Governance, Risk Management & Compliance

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Jumat 29 Desember 2017 15:24:0

Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

JAKARTA, Stabilitas -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menandatangani Nota Kesepahaman Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerah di ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/12).

Menko Perekonomian menyampaikan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam memperlancar prosedur administrasi pengajuan persetujuan dan pencairan pemberian pinjaman daerah.

“Sekarang pasti lebih mudah karena yang memberikan pinjaman itu bukan lagi dari birokrasi itu langsung tetapi penyederhanaan aturannya itu lebih banyak ditangani oleh PT SMI. Jadi, dia bisa lebih rajin, lebih punya waktu untuk menagih dan melapor ke Menteri Keuangan kalau (pemerintah daerah) tidak bayar,” kata Menko Perekonomian.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian menyatakan penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

“Itu (prudential daerah untuk menerima pinjaman) sama sekali tidak kita rubah. Yang disederhanakan adalah aspek proseduralnya. Prosedurnya itu jangan sequential, jangan berurutan tapi simultan. Tapi kalau simultan tidak ada yang mengambil inisiatif biasanya juga susah. Sehingga yang diminta untuk aktif disini adalah SMI-nya,” jelas Menko Perekonomian.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup dua aspek utama yaitu sinkronisasi pelaksanaan pemberian pinjaman daerah serta koordinasi dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang muncul.

“Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup dua aspek yang utama yaitu sinkronisasi pelaksanaan pemberian pinjaman daerah baik di pusat maupun di daerah. Kedua, koordinasi dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang muncul dalam upaya percepatan pemberian pinjaman daerah dengan tetap tentunya mengacu kepada prudential regulation yang telah diatur di dalam PP No. 30 Tahun 2011 (tentang Pinjaman Daerah),” kata Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian.

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Pemerintah Siapkan Rp1,5 Triliun untuk Kredit Ultra Mikro

Fri, 24 Feb 2017 - Ultra Mikro merupakan investasi pemerintah untuk membantu permodalan kelompok usaha yang pangsanya masih di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau lebih kecil dari usaha mikro.

Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit dan Pinjaman Daerah Pada APBD 2017

Thu, 08 Sep 2016 -  “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan pinjaman, posisi kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud dalam kewajiban, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan...”

Sri Mulyani: Instrumen APBN 2017 untuk Entaskan Kemiskinan

Thu, 28 Jul 2016 - Kementerian Keuangan ingin agar instrumen fiskal APBN bisa sesuai dengan yang diinginkan presiden sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja.

Regulasi Paket Ekonomi Ditargetkan Selesai Akhir Juni

Mon, 27 Jun 2016 - Saat ini 98 persen regulasi Paket Kebijakan Ekonomi atau 200 regulasi yang terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat kementerian/lembaga telah rampung dibahas.



Non Bank

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi