Governance, Risk Management & Compliance

Wapres: Cegah Middle Income Trap, Perlu Revitalisasi BUMN

Senin 13 Juli 2020 15:20:0

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian(assesment)portofolio dari seluruh BUMN untuk memilah dan memastikan langkah terbaik yang dapat diambil ke depan.

JAKARTA, Stabilitas -- Bank Dunia telah memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country). Hal ini membuat Indonesia dituntut untuk lebih maju lagi dan tidak terjebak dalam middle income trap. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pada berbagai sektor strategis, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Menurut penilaian, Kementerian BUMN selaku pemegang kendali semua BUMN [memiliki] jumlah dan cakupan [yang] terlalu besar dan terlalu luas, sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business (bidang usaha) dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik," tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika memberikan Kuliah Umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan PPRA LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.

Untuk merevitalisasi BUMN tersebut, lanjut Wapres, dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan adalah kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik).

"Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi sampai dengan perfilman dan penerbitan buku. Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya, dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100 buah," paparnya.

Wapres pun menjelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah sebagai upaya untuk mendorong tercapainya tujuan negara yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil dan makmur.

"Langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respon pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Dan sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," imbau Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan bahwa era globalisasi yang terjadi saat ini bukan hanya pintu untuk membuka peluang bagi suatu negara, namun juga tantangan dan ancaman yang semakin deras dan melumpuhkan. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul agar dapat bertahan dari efek negatif globalisasi.

"Adalah kemampuan untuk memegang jati diri kebangsaan dengan menghargai perbedaan, melakukan kolaborasi dan kemampuan berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, perlunya SDM yang unggul," ungkap Wapres.

Ia pun memberi contoh, di dalam SDM yang unggul terdapat jiwa yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak baik. Terutama dalam menghadapi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang dialami Indonesia dan negara-negara lain di dunia, diperlukan karakter-karakter tersebut dengan persatuan dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

"Saya berharap Saudara-saudara sekalian dalam mengikuti pendidikan ini tidak hanya mendalami tema-tema baku, tapi juga dapat turut menyumbangkan pikiran dalam menemukan solusi-solusi kreatif dan inovatif bagi bangsa dalam menghadapi wabah virus Covid-19," pesan Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan harapannya kepada para peserta PPRA LX dan PPRA LXI agar dapat mengamalkan semua pelajaran yang didapat dalam pelatihan ini dengan baik.

"Akhirnya saya berharap para peserta PPRA 60 dan PPRA 61 dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat. Mendorong terciptanya tatanan baru kehidupan nasional yang rukun, produktif dan mampu melaksanakan praktik demokrasi yang sehat, beretika, bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo melaporkan proses penyelenggaraan PPRA LX dan PPRA LXI yang mengalami perubahan dari pendidikan-pendidikan yang diadakan sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19. Jika sebelumnya dilaksanakan selama 7 bulan, pada saat pandemi menjadi 6 bulan.

"Proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena adanya pandemi Covid-19, pada tanggal 23 Maret sampai dengan 30 Juni 2020, proses pendidikan dilaksanakan secara virtual dan mengikuti protokol new normal kesehatan," lapor Agus.

Kuliah umum ini mengangkat dua tema sekaligus, yaitu "Revitalisasi BUMN untuk kesejahteraan masyarakat" dan "Nasionalisme di era global dan pemahaman kebangsaan" serta disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Lemhanas Republik Indonesia.

Selain Gubernur Lemhanas, hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Lemhanas Wieko Syofyan, Sekretaris Utama Lemhanas Didid Widjanardi serta 200 peserta PPRA LX dan PPRA LXI. 



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi