Governance, Risk Management & Compliance

Tiga yang Membelit Industri

Kamis 9 Januari 2014 15:41:24

“Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi.” Kata-kata itu terlontar dari buku karangan JH Boek

“Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi.” Kata-kata itu terlontar dari buku karangan JH Boeke, seorang ilmuwan Belanda yang meneliti kehidupan sosial di Indonesia. Namun tak berlebihan jika saat ini dikatakan, dalam soal teknologi, Indonesia juga masih mengalami dualisme itu. Ketika sebagian orang sudah mengadopsi teknologi terbaru yang berkembang di dunia, sebagian besar lainnya masih gagap dan bertahan menggunakan teknologi sebelumnya. Itulah yang terjadi ketika Indonesia bernafsu mengadopsi teknologi generasi keempat (4G) atau yang dikenal dengan teknologi Long Term Evolution (LTE). Namun seperti yang dapat dilihat dalam kurun waktu setahun ke belakang, alih-alih berhasil mengadopsi teknologi tersebut Indonesia justru masih tertatih-tatih dengan penetrasi teknologi generasi sebelumnya yaitu 3G. Menurut riset dari Frost & Sullivan, lembaga penelitian bidang teknologi, sepanjang 2012 penetrasi layanan 3G di Indonesia masih di level 30 persen. Itulah yang mengakibatkan layanan data hanya berkontribusi sebesar 38 persen terhadap pendapatan usaha operator-operator di Indonesia. Sebagai pembanding, kontribusi layanan data terbesar ada di Jepang, yakni 57,4 persen terhadap pendapatan usaha operator. Kemudian Australia dengan 49,2 persen, dan Singapura sebesar 45 persen. Kondisi tersebut berlanjut hingga tahun ini. Padahal operator telah berhasil melakukan migrasi blok 3G di 2,1 GHz dan menempatinya secara berdampingan. “Penetrasi teknologi 3G di Indonesia baru sekitar 30 persen dari total populasi yang ada,” ungkap Titon Dutono, Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo, Oktober silam. Tidak meratanya penetrasi teknologi 3G bisa terlihat dari data hasil migrasi blok 3G industri telekomunikasinasional. Telkomsel memiliki wilayah 3G di 33 provinsi, operator Tri di 22 provinsi, Indosat 18 provinsi, XL di 30 provinsi, Axis 14 provinsi. Jika melihat dari pangsa pasar layanan 3G di pasar, saat ini Telkomsel menguasai pangsa pasar sekitar 42 persen, Indosat sebesar 16,7 persen, XL Axiata sebesar 15,9 persen, Hutchison 3 Indonesia sebesar 5,4 persen, dan Axis sebesar 2,1 persen. Ben Siagian, Country Manager Qualcomm Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam soal penggunaan data. Meski begitu dia tetap mempertanyakan apakah secara bisnis Indonesia sudah benar-benar membutuhkan teknologi LTE atau belum. Pasalnya jika melihat fakta bahwa penetrasi 3G masih di level 30 persen, bagi Ben Indonesia belum saatnya bermigrasi ke jaringan seluler 4G dengan teknologi LTE. Meski begitu, pemerintah dan operator tampak tidak sepaham dengan pendapat Ben. Saat ini pemerintah tengah merancang kebijakan agar industri telko bisa melompat ke teknologi LTE. Sinyal itu dilempar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang berencana membuka peluang bisnis di teknologi mutakhir itu pada akhir 2013. Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, mengatakan peluang bisnis yang dimaksud ialah menyusun rancangan peraturan menteri (RPM) terkait LTE. Kemenkominfo hanya bertindak sebagai pembuat regulasi sedangkan teknis bisnis sepenuhnya ada pada masing-masing operator. “Kalau industri mendesak untuk LTE, kami siapkan,” kata Gatot. Ide menggulirkan LTE ini sah-sah saja, namun pemerintah seharusnya mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan rumahnya yakni mengalokasikan frekuensi yang ideal dan membuka sekat pembatasan teknologi untuk parapemain agar bisa melayani pelanggan 2G, 3G, dan 4G secara optimal. Hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi masalah. Saat ini posisi frekuensi yang dimiliki operator dalam menyelenggarakan mobile broadband yaitu Telkomsel sebesar 7,5 MHz yang berada di pita 900 MHz, 22,5 MHz di 1800 MHz, dan 15 MHz di 2,1 GHz. Indosat sebesar 10 MHz di 900 MHz, 20 MHz di 1800 MHz, dan 10 MHz di 2,1 GHz. XL sebesar 7,5 MHz di 900 MHz dan 1.800 MHz, dan 15 MHz di 2,1 GHz. Sementara Tri memiliki 10 MHz di 1800 MHz dan 2,1 Ghz. Axis 15 Mhz di 1.800 Mhz dan 10 MHz di 2,1 GHz. Dari data tersebut terlihat alokasi spektrum untuk menggelar mobile broadband tak berimbang, padahal kebutuhan bandwidth di masa depan kian besar. Komposisi yang ada sekarang, terdapat operator yang hanya mempunyai capacity band, tetapi ada juga yang memiliki capacity dan coverage band sekaligus. Hal yang harus dipahami adalah jika operator menjalankan LTE, maka frekuensi akan terpaksa didedikasikan untuk data, sedangkan layanan suara akan diambil alih oleh 3G atau 2G. Seandainya, operator GSM di Indonesia diizinkan menjalankan LTE di 1.800 MHz, tentunya masalah alokasi frekuensi ini mendesak untuk diseimbangkan terlebih dahulu agar kualitas layanan tak menurun. Rebalancing alokasi spektrum frekuensi dapat dilakukan dengan mengacu pada tingkat agresivitas penggelaran jaringan dari para operator eksisting dan menjadikannya dasar untuk melakukan redistribusi alokasi spektrum frekuensi. Jika ini tak dilakukan, maka pelanggan dipastikan sulit merasakan secara ideal layanan mobile broadband.

Kendala Interkoneksi

Selain masalah nafsu menggeber layanan 4G dan penetrasi 3G yang tertatih-tatih, industri telekomunikasi tahun ini juga menghadapi tantangan sekaligus peluang di bisnis sektor jasa keuangan. Adalah isu inklusi keuangan yang menginginkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya bisa menyentuh masyarakat di pedesaan. Ketika lembaga keuangan kesulitan menjangkau wilayah terpencil, operator telekomunikasi siap bekerja sama dengan penetrasi jaringan yang hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya tercetuskan pada layanan jasa transaksi uang elektronik (e-money). Harapannya, kebutuhan transaksi keuangan nasabah cukup melalui layar telepon gengam. Peluang yang hadir di depan mata tentunya adalah para operator itu bisa menggaet pendapat dari jasa pengiriman uang melalui telepon selular yang kini sudah menjamah pelosok pedesaan meninggalkan layanan perbankan. Bahkan berdasarkan data dari tiga operator besar di Tanah Air, jika jumlah pelanggannya digabung maka akan ada sekitar 230 juta orang yang memiliki nomor ponsel. Bisa dibilang hampir seluruh masyarakat Indonesia telah memilki ponsel. Di sisi lain, yang memiliki rekening di bank hanya 60 juta orang. Apalagi para penguasa bisnis telekomunikasi antara lain Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat, sudah menghadirkan layanan jasa transaksi uang elektronik (e-money) sejak 2008. Sebut saja layanan T-Cash bagi pelanggan pelanggan Telkomsel, XL Tunai dari XL, maupun Dompetku oleh Indosat. Kendati demikian, upaya operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanan melalui jasa transaksi keuangan belum memberikan hasil memuaskan. Sesuai data Bank Indonesia, jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat sebenarnya menunjukkan peningkatan. Pada September 2013, jumlah alat pembayaran non tunai itu mencapai 27.998.312, tumbuh 43,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara dari sisi volume transaksi uang elektronik naik 25,449 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai transaksi hanya sebesar Rp231,602 miliar, meningkat 47 persen. Namun demikian pertumbuhan volume dan nilai transaksi uang elektronik ini masih di bawah harapan. Penyebabnya adalah interkoneksi sistem pembayaran baik antar bank maupun bank dengan operator seluler tidak berjalan semestinya. Misalnya, produk e-money yang dikeluarkan BCA yakni Flash hanya dapat digunakan untuk transaksi di supermarket tapi tidak bisa untuk pembayaran jalan tol. Untuk bertransaksi non tunai di jalan tol, masyarakat masih harus memiliki e-money Bank Mandiri. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Difi A. Johansyah mengaku bahwa interkoneksi sistem pembayaran uang elektronik belum dapat terealisasikan. Ia menyebutkan terdapat sejumlah rintangan yang harus dibenahi. “Sekarang ini kami masih menata dulu secara menyeluruh aspek hukum kebijakan, operasional, dan perlindungan nasabah,” jawab Difi singkat.

Konsolidasi

Selain itu, industri telekomunikasi juga dihadapkan dengan prosesi konsolidasi operator. Teranyar adalah konsolidasi melalui rencana aksi akuisisi merger XL dan Axis. Bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, ada dua sisi baik dan buruk dari aksi ini. Satu sisi, kendati menghabiskan biaya yang sangat besar, dampaknya terhadap peningkatan layanan kepada konsumen dan penguatan industri justru tidak maksimal. Berdasarkan perjanjian, XL akan membeli Axis sebesar 865 juta dolar AS atau sekitar Rp9,7 triliun. Sementara, riset JP Morgan dan Bahana Securities mengatakan Axis dalam 2 tahun ke depan masih akan menanggung beban kerugian rata-rata Rp 3,7 triliun per tahun. Sementara, XL akan berkorban besar untuk menanggung beban Axis dalam dua tahun ke depan. Berdasarkan perkembangan terakhir, pemerintah berencana meminta XL mengembalikan spektrum frekuensi Axis hingga sebanyak 10 MHz. Hal ini akan memangkas keuntungan yang diperoleh konsumen dan industri dari proses konsolidasi yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas layanan dan penyehatan industri. Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, pengambilan frekuensi 1800 MHz, sebaiknya mempertimbangkan kondisi akhir kepemilikan frekuensi selepas konsolidasi. Terutama syarat minimal untuk penyelenggaraan teknologi LTE. Jika konsolidasi teralisasi, XL dan Axis akan memiliki total frekuensi selebar 22,5 MHz di spektrum 1800 MHz. Adapun di spektrum 2,1 MHz gabungan frekuensi XL dan Axis mencapai 25 MHz. Terlepas dari tantangan tersebut, Pardomuan Sihombing, Sekjen Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) menilai XL menjadi pionir dalam upaya menciptakan konsolidasi industri telekomunikasi yang juga menjadi program pemerintah. “Akuisisi XL-Axis ini sangat penting sebagai benchmark bagi industri dan pemerintah untuk mendorong konsolidasi berikutnya antar operator yang jumlahnya masih terlalu banyak ini,” katanya. Jelas bahwa banyaknya operator tidak membuat peta persaingan industri menjadi baik akan tetapi malah menciptakan ketimpangan di industri. Budi Setiawan, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengatakan, ketimpangan dan ketidaksehatan industri dapat dilihat dari adanya operator yang kekurangan frekuensi cukup signifikan. Akan tetapi di sisi lain ada operator juga yang malah kelebihan frekuensi karena kurang optimal dalam memanfaatkannya. Dia menyebutkan, operator yang kekurangan frekuensi adalah Telkomsel, Indosat, dan XL, sedangkan yang kelebihan frekuensi adalah Axis dan Hutchison 3. Dengan kalimat lain, Budi seperti ingin mengatakan bahwa jumlah operator yang ada saat ini terlalu banyak yang menyebabkan ketidakefisienan dalam hal pemanfaatan jaringan. Sementara persaingan harga tampaknya sudah makin menyempit karena saat ini tarif operator di Indonesia sudah dalam posisi terendah di kawasan regional.



Non Bank

"tanamduit", Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi