Governance, Risk Management & Compliance

Kemenperin Sesuaikan Kebijakan Sektor Industri

Kamis 28 Mei 2020 12:16:0

Kenormalan baru dalam industri manufaktur dapat berpengaruh pada aspek produktivitas hingga daya saing.

JAKARTA, Stabilitas -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperbarui aturan yang dapat mendukung sektor industri dalam kesiapan menerapkan tataran new normal atau kenormalan baru, yang menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini, perlunya penyesuaian kebijakan dan target dengan situasi terkini, terutama yang terkait dengan kondisi sektor manufaktur yang sedang mengalami tekanan besar.

"Kondisi kenormalan baru ini membuat kami harus menghitung ulang dengan baik, target-target yang sebelumnya sudah direncanakan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara halalbihalal bersama wartawan secara virtual di Jakarta.

Salah satu target yang bakal disesuaikan adalah pengurangan impor hingga 35 persen, yang awalnya diproyeksi tercapai pada akhir tahun 2021.

"Target tersebut kami sesuaikan untuk bisa dicapai pada akhir 2022," ungkapnya.

Menperin menyebutkan, saat ini telah terjadi berbagai tatanan baru dalam aktivitas industri. Misalnya, sebelum pandemi Covid-19, industri yang beroperasi dapat mengoptimalkan 100 persen atau seluruh pekerjanya. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan seperti aturan physical distancing, industri melakukan penyesuaian karyawannya hingga 50 persen.

"Mungkin pengurangan tidak terlalu signifikan bagi industri yang sudah menerapkan prinsip industri 4.0. Tetapi akan lebih terasa oleh industri yang melibatkan banyak sumber daya manusia (SDM) atau industri padat karya. Ini harus dikaji lagi lebih dalam," terangnya.

Menperin juga mengemukakan, sebagian industri mengalami perlambatan atau penurunan utilitas akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, bagi mereka yang masih mendapat izin beroperasi, penerapan protokol kesehatan harus tetap diutamakan.

Kemudian, dalam upaya berbenah menghadapi kondisi new normal, Kemenperin akan kembali menyesuaikan kebijakan operasional industri seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

"Kami akan menyusun pedoman yang dirangkum dari surat-surat edaran Menteri Perindustrian yang sudah dikeluarkan selama pandemi serta berdasarkan keputusan terbaru dari Menteri Kesehatan yang kami lihat sangat komprehensif," jelasnya.

Agus menambahkan, dengan berbagai upaya penyesuaian untuk menghadapi kondisi new normal, pihaknya memprediksi angka pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan II 2020 diperkirakan mencapai 2 hingga 2,7 persen.

Target tersebut bisa terpenuhi dengan syarat apabila di triwulan kedua ini kasus positif Covid-19 melandai dan tidak ada second wave atau kejadian susulan yang serupa. Syarat lainnya adalah apabila masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19 sehingga bisa menjalankan aktivitas ekonominya kembali. Namun, selama syarat-syarat pokok tersebut tidak terpenuhi, pertumbuhan sektor industri pada triwulan II bisa lebih rendah dari realisasi triwulan I 2020.

"Kita belum tahu akan seperti apa, namun ketika pembatasan sudah mulai dikurangi, tentu akan secara bertahap kita bisa memperbaiki ekspektasi terhadap pertumbuhan sektor industri," paparnya

Jamkrindo Jamin Kredit Modal Kerja UMKM

Tue, 07 Jul 2020 - Program ini dijalankan pemerintah sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang terdampak pandemi covid-19.

Indonesia Naik Peringkat Menjadi Upper Middle Income Country

Fri, 03 Jul 2020 - Kenaikan ini akan memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

Kemenperin Angkat Potensi Slag Nikel Jadi Bahan Baku Industri

Fri, 03 Jul 2020 - Slag peleburan logam memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan baku semen.

Kemenperin Buka Jalan Pelaku IKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tue, 30 Jun 2020 - 15 satker Kemenperin prioritaskan belanja barang kepada IKM

Realisasi Stimulus Fiskal dan Pemulihan Ekonomi Nasional Meningkat

Tue, 30 Jun 2020 - Proses administrasi dan verifikasi yang rigid menjadi kendala implementasi stimulus.

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Tue, 30 Jun 2020 - Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memberikan pinjaman atas modal kerja baru atau tambahan pinjaman modal kerja dalam rangka restrukturisasi.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi