.

Tongam meminta kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memeriksa legalitas izin atau tanda terdaftar perusahaan fintechpeer to peer lending, entitas penawar investasi dan gadai swasta kepada OJK atau otoritas yang terkait.

"Masyarakat sebaiknya menanyakan terlebih dahulu ke Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 atau email konsumen@ojk.go.id danwaspadainvestasi@ojk.go.id. Masyarakat juga bisa melihat daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin serta daftar perusahaan investasi ilegal di website OJK," kata Tongam.

Tongam menyatakan SWI yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga akan terus berupaya memberantas kegiatan fintechlending, penawaran investasi dan gadai swasta ilegal ini dengan berbagai langkah antara lain mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta memutus akses keuangan dari fintech lending ilegal.

Selain itu, SWI menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech lending ilegal. Serta meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi fintech lending ilegal.

Sampai pertengahan Maret, SWI juga sudah menemukan dan menghentikan 15  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan penawaran investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Kelima belas entitas ini berusaha memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Sejumlah entitas penawaran investasi ilegal ini juga menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin," papar Tongam.

Dari 15 entitas tersebut di antaranya, 7 melakukan perdagangan Forex tanpa izin; 4 Investasi Uang; dan 4 Investasi lainnya.

Selain itu, SWI juga menemukan 25 usaha pergadaian ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

Sebelumnya pada tahun 2019, SWI telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 sampaiMaret 2020 menjadi 93 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh SWI.

 

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia Berlaku Efektif 5 Juli 2020

Fri, 08 May 2020 - Dengan adanya IA-CEPA, investor Indonesia juga akan lebih terlindungi dalam melakukan ekspansi usaha dengan melakukan penanaman modal di Australia.

Kemenperin Tinjau Progres Kawasan Industri Teluk Bintuni

Fri, 21 Feb 2020 - Kawasan Industri di Teluk Bintuni dinilai memiliki potensi sumber daya alam untuk industri methanol dan turunannya, serta industri amoniak dan turunannya, yang merupakan sektor-sektor strategis untuk lebih memperkuat struktur dan rantai pasok manufaktur.

Satgas Temukan 120 Fintech P2P & 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Thu, 30 Jan 2020 - Total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Januari 2020 sebanyak 2018 entitas.

Grab Dibujuk Investasi di Indonesia

Tue, 28 Jan 2020 - Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk memberikan perlindungan bagi industri HKT di dalam negeri, termasuk kepada para penggunanya.

Satgas Waspada Investasi Apresiasi Penegakan Hukum Fintech Ilegal

Fri, 27 Dec 2019 - Saat ini banyak entitas Fintech Peer-To-Peer Lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang disebar melaluipesan singkat, appstore atau playstore,bahkan juga sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK.



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi