Governance, Risk Management & Compliance

Sektor Konsumsi Adalah Kunci

Kamis 6 Oktober 2016 12:17:0

Adanya aturan baru dan penyempurnaan aturan lama, pemerintah dan BI mengakselerasi pergerakan sektor konsumsi.

Pengalaman di Indonesia yang pertumbuhan ekonominya selalu didominasi oleh sektor konsumsi, maka sudah menjadi kelaziman ketika ekonomi mulai melamban, bank sentral akan melakukan fne tune kebijakan sektor konsumsi. Tahun ini cara itu kembali menjadi andalan.

Bank Indonesia memberikan kesempatan buat perbankan memperbesar pinjaman sektor perumahan dan kendaraan dengan memangkas uang muka pembelian rumah nasabah. Berlaku sejak 29 Agustus 2016, bank bisa menurunkan persyaratan uang muka kredit perumahan dan kendaraan asalkan mereka bisa mengelola kredit bermasalah dengan baik.

Hal itu jelas keberpihakan otoritas moneter pada sektor konsumtif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit konsumsi masih bergerak positif jika dibandingkan kredit modal kerja ataupun investasi. Berdasarkan data OJK pada Mei 2016, kredit konsumsi tercatat sebesar Rp1.133,95 triliun dari akhir tahun sebesar Rp1.105,76 triliun. Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan, untuk sementara waktu kredit konsumsi bisa jadi alternatif pendorong penyaluran kredit perbankan. “Namun memang sektor kredit tersebut tidak terlalu besar daya serapnya,” kata Nelson.

Perbankan selama ini juga masih mengandalkan kredit konsumsi sebagai penggerak laba bisnisnya terutama untuk mendongkrak pendapatan bunga. Fasilitas kredit konsumsi biasanya diberikan bank kepada nasabah dengan tujuan untuk konsumsi secara pribadi. Hal itulah yang membedakan kredit modal kerja dan kredit investasi yang peruntukannya untuk penambahan modal usaha atau pembelian barang barang pabrik pemilik usaha. Layanan kredit konsumsi dalam bank terdapat dalam fasilitas kredit pemilikan rumah dan juga kredit kendaraan bermotor, serta kredit multi guna atau kredit tanpa agunan.

Tidak kurang bank besar seperti BCA juga menggantungkan harapan kinerja usahanya pada kredit konsumsi di saat ancaman pelemahan ekonomi terus menerus menggerus penyaluran kredit bank. Dengan mengandalkan kredit konsumsi bank bisa mendapatkan jalan alternatif untuk mendongkrak pendapatan bunga. “Ketika penarikan kredit belum terlalu besar, yang bisa didorong adalah sektor konsumer,” kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja.

Untuk menggaet pendapatan lebih tinggi dari kredit konsumsi, strategi BCA adalah menaikkan volume kredit. Kredit konsumsi merupakan salah satu sektor kredit yang penyalurannya paling cepat terdongkrak efek penurunan suku bunga.

Pun demikian halnya dengan Bank CIMB Niaga. Memasuki semester kedua tahun ini bank yang kini dikuasai investor Malaysia akan memacu pertumbuhankredit konsumsi terutama dari segmen kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA). Kartu kredit dan KTA adalah layanan bank yang tidak memberikan suku bunga single digit jadi keuntungan bunganya lebih besar.

Kejar Dua Digit

Sementara itu, BNI malah mengalami peningkatan kredit konsumsi sebesar dua digit. Pada periode Januari-Juni 2016 bank tersebut mampu mencetak pertumbuhan sebanyak 14 persen, meningkat dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 10,6 persen.

Direktur Konsumer dan Ritel BNI Anggoro Eko Cahyo menyebut, salah satu penyumbang terbesar berasal dari penyaluran kredit di sektor payroll atau segmen kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit tanpa agunan (KTA).

Bisnis kredit payroll BNI secara year to date per akhir Juni 2016 tumbuh menjadi Rp 6 triliun dari akhir tahun 2015 sebesar Rp 1,5 triliun. Untuk memperkuat segmen bisnis payroll ini, BNI bakal bekerjasama dengan nasabah korporasi yang payroll-nya belum menggunakan layanan BNI.

Dia menjelaskan, konsumsi masih memiliki permintaan di tengah perlambatan ekonomi meskipun pengajuan kredit tak besar. “Secara keseluruhan kredit konsumer BNI akan tumbuh dua digit atau di atas 10 persen di tahun ini,” katanya.

Anggoro sangat mengharapkan percepatan pelonggaran loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) karena akan meningkatkan permintaan kredit rumah. Andai BI mengeluarkan pelonggaran akhir Agustus 2016 maka bank akan menerapkan KPR dengan uang muka rendah di September 2016. 

BNI memprediksi permintaan KPR akan terjadi selama tiga bulan yaitu September, Oktober dan November. Sedangkan di bulan Desember, konsumen sudah tidak fokus mengajukan permintaan kredit. BNI akan memanfaatkan waktu tiga bulan ini untuk mencapai target. “Kami mengharapkan KPR minimal tumbuh 10 persen,” jelasnya.

Waktu yang singkat untuk memanfaatkan pelonggaran LTV pada KPR ini menjadi tantangan bagi BNI sehingga bank pelat merah ini telah melakukan komunikasi dengan pengembang (developer) untuk penerapan LTV yang baru. Karena itu BNI juga akan memperpanjang waktu promosi bunga KPR sebesar 9,75 persen.

Kemudian untuk KTA, BNI menargetkan akan mencapai Rp8 triliun di akhir tahun 2016 atau tumbuh 166 persen dibandingkan posisi Rp 3,92 triliun di akhir tahun 2015. Realisasi kredit payroll telah mencapai Rp 6,63 triliun per semester I-2016. “Payroll ini masih banyak permintaan,” terang Anggoro.

Tak jauh beda, Bank Mandiri mencatat kenaikan kredit konsumer sebesar 12,4 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh tiga faktor. Pertama, kredit home equity yang naik sebesar 25,7 persen. Lalu kedua, kredit kendaraan bermotor yang tumbuh tumbuh 21,4 persen. Dan yang ketiga, pertumbuhan bisnis payroll sebesar 25,7 persen dari periode sama tahun lalu. KPR jadi tumpuan Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 16 persen di tahun ini.
Direktur Retail Banking Bank Mandiri Tardi mengatakan, pihaknya berharap sektor pendorong kredit konsumsi seperti KPR dan KKB bisa melaju.

“Secara umum, kami mempunyai basis nasabah dan developer yang cukup besar. Selain itu kami juga punya dua mesin di bisnis ini yaitu Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF),” kata Tardi. Artinya, segmen konsumer yang masuk ke dalam kategori ritel akan tetap menjadi salah satu engine perseroan pada tahun ini selain segmen korporasi dan segmen mikro.

Sekedar informasi, data OJK menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan KPR dan KKB sejak ada pengetatan kebijakan terkait dua sektor itu pada akhir tahun 2013. Kredit untuk rumah hanya tumbuh 12,48 persen (yoy) menjadi Rp305,95 triliun per Maret 2015.

Kemudian, kredit untuk flat dan apartemen tumbuh 9,25 persen menjadi Rp13,11 triliun per Maret 2015. Kredit untuk ruko dan rukan tumbuh 5,39 persen menjadi Rp26,16 triliun per Maret 2015. Serta kredit untuk kendaraan bermotor tumbuh 14,12 persen menjadi Rp376,32 triliun per Maret 2015.

Padahal, sebelum aturan pengetatan LTV pada KPR dan KKB, bank mencatat pertumbuhan kredit konsumsi di atas 20 persen. Misalnya, sepanjang tahun 2013, kredit untuk rumah tinggal tumbuh 27,98 persen menjadi Rp 268,76 triliun per Desember 2013.

Kemudian, kredit untuk flat dan apartemen tumbuh 17,02 persen menjadi Rp 10,27 trliun per Desember 2013. Kredit untuk ruko dan rukan tumbuh 24,96 persen menjadi Rp 24,97 triliun per Desember 2013. Sementara, kredit KKB hanya tumbuh 5,87 persen menjadi Rp 104,45 triliun per Desember 2013.

Hanya saja, di tengah tren peningkatan rasio kredit bermasalah, kualitas pembiayaan segmen konsumer masih terkendali, sehingga pembiayaan ke sektor tersebut masih menjanjikan.

Apalagi rasio kredit bermasalah di segmen ini cenderung flat apabila dibandingkan dengan akhir tahun lalu. “(NPL) Di konsumer tidak ada kenaikan signifkan dari tahun sebelumnya, cenderung flat, karena secara year to date dari 1,76 persen ke 1,9 persen,” ujar Direktur Bank Mandiri Ahmad Siddik Badrudin.

Sementara Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sis Apik Wijayanto mengatakan perseroan menangani kredit bermasalah sejak dini ketika mulai muncul tanda-tanda masalah pada kemampuan membayar debitur. Hal itu membuat angka NPL di bank yang jago dalam sektor mikro ini bisa terus dikendalikan. 



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi