Governance, Risk Management & Compliance

Tanpa Regulasi, OJK: 'On Balanced' Silahkan Beroperasi

Selasa 14 Februari 2017 22:2:0

Kita masih diskusikan di segmen manakah sebenarnya mereka itu, apakah segmen fungsi dari perbankan atau dari pembiayaan, sebab tidak boleh keduanya sekaligus, untuk sementara silahkan jalan, silahkan beroperasi

JAKARTA, Stabilitas--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai Fintech khusunya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Usaha Pergadaian diarahkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi masyarakat.

Terbitnya aturan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini merupakan upaya OJK untuk mendorong dan mempercepat program inklusi keuangan dalam rangka meningkatkan akses keuangan seluruh lapisan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapat masyarakat.

Sementara ini, OJK baru mengatur regulasi fintech jenis Peer to Peer Lending yang meliputi kegiatan usaha, pendaftaran dan perizinan, motivasi risiko, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi.

"OJK berkeinginan agar ke depan pengaturan tentang fintech akan lebih lengkap dan komprehensif sehingga dapat mengatur seluruh aspek penyelenggaraan fintech," kata Kepala Badan Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani pada Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/2).

Peraturan mengenai usaha fintech jenis on balanced sedang dalam kajian OJK. Sebab klasifikanya belum bisa ditentukan. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Dumoly F. Pardede mengatakan pihaknya masih terus berdiskusi bersama para ahli, pelaku, dan otoritas terkait mengenai usaha fintech on balanced. "Kita masih diskusikan di segmen manakah sebenarnya mereka itu, apakah segmen fungsi dari perbankan atau dari pembiayaan, sebab tidak boleh keduanya sekaligus, untuk sementara silahkan jalan, silahkan beroperasi,"katanya.

Nantinya para perusahaan fintech jenis on balanced juga akan berada di bawah pengawas IKNB.

"Nanti akan masuk ke non bank, karena mereka bukan deposite taking,"lanjut Dumoly.

Sementara ini OJK sedang melakukan kajian dengan menggandeng Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sebagai fungsi pendampingan terhadap startup-startup baru.

Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Sepenuhnya Potensi Fintech

Thu, 11 Oct 2018 - Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Thu, 11 Oct 2018 - Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Mon, 01 Oct 2018 - "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."

OJK: Hingga September Stabiltias Sektor Keuangan Terjaga

Thu, 27 Sep 2018 - OJK mencatat beberapa faktor risiko yang menjadi perhatian di antaranya adalah perkembangan suku bunga dan likuiditas global, gejolak di pasar keuangan emerging markets, dan tensi perang dagang.

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Wed, 12 Sep 2018 - Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lendingyang beroperasi tanpa izin OJK.

OJK Beri Perlakukan Khusus Rekstrukturisasi Kredit Korban Bencana Lombok

Fri, 24 Aug 2018 - Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbank



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi